Kupang – Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) pada November ini menerbitkan hasil riset bernama Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia.
Riset sejak November 2022 hingga Agustus 2023 ini menemukan media di Indonesia sangat berisiko disetir oleh kepentingan politik praktis karena dominannya pemilik media yang berperan sebagai politikus.
Media nasional pun memiliki kecenderungan conglomerate ownership dan media lokal memiliki tipe chain ownership. Catatan PR2Media, media-media lokal yang merupakan jaringan dari media nasional pun merupakan bagian dari conglomerate ownership.
Baca juga : AJI Sentil Jurnalis Nyaleg Tapi Masih Produksi Berita
PR2Media menyebut kebebasan media di Indonesia masih dibatasi, bukan karena kekuasaan otokratis, melainkan karena dominasi aktor-aktor politik yang menguasai media.
“Aktor-aktor politik ini menjadi pemilik media dan masuk ke gelanggang pemerintahan yang memiliki kuasa untuk mengatur kepemilikan dalam pasar media,” sebut PR2Media dalam riset itu.
Riset itu juga mendeskripsikan bentuk-bentuk afiliasi politik jurnalis atau media baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baca juga : Bawaslu Bentuk Satgas Atasi Caleg Rangkap Wartawan
Afiliasi langsung seperti jurnalis atau pemilik media pernah atau sedang menjadi pengurus parpol, maupun pernah atau sedang menjabat dalam posisi tertentu di institusi pemerintahan, juga masuk ke gelanggang politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
Sedangkan afiliasi tidak langsung terlihat dari hubungan kedekatan jurnalis atau pemilik media dengan aktor-aktor politik.
“Afiliasi jenis ini memang lebih sulit untuk dideteksi atau dibuktikan,” sebut riset itu.
Baca juga : Kemiskinan NTT Diduga Langgeng Demi Jualan Politisi
Beberapa narasumber menyampaikan jurnalis seringkali memiliki sikap yang berbeda dengan pemilik medianya terkait dengan isu politik dan lainnya. Tidak lain ini adalah dampak dari bentuk-bentuk afiliasi politik tersebut.
“Perbedaan ini membuat jurnalis selalu dalam posisi yang rentan karena dipaksa untuk memenuhi agenda pemilik medianya. Kondisi ini semakin meningkat khususnya di dalam periode pemilihan umum,” tekan PR2Media dalam riset itu.
Dampaknya juga pada agenda redaksi medianya, lanjut riset itu, dimana para pemilik media terlibat di dalam posisi dan saling mendukung kandidat yang berbeda.
Baca juga : Mantan Napi Korupsi Nyaleg DPRD Kota Kupang
Konflik kepentingan juga muncul dari jurnalis yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif yang mana sudah terlihat kecenderungan atau bias politiknya.
“Ini tentu berpengaruh terhadap bias atau sikap politik ketika mereka tidak terpilih sebagai anggota legislatif dan kembali menjadi wartawan. Bias semacam ini tetap bisa mempengaruhi cara sebuah informasi diberitakan,” paparnya.
Baca juga : Ragu Pemilu 2024 Demokratis, Kurawal Serukan Pengawasan Internasional
Maka dalam pemilu 2024 yang akan datang kondisi ini sangat mungkin terjadi lagi. Dengan situasi demikian, yang dirugikan tentu publik karena diskursus yang lebih objektif akan sulit terjadi.
Riset ini juga mengkonfirmasi adanya kompleksitas pada tiga pihak yaitu regulator media, regulator pemilu, dan regulator persaingan usaha.
Penelitian ini sendiri melalui studi pustaka, kajian dokumen hukum, analisis isi pemberitaan, wawancara, dan FGD.
Media arus utama nasional dan lokal yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan menjadi obyek riset itu. Riset ini juga memetakan ekosistem media yang semakin liberal dan digital terutama mendekati Pemilu 2024.
Baca juga : Riset Anti Korupsi BUMD NTT Dapati Fakta Buruk
Rekomendasi kebijakan dari riset itu ialah perubahan regulasi terkait kepemilikan media dan partisipasi politik dengan memproduksi regulasi baru atau minimal revisi aturan mengenai permasalahan ini.
Selain itu dibutuhkan penguatan posisi dan peran Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, peningkatan konsolidasi masyarakat sipil, termasuk asosiasi jurnalis seperti AJI dan PWI dalam penegakan kode etik bagi anggotanya.
Hasil riset tersebut bisa dilihat pada laman resmi PR2Media yaitu https://pr2media.or.id/publikasi/kepemilikan-dan-afiliasi-politik-media-di-indonesia/ ****