Kupang – Platform Jarimu Awasi Pemilu milik Bawaslu dengan pengguna dari Provinsi NTT menempati peringkat kelima terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.
Jarimu Awasi Pemilu disebut sebagai komunitas digital pengawasan partisipasi yang per tanggal 14 Februari ini telah berjumlah 52.233 pengguna nasional.
“Total pengguna di daerah NTT sendiri sampai dengan saat ini mencapai 1.831 pengguna,” kata Noldi Tadu Hungu, anggota Bawaslu Provinsi NTT. Noldi sebagai koordinator divisi Pencegahan, Parmas dan Humas.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan posisi teratas atau pertama yaitu 16.375 pengguna, lalu Jawa Tengah 6.058 pengguna dan Sumatera Utara 5.501. Jumlah sudah sedemikian banyak padahal platfrom tersebut belum diluncurkan secara resmi oleh Bawaslu.
Baca juga: Anggota AJI Jadi Penyelenggara Pemilu Wajib Mengundurkan Diri
Noldi menyampaikan jumlah partisipan pengawas ini bisa ditingkatkan lagi.
Bawaslu NTT baru meluncurkan platform Jarimu Awasi Pemilu pada Selasa 14 Februari 2023 ditandai dengan pemukulan gong di Hotel Kristal Kupang. Peluncuran ini diikuti oleh berbagai media massa di NTT.
Jarimu Awasi Pemilu adalah platform dengan situs jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id yang dapat memudahkan pengawasan pemilu. Begitu juga untuk melakukan pengaduan dan mendapatkan berita terbaru soal pemilu.
Dalam platform ini nantinya terdapat laman beranda yang berisikan berbagai berita, laman forum, lalu laman cek fakta untuk menangkal berita bohong. Kemudian ada laman pengaduan.
Masyarakat dapat masuk ke dalam laman tersebut lalu mendaftarkan diri sebagai pengguna agar mendapatkan maupun memberikan berbagai informasi seputar pemilu.
“Ini untuk memudahkan masyarakat secara berjenjang, juga agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui berbagai informasi seputar pemilu,” jelas Noldi Tadu Hungu sebelum peluncuran .
Platform ini juga membuat Bawaslu seluruh Indonesia dapat berkolaborasi dengan banyak orang dan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat langsung.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Keterbukaan Informasi Cegah Kisruh di Pemilu
“Karena semua orang dapat saling terhubung dalam jaringan pengawasan partisipasi ini sehingga semakin masif dan kuat,” tambah dia.
Ia mencontohkan saat ini bila sekali informasi disampaikan maka dapat diakses oleh satu juta pengguna internet.
“Sekali aduan disampaikan, maka terhubung langsung ke Bawaslu provinsi hingga dengan Bawaslu RI,” ujarnya.
Plh Bawaslu NTT sekaligus anggota Bawaslu NTT, Magdalena Yuanita Wake, juga berharap dengan jaringan pengawasan ini dapat mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.
Terkait aspek keamanan pengarsipan saat pemilihan berlangsung, kata dia, juga akan didokumentasikan dalam aplikasi. Hal ini untuk menyimpan hasil pleno sebagai alat bukti utama yang dipegang oleh Bawaslu.
“Itu wajib dikumpulkan dari pengawas di TPS. Nanti mereka foto lalu dikirim dan disimpan dalam aplikasi, Bawaslu itu ada,” sebut dia.
Bila tidak ada ketidakcocokan data maka akan diperiksa para saksi di TPS. Alasannya, para saksi tersebut menandatangani berita acara dari pleno tersebut.
Magdalena mengatakan, Bawaslu NTT akan merekrut lagi pengawas TPS sehingga dapat mengawasi dengan baik jalannya pemilu, terutama di desa-desa. (Putra Bali Mula)
