Jakarta – Vietnam akan menjadi negara pertama dalam program visa pertanian Australia (Australian Agriculture Visa). Indonesia perlu mengikuti jejak Vietnam karena gelombang pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Informasi yang dikumpulkan KatongNTT.com, Senin (2/5/2022) menguatkan bahwa kekurangan tenaga kerja di Australia menjadi peluang pengiriman PMI ilegal. Sejak Januari 2022, sekitar 200 calon PMI ilegal batal diberangkatkan dari sejumlah wilayah di Indonesia. Terakhir, pengiriman 26 PMI digagalkan Polisi Air dan Udara (Polairud) Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberangkan calon PMI melalui sejumlah pelabuhan atau jalur tikus dari penyelundup. Rangkaian gagalnya pengiriman itu menunjukkan penyelundupan ke Australia cukup tinggi seiring kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar.
Baca : Sejak Januari, Diperkirakan 200 PMI Ilegal Gagal Diselundupkan ke Australia
“Harga buah dan sayuran di beberapa kota Australia meningkat bukan karena kurang produksi tapi minimnya tenaga untuk memanen selama pandemi,” ujar salah satu warga Indonesia di Australia, pekan lalu.
Saat bersamaan, Australia mendorong program visa pertanian untuk menjamin pasokan tenaga kerja pertanian dan industri primer. Di bawah program ini, seperti ditulis dalam www.foreignminister.gov.au, karyawan direkrut di berbagai sektor pertanian, termasuk hortikultura, susu, wol, biji-bijian, perikanan, dan layanan pendukungnya.
Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Februari 2022 lalu, Menteri Pertanian dan Wilayah Utara Australia David Littleproud menawarkan visa pekerja pertanian tersebut. Tawaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal yang sama juga disampaikan pihak Australia dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Menaker Ida Fauziyah menyambut baik inisiatif tersebut. Namun, masih banyak hal yang harus didalami seperti upah, perlindungan sosial, kontrak kerja, dan struktur pendapatan. Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong kerja sama bagi petani milenial Indonesia. Namun, perbedaan kondisi Indonesia dan Australia sehingga perlu pelatihan pendahuluan dan penyesuaian.
Baca : Alumni IPB NTT Sambut Tawaran Visa Pertanian Australia
Berbeda dengan Indonesia, Vietnam cepat menangkap peluang itu. Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan nota kesepahaman (MoU) program visa pertanian telah ditandatangani dengan Vietnam. “Australia dan Vietnam berbagi agenda yang kuat dan optimistis dalam hubungan kami,” kata Payne dalam sebuah pernyataan.
Menteri Pertanian David Littleproud menyambut baik kesepakatan dengan Vietnam tersebut dan mengatakan hal itu merupakan “salah satu pencapaian terbesar Partai Nasional tahun ini”. Bisa jadi, Vietnam menjadi negara pertama yang akan bekerja sama dalam program visa pertanian tersebut.
Baca : Investasi Kabel Laut Australia-Singapura, Bisakah NTT Mengambil Peluang?
Sebelum masa pandemi, para petani Australia sudah menyerukan visa pertanian untuk mendatangkan pekerja guna membantu panen. Sektor pertanian diperkirakan memerlukan tambahan sekitar 26 ribu pekerja pada puncak pandemi, namun sejumlah sumber menyebutkan kekurangan 10 ribu tenaga kerja. Sementara itu, Skema Pergerakan Pekerja Pasifik Australia yang mendatangkan pekerja dari kawasan Pasifik dan Timor Leste, sudah menyetujui penambahan 55 ribu orang untuk datang dan bekerja di sektor pertanian, pengolahan daging, perawatan lansia, pariwisata, dan perhotelan. [VNA/K-02]
