Kupang-Sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak pengesahannya.
Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin Sidang Paripurna pengesahan RUU TPKS pada Selasa, 12 April 2022 mendapat sambutan riuh tepuk tangan dari semua peserta sidang atas pengesahan RUU TPKS.
Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS) menyambut gembira pengesahan RUU TPKS. JPHPKKS yang terdiri atas pegiat isu perempuan, advokat, jurnalis, pendamping korban, akademisi, dan peneliti mengawal RUU TPKS agar disahkan menjadi undang-undang.
Dalam pernyataan persnya, JPHPKKS menjelaskan bahwa selama hampir delapan tahun RUU ini diperjuangkan.
“Akhirnya masyarakat Indonesia khususnya perempuan, anak dan kelompok disabilitas kini memiliki payung hukum yang memberikan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual,” kata JPHPKKS.
Lebih rinci, JPHPKKS menyebutkan beberapa catatan tentang UU TPKS:
- Secara substansi ada enam elemen kunci yang dimandatkan UU TPKS yakni pemidanaan, pencegahan, pemulihan, tindak pidana, pemantauan, dan hukum acara.
- Dalam UU TPKS ada sembilan bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, kekerasan seksual dengan sarana elektronik, dan eksploitasi seksual.
“Sayangnya, dua usulan JPHPKKS yakni pemaksaan aborsi dan perkosaan tidak masuk dalam UU,” ujar JPHPKKS.
Sebagai jalan keluarnya, perkosaan diatur di dalam pasal jembatan yang nantinya akan diatur secara lebih detail di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal, kasus perkosaan dengan korban perempuan dan anak sebagaimana kita ketahui terus berulang terjadi.
- Terkait hukum acara, UU TPKS secara progresif mengatur tentang restitusi (ganti rugi) yang merupakan hak korban. Sita restitusi dapat dilakukan sejak penyidikan. Jika pelaku tidak mampu, maka korban mendapatkan kompensasi yang akan dibayarkan oleh negara melalui victim trust fund (dana bantuan korban) yang akan dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Selama ini korban kekerasan seksual kerap terabaikan dan tidak ada kehadiran negara dalam penanganan kasusnya. Dengan adanya ketentuan ini, negara hadir dan korban mendapatkan haknya. Pencegahan juga diatur cukup komprehensif di mana ada peran serta masyarakat dan keluarga. - Pelayanan terpadu untuk penanganan dan pemulihan korban juga menjadi salah satu nyawa UU ini. Pendamping berbasis masyarakat juga dieksplisitkan. Pemberatan pidana juga diatur, bagi pejabat negara, tenaga medis, tenaga pendidik, pemuka agama, dan keluarga dengan diperberat 1/3 dari hukumannya. Bagi pelaku korporasi, juga ada pencabutan izin usaha dan pembekuan seluruh/sebagian kegiatan korporasi.
JPHPKKS mendorong Pemerintah untuk segera menindaklanjuti UU TPKS dengan menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana undang-undang itu.
“Pembahasan peraturan kami harapkan melibatkan masyarakat sipil khususnya para pendamping korban,” kata JPHPKKS. (Rita Hasugian)
