Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam pemilihan umum (pemilu).
“Keterbukaan informasi menjadi hal sangat penting, bisa menjadi kanalisasi dari kekisruhan-kekisruhan sehingga tidak menjadi kegaduhan,” kata Mahfud dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (14/12/2022), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Mahfud, prinsip dan asas keterbukaan informasi publik merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang transparan.
Baca juga: Dewan Pers Sebut KUHP Kriminalisasi Pers, Ancam Hidup Berdemokrasi
“Dari pusat sampai ke desa, partai politik serta masyarakat sebagai unsur penting harus memperhatikan masalah ini,” ujarnya.
Mahfud juga menyebut keterbukaan informasi dalam setiap pelaksanaan penyelenggaran pemilu menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
“Dan itu semua merupakan hak-hak konstitusional warga negara,” ucapnya.
Mahfud berharap ke depannya lebih banyak lagi badan publik yang dapat memenuhi kepatuhan dalam melaksanaan keterbukaan informasi publik.
Mahfud mengatakan badan publik agar tidak menyembunyikan informasi kepada publik, alih-alih media sosial yang akan menguaknya.
“Menyembunyikan informasi publik yang dilakukan institusi-institusi pemerintah, baik itu kementerian, itu sama sekali tidak akan menguntungkan,” kata Mahfud.
Baca juga: Menanti GMIT Kawal Penegakan Hukum Predator Seksual
Dia mengatakan, badan publik harus membuka informasi publik di samping informasi yang dikecualikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mahfud mengatakan informasi yang dianggap menimbulkan kegaduhan pun seyogyanya dapat diantisipasi.
“Lebih baik sadar dibuka sendiri saja selama itu bukan rahasia,” ucapnya.
Kementerian Pertanian Raih Predikat Terbaik
Dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022, Kementerian Pertanian meraih kategori kementerian dengan predikat informatif terbaik. Skor yang diperoleh Kementerian Pertanian adalah 99,70 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat.
Urutan kedua diraih Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan skor 99,45.
Kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di urutan ketiga dengan skor 99,45. Selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak degan skor 98,85 dan Kementerian Perdagangan dengan skor 98,82. *****
