LPSK Belum Tahu Alasan Jumlah Pemohon Perlindungan dari NTT Menurun

Ilustrasi korban TPPO dari NTT yang memohon perlindungan ke LPSK menurun (Kompas.com)

Ilustrasi korban TPPO dari NTT yang memohon perlindungan ke LPSK menurun (Kompas.com)

Kupang – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai saat ini masih tinggi. Beberapa kasus yang diberitakan media-media lokal di NTT menunjukkan TPPO di daerah ini belum menurun.

Kendati demikian, jumlah korban dari NTT yang meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurun beberapa tahun terakhir. Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias kepada KatongNTT di Kupang, Kamis (21/7/2022) mengatakan, pihaknya belum mengetahui alasan mengapa ada penurunan permohonan perlindungan.

“Kasus TPPO itu dulu seringkali pemohonnya dari NTT,” ujar Susilaningtias.

Berdasarkan data LPSK, korban TPPO yang meminta perlindungan paling banyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 35 orang. Jumlah ini meningkat drartis dari tahun sebelumnya yakni 3 pemohon.

Tahun 2019, jumlah pemohon menurun menjadi 6 orang. Tahun 2020 bahkan tidak ada pemohon kasus TPPO yang masuk ke LPSK. Baru ditahun 2021, pemohon kasus TPPO dari NTT sebanyak 4 orang.

“Nah ini (menurunnya pemohon TPPO) yang masih tanda tanya bagi saya,” kata Sulilaningtias.

Saat melihat data tersebut, Susilaningtias menduga kasus TPPO di NTT sudah ditangani dengan baik. Namun ketika bertemu dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan informasi dari aktivis kemanusiaan di NTT, kasus TPPO di NTT masih tinggi.

Saat bertemu Gubernur, Susilaningtias menyampaikan data tersebut. Pertanyaan muncul saat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di NTT. Pihaknya pun hanya menduga penyebab menurunnya pemohon kasus TPPO ke LPSK.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat menerima kunjungan LPSK pada Selasa (19/7/2022) membeberkan, faktor tinggi TPPO di daerah tersebut adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, faktor pendorong lain misalnya ajakan dari keluarga atau sahabat.

Viktor menjelaskan, Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan di NTT terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di NTT pada Maret 2022 sebesar 20,05 persen. Menurutn sebanyak 14,7 ribu orang dari September 2021.

“Pemerintah Provinsi serius untuk mengatasi kemiskinan ini lewat berbagai program di bidang pertanian seperti TJPS, pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan, pengembangan pariwisata dan berbagai upaya lainnya,” ujar Viktor.

Gabrial Goa,Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia mengatakan, kasus TPPO di NTT masih tinggi. Sebaliknya, kata Gabrial, korban TPPO dari NTT terus bertambah.

Gabrial menilai, Pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum bekerja maksimal. Bahkan Pemerintah daerah terkesan masa bodoh dengan persoalan ini.

Gabrial menyinggung salah satu janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini yakni memberantas perdagangan orang di NTT. Namun buktinya hingga kini TPPO masih terus terjadi di daerah ini.

Gabrial melihat sikap masa bodoh Pemerintah daerah salah satunya adalah belum ada regulasi turunan dari Perpres Nomor 22 tahun 2001 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya Peraturan Gubernur dan Pertaturan Bupati maupun Walikota, akan semakin mendorong upaya pencegahan TPPO dari hulu.

“Di Desa-desa juga perlu ada Perdes perlindungan pekerja migran,” jelas Gabrial.(Joe)

Baca juga : Peluang Menjerat Pembunuh Adelina Sau Masih Terbuka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *