Dinas Penanaman Modal NTT Gandeng Polisi Hadapi Investor Tak Kirim LKPM

Perkembangan realisasi investasi NTT dari 2018 sampai 2021. (Dinas Penanaman Modal NTT)

Perkembangan realisasi investasi NTT dari 2018 sampai 2021. (Dinas Penanaman Modal NTT)

Kupang– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggandeng Kepolisian untuk meminta ratusan investor memenuhi kewajiban untuk melaporkan kegiatan mereka.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP NTT, Marsianus Jawa menjelaskan, ada keengganan para investor mengisi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online. Investor yang belum mengisi LKPM online itu seluruhnya penanam modal dalam negeri.

Marsianus tidak mengetahui pasti alasan para investor tidak kunjung mengisi LKPM periode 2021. Dia menduga para investor itu takut bersinggungan dengan kewajiban membayar pajak.

Dalam pertemuan Marsianus dengan Kepala Polda NTT Setyo Budiyanto pada Januari 2022, Marsianus menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Polda NTT mengatasi masalah investasi ini.

“Solusinya, saya mulai tahun ini bekerja sama dengan Polda. Kemarin saya sudah audiens dengan Kapolda baru. Lalu saya buat surat, Pak Gubernur tandatangan, ditembuskan ke wali kota, kadis Kabupaten bekerja sama dengan kapolres,” kata Marsianus dalam wawancara dengan KatongNTT.com, Selasa, 8 Maret 2022.

Menurut Marsianus, polisi dilibatkan lebih pada shock therapy agar investor mau memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM secara online. Sehingga kegiatan investasi di NTT dapat diketahui secara jelas.

Namun, dia tidak ingin mengarahkan masalah investor itu ke ranah hukum.

“Saya tidak mau mengarahkan ke frasa hukum,” ujar Marsianus saat ditanya alasan memilih polisi daripada petugas perpajakan.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan PTSP NTT, ada 833 investor yang menjalankan bisnisnya di NTT. Rinciannya, sebanyak 248 perusahaan asing (penanaman modal asing-PMA) dan 585 perusahaan dalam negeri (penanaman modal dalam negeri-PMDN).

Marsianus menjelaskan, seluruh PMA patuh melaporkan LKPM secara online. Yang jadi masalah, untuk PMDN, hanya sekitar 35 persen yang melaporkannya.

“Saya menyakini yang taat lapor mungkin hanya 35 persen. Dan yang lapor itu itu saja,” ujarnya.

Sebanyak 65 persen PMDN yang tidak melaporkan LKPM online, kata Marsianus, menyebar di seluruh NTT. Badan usaha investor ini adalah PT dan CV.

Ketidakpatuhan melaporkan LKPM, menjadi salah satu penyebab target investasi nasional untuk NTT tidak tercapai. Pemerintah Pusat menargetkan investasi NTT tahun 2021 sebesar 7,6 triliun. Namun NTT hanya mampu membukukan target investasi nasional Rp 5 triliun.

Alhasil, target investasi nasional untuk NTT tahun 2022 diturunkan menjadi Rp 6,97 triliun.

Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah NTT, Noviana Tursanurohmat membenarkan tentang pertemuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP NTT, Marsianus Jawa dengan Kapolda Setyo Budyanto pada awal Januari 2022.

“Polda NTT memang kedatangan Kadis investasi. Maksud kedatangan Kadis tersebut menyampaikan kondisi investasi di NTT sedang menurun, sehingga diperlukan antisapasi atau pun langkah-langkah bagaimana mengawasi investasi dapat berjalan baik,” kata Noviana dalam wawancara dengan KatongNTT.com di ruang kerjanya di Polda NTT, Jumat, 11 Maret 2022.

Seminggu setelah pertemuan, Polda NTT menerima surat dari Marsianus bertajuk mohon bantuan pengamanan dan penyelesaian masalah. Surat berisikan penjelasan 833 nama perusahaan investasi di NTT dengan rincian 246 PMA dan 585 PMDN.

Setelah menerima surat itu, Noviana yang ditugaskan Kapolda menangani masalah ini mengirim warning kepada seluruh kapolres dan jajarannya sehubungan para investor belum melaporkan LKPM.

Hanya saja, menurut Noviana pihaknya mengalami kendala karena dalam surat Kepala Dinas Penanaman Modal NTT, tidak secara spesifik mencantumkan alamat ratusan perusahaan yang belum mengisi LKPM online.

“Kendala kami saat ini, kami belum secara spesifik bisa mengetahui titik-titik mana PMDN. Kami belum tahu persis titik mana yang bandel. Kami akan koordinasi kembali dengan Kepala Dinas,” ujar Noviana.

“Nantinya agar bisa memberi petunjuk dan arahan serta perintah kepada jajaran di polres.”

Mencermati UU Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007, Noviana menjelaskan, polisi tidak dilibatkan untuk menangani kasus seperti ini. Sehingga kerjasama ini nantinya bersifat kolaborasi dan sinergi. Rencananya pekan depan kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Penananam Modal.

“Mengawasi, mencabut, dan memberikan peringatan adalah tugas dari Dinas. Bukan tugas kepolisian. Ini sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Kita takut kalau penegakan hukum, investor pasti kabur,” kata Noviana.

Selain melibatkan polisi, menurut Marsianus , pihaknya juga berkoordinasi dengan Kepaal Dinas Kabupaten untu mengarahkan mereka turun ke lapangan mencari tahu keberadaan investor.

“Tolong kamu dengan alokasi anggaran dari Kementerian (Investasi) Rp 300 juta tahun 2021 kiranya lebih rajin ke lapangan. Mereka turun cari ini oknum. Itu yang selalu kita komunikasikan karena mereka yang tahu,” tegas Marsianus. (Rita Hasugian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *