Menggagas Kolaborasi Setara Antara Budaya, Gereja, dan Negara

Ilustrasi

Ilustrasi

Oleh: Longgina Novadona Bayo
(Mahasiswa S3 di Melbourne University, Dosen di FISIPOL-UGM)

Enam hari yang lalu, tepatnya tanggal 7 Februari 2022, Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr mengeluarkan Surat Pelarangan ritual adat Hel Keta kepada semua umat yang berada di
wilayah pastoral Keuskupan Atambua, meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Malaka,
dan Belu.

Secara singkat, Hel Keta adalah ritual adat yang biasa dilakukan oleh etnis Dawan sebelum menikah apabila suku dari kedua belah yang hendak menikah memiliki perselisihan di
masal lampau. Karenanya, Hel Keta merupakan mekanisme adat yang mengandung makna
rekonsiliasi konflik; yang dari kacamata penulis, Hel Keta adalah salah satu properti bagi fondasi demokrasi lokal dan pengembangan teologi sosial politik.

Reaksi beragam pun muncul dari umat terhadap surat tersebut. Kelompok yang dapat memahami keputusan Uskup Atambua tersebut mendasarkan pemikiran bahwa seorang Uskup tidak akan mungkin mengeluarkan kebijakan tanpa melalui kajian yang matang.

Sedangkan mereka yang kurang sepakat dengan pelarangan Hel Keta berargumen bahwa pelarangan Hel Keta justru menegaskan ketidakkeberpihakan Gereja Katolik di Timor terhadap budaya masyarakat.

Merespon pro-kontrak yang terjadi tersebut, Kelompok Rumah Belajar Bokesan – NTT (RBBN)
menyelenggarakan diskusi bertajuk “Gereja dan Budaya: Menggagas Perkembangan yang
Visioner dan Strategis Berbasis Sinergi Antara Agama, Budaya, dan Pemerintah” pada hari Jumat lalu (11/02/2022).

Ada empat pembicara yang hadir , yaitu Gregorius Noenbasu, SVD (Antropolog
dan akademisi), Alloysius Fahik (pemerhati budaya dan adat Tetun/Belu), Yohanes Sanak
(pemerhati budaya dan adat Dawan/TTU), Mikhael Keraf, CSSR (pemerhati budaya dan adat
Marapu/Sumba), serta empat penanggap yakni Fritz Fios (Kepala Character Building
Development Centre, Universitas Binus), Frans A. Djalong (akademisi Departemen Sosiologi,
Fisipol UGM), Longgina Novadona Bayo (akademisi Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM), dan Ermalindus Albinus Sonbay (peneliti UPRC dan PSKP UGM).

Dalam diskusi selama empat jam itu, poin utama yang berhasil dirumuskan adalah urgensi membangun kolaborasi yang setara di antara ketiga ekosistem di NTT, yakni Budaya, Gereja, dan Negara untuk bersama-sama menghadapi kemiskinan sebagai akar persoalan utama di NTT.

Gagasan kolaborasi dan dialog yang setara antara ketiga institusi ini adalah kunci bagi pembangunan ekosistem peradaban NTT yang bermartabat.Jika membaca kembali Surat Pelarangan Hel Keta dari Uskup Atambua, penulis melihat dua nalar Gereja yang mendasari surat tersebut.

Pertama, Surat Pelarangan Hel Keta adalah upaya Gereja Katolik mensubstitusi kosmologi budaya masyarakat adat di Timor dengan epistemologi modernis yang Eropa sentris pun Teologi Katolik.

Hal ini nampak pada pada poin pertama dan kedua dalam surat Uskup yang mengatakan praktik Hel Keta bertentangan dengan iman Katolik (praktik superstisi dan mythis-magis), serta tidak memiliki dasar dalam kehidupan sosio-kultural.

Gereja beranggapan bahwa ritus masyarakat adat masih terbelenggu praktik animisme yang
primitif. Dalam studi yang dilakukan oleh Bird David (1999), misalnya, pengetahuan lokal
(indigeneous knowledge) – salah satunya praktik animisme — diperlakukan oleh beberapa
ilmuwan sosial sebagai kekeliruan terhadap epistemologi modernitas karena
ketidakmampuannya memisahkan non-manusia (non-human) dengan manusia.

Nampak bahwa para antropolog dan sosiolog klasik pada kala itu mengunci animisme dalam perspektif dualism Cartesian atau perspektif modernitas, sehingga animisme dianggap sebagai primitive culture (Taylor 1871).

Nalar yang serupa hendaknya tersirat dalam Surat Pelarangan Hel Keta tersebut, yakni nalar melakukan politisasi ontologi (Scheer 2021) terhadap epistemologi/ontologi adat dengan mengkonstruksi ritual adat sebagai praktik superstisi dan mythis-magis.

Hemat penulis, langkah Gereja ini menjadi kurang bijak karena tidaklah adil memperdebatkan dua realm atau fondasi epistemologi/ontologi yang berbeda antara institusi Gereja dan institusi Adat.

Selayaknya, Gereja menjalin relasi dengan Adat bukan dalam relasi yang bersifat substitusi,
melainkan ko-eksistensi dan komplementari (saling melengkapi).

Kedua, Gereja Katolik menempatkan praktik adat seperti ritual Hel Keta sebagai salah satu penyebab kemiskinan di Timor. Di poin keempat surat Uskup Atambua disebutkan bahwa ritual
Hel Keta akan menambah beratnya beban ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pernyataan Gereja ini seolah menyudutkan praktik adat sebagai penyebab utama kemiskinan di Timor, tanpa terlebih dahulu memeriksa ulang dan merefleksikan upaya apa saja yang telah dilakukan Gereja untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi umatnya. Di beberapa kasus, misalnya, kita dapat menyaksikan bagaimana Gereja dan Negara terlihat memojokkan eksistensi masyarakat adat.

Beberapa proyek pembangunan (state-led developmentalism) di NTT seperti proyek
pengembangan hutan energi berbasis masyarakat di Besipae-TTS, proyek pengembangan
pariwisata premium Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, serta rencana proyek eksploitasi
geothermal di Waesano, justru berpotensi mengeksklusi masyarakat adat dari ruang hidup
mereka.

Dalam lingkup studi agama dan ekologi, ‘perampasan’ basis material masyarakat adat
akibat proyek-proyek pembangunan tersebut pada skala tertentu berpotensi melahirkan new
animism
(David 1999, Harvey 2005, Olsen 2015) sebagai identitas baru masyarakat adat ketika
berhadapan dengan ideologi developmentalisme yang ekstraktif dan destruktif.

Dalam perspektif penulis, adat adalah tatanan normatif yang relatif fleksibel karena terus
menerus mengalami proses re-adaptasi, dimaknai ulang dan dibentuk ulang (re-shaped) guna merespon perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi (Hooe 2012).

Artinya, budaya dimaknai tidak dalam kerangka esensialisme yang melihat segala sesuatunya statis.

Sebaliknya, ia adalah tatanan yang fleksibel dalam makna ritualnya (hard-set) karena budaya maupun adat pun dapat mengalami proses artikulasi, dimana aktor-aktor budaya sebenarnya diberi ruang untuk merekontruksi ulang, menginterprestasi ulang, dan mendiskusikan ulang tradisi dalam tatanan serta relasi sosial yang ada.

Disinilah sebenarnya terletak potensi dialog, kolaborasi, dan proses negosiasi Adat dengan institusi lainnya seperti Gereja dan Negara dalam merespon perubahan yang sedang berlangsung.

Problem yang tak urung bisa memicu berbagai kontroversi adalah soal kepemimpinan.
Masyarakat, umat, dan anak-anak adat adalah figur yang sama yang diatur oleh tiga ekosistem berbeda.

Sayangnya, perkembangan yang tidak (atau kurang adil) menempatkan Gereja dan Negara seolah mengkooptasi Budaya dengan serangkaian kemewahan yang dimiliki.

Tidak pernah ada soal mengenai sumber daya manusia maupun modal dalam mengurus sesuatu yang visioner dan strategis untuk Gereja dan Negara. Sedangkan adat/budaya? Masih jauh dari kata pantas.

Kepemimpinan Kultural hanya acap dianggap sebagai sesuatu yang purbakala, eksotis,
primitif. Persis di sinilah letak ketidakadilan substansial dan prosedural itu bekerja. Hal yang lain
adalah status melting dan mixing yang dijalani oleh masyarakat-umat-anak adat.

Simbol-simbol dari dua ekosistem yang lain bekerja dengan maksimal misalnya dalam regulasinya yang memiliki ‘unsur pemukul’, sedangkan adat/budaya? Semakin ke sini, semakin dikooptasi bukan saja sebagai biang segala soal, melainkan juga sebagai ranah tak bertuan yang bisa digarap dengan bebas oleh Teologi Gereja dan Ideologi Pembangunan negara.

Nah, akan sampai kapankah Kosmologi budaya/adat itu bertahan? Kekeliruan intervensi kebijakan dan ideologi pembangunan dari negara akan menempatkan masyarakat adat sebagai kelompok yang tidak pernah bisa berkontribusi, namun justru sumber dari segala masalah.

Kacamata satu-satunya ini kemudian menjadi berbahaya persis ketika fungsi sosial gereja direduksi hanya sebatas mengimplementasikan teologi fundamental Gereja yang sedari awal sudah enggan bernegosiasi dengan adat secara setara.

Gereja lantas secara latah bisa masuk dengan tekanan dominasi dan represivitas yang lainnya lewat tangan regulasi berbasis teologi.

Mengapa kesetaraan menjadi penting? Sepantasnya ketika mengandalkan ketiga batu tungku yang ada, ruang berkontribusi itu harus benar-benar didesain sebagai rumah bersama ketiga ekosistem ini. Bukan istana mewah untuk dua yang lain dan penjara untuk salah satunya.

*Surat dari Domba kepada Gembala. Kabupaten Belu, Keuskupan Atambua, Kerajaan Lidak-Manuaman, 12 Februari 2022.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *