Irjen Kementerian ATR/BPN Sunrizal Bedah Sepak Terjang Mafia Tanah  

Irjen Kementerian ATR/BPN Sunrizal menjadi salah satu pejabat yang paling sibuk dalam menangani puluhan kasus mafia tanah.

Irjen Kementerian ATR BPN Sunrizal (duduk) di ruang kerjanya membedah kasus mafia tanah seorang warga Sulawesi Selatan pada Agustus 2022 (Dok. Yapena/Rita Hasugian)

Irjen Kementerian ATR BPN Sunrizal (duduk) di ruang kerjanya membedah kasus mafia tanah seorang warga Sulawesi Selatan pada Agustus 2022 (Dok. Yapena/Rita Hasugian)

Terdapat 244 kasus masuk yang terindikasi melibatkan mafia tanah dari tahun 2018 hingga 2021.

Jakarta– Masalah mafia tanah menjadi agenda kerja utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto. Genderang perang terhadap mafia tanah didengungkan di seantero negeri. Banyak masyarakat yang merespons optimistik, dan banyak juga yang meragukannya bahkan pesimistik.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Sunrizal menjadi salah satu pejabat yang paling sibuk dalam menangani puluhan kasus mafia tanah.  Saat ditemui jurnalis KatongNTT.com di ruang kerjanya pada akhir Agustus lalu, Sunrizal tengah membedah kasus mafia tanah yang menimpa seorang warga Sulawesi Selatan. Puluhan hektare lahan miliknya tidak kunjung diserahkan Pemerintah Kota Makassar padahal seluruh tahapan proses pengadilan memenangkan dirinya.  

Berhubung Sunrizal berkejaran dengan waktu dalam  menyelesaikan mafia tanah yang juga melibatkan orang dalam BPN, wawancara disepakati dilakukan secara tertulis.

“Semua pertanyaan Ibu, akan saya jawab secara rinci,” kata Sunrizal ramah.  Berikut petikan wawancaranya:

Dalam perspektif Kementerian ATR/BPN, seperti apa mafia tanah itu?

 Mafia tanah adalah individu kelompok dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Sehingga seringkali bidang lahan yang sudah bersertifikat belum tentu bebas masalah dari kejahatan pembuatan sertifikat tanah palsu sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.

Sertifikat palsu ini bisa muncul karena praktik mafia tanah yang memalsukan dokumen. Kejahatan mafia tanah ini adalah tipologi kejahatan yang kompleks yang tidak mungkin berdiri sendiri atas kejahatan perorangan. Tetapi pastilah merupakan ujung pangkal dari jejaring atau mata rantai kompleks yang melibatkan banyak sekali pihak baik dari unsur eksternal maupun internal.

 Dalam jejaring tersebut masing-masing pihak memiliki peran masing. Ada yang selaku inisiator, intelectual dadder, penyandang dana, penyedia logistik, makelar/perantara. Dan, pada ujungnya perlu peran ‘oknum orang dalam’ selaku pihak yang memegang otoritas atas kebijakan dan sistem yang ada dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Dari sinilah muncul peran dan keterlibatan oknum-oknum tersebut. Latar belakang bisa bermacam-macam, bisa karena dorongan personal, sosiologis dan lingkungan, niat dan kesempatan. Dan itu amatlah bertentangan dengan nilai-nilai kementerian yang tengah kita bangun yaitu melayani, profesional dan terpercaya.

Kelemahan sering dimanfaatkan oleh mafia tanah atau orang yang tidak bertanggungjawab dalam pendaftaran tanah antara lain sebagai berikut:

a. Belum semua tanah terdaftar dan belum terpetakan, memudahkan orang dalam maupun pihak lain yang ingin mencari keuntungan sepihak;

b. Keamanan sistem aplikasi belum optimal, sehingga masih banyak celah dan bisa ditembus;

 c. Belum ada kesadaran ASN yang diberi tanggungjawab untuk menjaga ID dan password pada sistem aplikasi. Sehingga bisa dipergunakan ASN yang bertujuan mencari keuntungan;

d. Moral hazard yang tergiur dengan penghasilan besar secara instan;

 e. Sampai dengan saat ini Sistem Pendaftaran Tanah adalah Stelsel Negatif bertendensi Positif, sehingga apabila Sertifikat Hak Atas Tanah digugat bisa dikalahkan. Artinya pemegang sertifikat hak atas tanah tidak berlaku absolut. Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara mencari legalitas kepemilikan tanah di pengadilan;

f. Pihak BPN tidak memiliki kekuatan memaksa para pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar ditempuh melalui mediasi, terkadang sudah terdapat keputusan dari BPN.  Namun para pihak tidak ada larangan untuk membawa ke proses peradilan;

g. Kelemahan lain apabila penguasaan oleh mafia tanah sudah lebih dari 5 tahun dan mereka telah mendapatkan sertifikat, maka sertifikat tersebut tidak bisa lagi dilakukan pembatalan secara administrasi melainkan harus melalui pengadilan;

h. Hanya dilakukan pengecekan secara formalitas tanpa melihat substantial, misalnya sudah ada data yuridis, Surat Kepemilikan Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik dan tidak dalam sengketa itu saja sudah cukup.

Baca juga: Pemprov NTT Tuding Warga Besipae Ilegal, Rekomendasi Komnas HAM Diabaikan?


BPN tentunya sudah membedah pola dan modus mafia tanah di lapangan. Bisa dijelaskan pola dan modusnya?

Mafia tanah tidak hanya bekerja sebagai individual, tetapi juga mampu bekerja secara sistematis dalam menjalankan aksinya. Modus-modus yang digunakan antara lain:

a. Merebut tanah melalui proses peradilan;

b. Pura-pura menjadi agen properti untuk dapat memperoleh dan menduplikasi dokumen asli bukti pemilikan/penguasaan tanah;

 c. Memalsukan surat-surat (girik), petok D, Letter C, Eigendom Verponding (surat-surat lama);

d. Memalsukan Akta Jual Beli (AJB)/Surat Kuasa Jual Beli;

e. Membuat Sertifikat palsu/Sertifikat Pengganti;

 f. Menghilangkan warkah;

g. Menduduki tanah secara ilegal;

h. Pemufakatan jahat dengan makelar tanah.

Beberapa ciri kasus yang biasanya mengindikasikan keterlibatan Mafia Tanah :

 a. Proses peradilan pada suatu permasalahan pertanahan dilakukan secara berulang-ulang (TUN, Perdata, Pidana, PK1, PK2);

b. Oknum mafia tanah yang sama berada/terlibat di berbagai masalah pertanahan;

c. Prosedur pendaftaran tanah/pensertifikatan tanah tidak sesuai dengan ketentuan;

d. Oknum mafia tanah menggunakan surat/dokumen lama namun terindikasi palsu karena terdapat ciri-ciri kejanggalan. Misalnya menggunakan tata bahasa/ejaan/bentuk tulisan yang tidak sesuai pada masa surat/dokumen itu diterbitkan;

e. Okupansi tanah secara ilegal tanpa hak;

f. Mencari legalitas dengan rekayasa perkara di Pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa bukan pemilik tanah;

g. Kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas;

h. Hilangnya warkah tanah.

Pemprov NTT merobohkan rumah milik warga Besipae (Joe-KatongNTT)
Pemprov NTT merobohkan rumah milik warga Besipae (Joe-KatongNTT)


Kementerian ATR/BPN mengidentifikasi di provinsi mana saja mafia tanah paling intens menjalankan aksinya?

Berdasarkan data Target Operandi (TO) Kementerian ATR/BPN Tahun 2018 sampai dengan 2022 per 22 Agustus 2022, terdapat 245 kasus yang ditargetkan. Sebanyak 252 kasus telah ditangani oleh ATR/BPN. Hasil identifikasi mafia tanah paling intens menjalankan aksinya yaitu:

a. Provinsi Jawa Timur dari 16 kasus yang ditargetkan, 18 kasus telah ditangani;

b. Provinsi Jawa Barat dari 17 kasus yang ditargetkan, 17 kasus telah di tangani; dan

c. Provinsi DKI Jakarta dari 14 kasus yang ditergetkan, 16 kasus yang telah di tangani.

Baca juga: Besipae Kembali Memanas, Pemprov NTT Gusur Rumah Warga


 Sudah berapa banyak kasus mafia tanah yang sudah ditangani dengan tuntas oleh BPN?

 Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penanganan Target Operandi (TO) Mafia Tanah, jumlah kasus yang masuk di Kementerian ATR/BPN Tahun 2018-2021:

1) Tahun 2018 : 61 kasus;
 2) Tahun 2019 : 61 kasus;
3) Tahun 2020 : 61 kasus;
4) Tahun 2021 : 61 kasus;

Sehingga totalnya terdapat 244 kasus masuk yang terindikasi melibatkan mafia tanah.


Kementerian ATR/BPN :

1) Tahun 2018 : dari 61 kasus yang ditargetkan, 63 kasus telah ditangani oleh ATR/BPN;
2) Tahun 2019 : dari 61 kasus yang ditargetkan, 62 kasus telah ditangani oleh ATR/BPN;
 3) Tahun 2020 : dari 61 kasus yang ditargetkan, 62 kasus telah ditangani oleh ATR/BPN;
4) Tahun 2021 : dari 61 kasus yang ditargetkan, 64 kasus telah ditangani oleh ATR/BPN.

 POLRI:
 1) Tahun 2018 : 19 kasus telah P21 dan yang sudah divonis 5 kasus;
2) Tahun 2019 : 35 kasus telah P21 dan yang sudah divonis 6 kasus;
3) Tahun 2020 : 26 kasus telah P21 dan yang sudah divonis 8 kasus
4) Tahun 2021 : 31 kasus telah P21 dan yang sudah divonis 5 kasus.

 Beberapa kasus yang melibatkan mafia tanah yang sempat mengemuka antara lain :

 a. Kasus PTPN 2-Medan Modus mafia tanah dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah palsu pada tanah seluas 106 hektar milik PTPN 2; Lehar (Eko Posko dan Delfin Andri) – Padang.

b. Modus mafia tanah eksekusi melebihi gugatan Ultra Petita pada tanah seluas 3,1 Hektar;

 c. Dino Patti Djalal-Cilandak Barat Modus mafia tanah dialihkan tanpa sepengatuhan pemilik menjadi atas nama orang lain;

d. Sutrisno Bachir-Pondok Pinang Modus mafia tanah pemalsuan Surat Kuasa Menjual, menukar sertipikat Asli dengan sertipikat palsu.

Inspiratif saat Menteri, Bapak Hadi menjelaskan tentang kasus sengketa tanah dengan Suku Anak Dalam dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mohon dijelaskan rincian kasus dan penyelesaiannya.

Pokok Permasalahan sengketa tanah Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 terkait tuntutan atas Pelepasan secara sukarela Sebagian HGU PT. Berkat Sawit Utama sebanyak 3.700 Ha. Dengan objek masalah HGU Nomor 1/1987 Atas Nama PT. Berkat Sawit Utama, terletak di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari, Provinsi Jambi. Berlaku hak sampai 31 Desember 2046. Para Pihak yang bersengketa yaitu PT Berkat Sawit Utama dengan SAD 113.

 Terkait hal tersebut telah dilakukan mediasi dengan kedua belah pihak dengan hasil progres terakhir penyelesaian masalah sengketa tanah SAD di tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

 a. Proses penyelesaian berdasarkan Berita Acara Rapat Penyelesaian tanggal 22 Juli 2022 masih berlangsung sampai waktu paling lambat 30 Agustus 2022. Skemanya BSU menyediakan lahan seluas 750 Ha yang akan diperuntukan bagi 744 KK (hasil verifikasi faktual) dengan prioritas lokasi:

1) Lokasi lahan milik Koperasi Perkebunan Karya Maju (KPKM) yang bekerjasama dengan PT. Berkah Sapta Plasma (PT. BSP).

2) Lokasi areal survei mikro.

 b. Untuk mengetahui letak, luas dan batas akan ditentukan kemudian oleh pihak yang berkompeten atau Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dan Forkopimda Provinsi Jambi.

 c. Terkait sertifikat yang akan diserahkan kepada 744 KK dalam bentuk komunal/kepemilikan bersama (SHMB). Sebanyak 744 KK calon penerima telah membentuk badan hukum berupa Koperasi.

 
Pemerintah sedang intens menyuarakan mekanisme penyelesaian masalah tanah di luar pengadilan. Seperti apa protap atau SOP dari pelaksanaannya? Apakah dalam kasus mafia tanah, mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dibolehkan?

Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Mediasi, mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan (non litigasi) melalui mediasi. Mekanismenya yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan mediasi. Pengumpulan data tanah dan/atau sertifikat yang menjadi objek mediasi untuk mengetahui pokok masalah dan riwayat masalah;

b. Pelaksanaan mediasi. Menjelaskan tata tertib mediasi (menyampaikan tata tertib mediasi yang harus dipatuhi yang merupakan inisiatif dari mediator atau disusun berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika terjadi kesepakatan akan dituangkan dalam Akta Perdamaian yang didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk memperoleh putusan perdamaian;

c. Penyampaian masalah. Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahan dan opsi penyelesaian;

d. Identifikasi Kepentingan dilakukan identifikasi untuk mengetahui dan mengkaji kepentingan para pihak;

e. Generelalisasi para pihak. Pengumpulan opsi sebagai alternatif yang ditawarkan/diusulkan, kemudian dilakukan generalisasi sehingga didapat hubungan antara alternatif penyelesaian dengan permasalahannya;

f. Penentuan opsi. Menentukan keputusan untung-rugi tiap opsi bagi masing-masing pihak

 g. Negosiasi akhir. Ketegasan mengenai opsi yang telah disepakati untuk penyelesaian sengketa atau konflik;

h. Formalisasi kesepakatan. Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Perdamaian sehingga mempunyai kekuatan mengikat para pihak.

Dalam kasus mafia tanah untuk memulihkan hak pemilik yang sebenarnya bisa saja melalui proses non litigasi (mediasi). Namun untuk tindakan pidana yang telah dilakukan seperti pemalsuan, menduduki tanah secara ilegal dan lain-lain. Ini untuk menimbulkan efek jera sebaiknya tetap diproses melalui peradilan.

Baca juga: Warga Besipae Kehujanan dan Tidur di Bawah Pohon

Menurut Bapak, bagaimana strategi untuk memberangus mafia tanah yang sudah berlangsung puluhan tahun?

Strategi Kementerian ATR/BPN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, sebagai berikut:

a. Hak-Hak lama diberi tenggang waktu selama 5 (lima) tahun untuk dimohonkan haknya,setelahnya hanya sebagai petunjuk bukan sebagai bukti;

b. Mempercepat pendaftaran dan pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia;

c. Mempercepat penyelesain sengketa dan konflik Reforma Agraria;

d. Memperbaiki sistem administrasi SDM, promosi, demosi, hukuman disiplin dan perbaikan   regulasi/administrasi Pertanahan;

e. Penerbitan sertifikat untuk seluruh tanah BUMN/BUMD dan BMN/BMD;

f. Penyelesaian overlapping (sertifikat ganda);

g. Menerapkan digitalisasi warkah, dokumen, gambar ukur dan pelayanan pertanahan lainnya

h. Mempertajam pengawasan untuk meningkatkan kualitas program/kegiatan pertanahan;

i. Penguatan kerjasama dengan aparat penegak hukum;

j. Bersinergi dan pelibatan dengan 4 (empat) pilar yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan. *****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *