Kupang-Pemerintah Indonesia telah mengirimkan 5 nota diplomatik kepada pemerintah Mauritius tentang 7 ABK hilang. Hasil penyelidikan aparat hukum Mauritius juga belum disampaikan kepada pemerintah Indonesia.
Sementara, September 2021 Kepolisian Mauritius menyatakan 7 ABK hilang atau sekitar 7 bulan sejak perkelahian antara ABKIndonesia dengan ABK Vietnam.
Perkelahian di Port Louis, Mauritius mengakibatkan 7 ABK asal Indonesia belum ditemukan hingga saat ini.
“Kami terus mendesak pemerintah Mauritius untuk investigasi menyeluruh sehingga jelas nasib 7 ABK ini dan menyerahkan hasilnya,” kata Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri kepada KatongNTT, 13 Januari 2022.
Dalam perkembangan terakhir, Judha mengatakan, berkas penyelidikan telah dilimpahkan ke Kantor Deputy Public Prosecutions (DPP) untuk proses lebih lanjut.
Namun belum ada informasi resmi dari Pemerintah Mauritius mengenai hasil penyelidikan hukum terkait 7 ABKhilang.
Judha kemudian menjelaskan tentang kasus 7 ABK hilang pertama kali diketahui dari Kedutaan Besar RI di Antananarivo pada 3 Maret 2021. Indonesia tidak punya Kedutaan di Mauritius.
Enam ABK bekerja pada kapal Wei Faa dan satu ABK di kapal De Hai 16. Keduanya kapal penangkap ikan berbendera Taiwan.
Berdasarkan keterangan saksi mata, pada 26 Februari 2021 malam, diduga telah terjadi perkelahian yang melibatkan ABK Vietnam dan ABK Indonesia di kapal Wei Faa.
Aparat keamanan Mauritius menarik kapal Wei Faa ke Port Luis, namun ke-7 ABK WNI tidak ditemukan. Aparat setempat kemudian menahan kapal Wei Fa beserta seluruh kru termasuk kapten kapal (warga negara Vietnam). Aparat menilai terdapat indikasi tindak kriminal.
Menurut Judha, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Antananarivo telah melakukan sejumlah langkah di antaranya telah menyampaikan 5 nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Mauritius. Kemudian keduanya menyelenggarakan pertemuan daring, dan komunikasi secara reguler dengan instansi terkait di Mauritius.
Kemudian, Kementerian Luar Negeri juga menjalin komunikasi langsung dengan keluarga para ABK sejak awal kasus terjadi, termasuk membuat grup whatsapp untuk update informasi.
KBRI Antananarivo telah menyediakan Work Access Pass bagi penterjemah bahasa Vietnam untuk mempercepat proses penyidikan oleh aparat Mauritius. “Warga Vietnam tidak bisa berbahasa Inggris,” kata Judha.
Kementerian, Judha melanjutkan, berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk penanganan kasus 7 ABK hilang.
Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei untuk meminta pertanggungjawaban pemilik kapal penangkap ikan berbendera Taiwan.
KDEI Taipei telah berkoordinasi dengan Dewan Pertanian dan Perikanan Taiwan (COA). Selanjutnya COA memerintahkan kedua pemilik kapal berbendara Taiwan itu untuk mengambil langkah pemenuhan hak-hak 7 ABK hilang.
COA kemudian diminta menyampaikannya kepada pihak keluarga.
Pernyataan Padma Indonesia bahwa pemerintah bertanggung jawab mengumumkan secara resmi nasib 7 ABK hilang, dijawab Judha singkat: “Mengumumkan ke publik? Publik yang mana?”
KatongNTT menjelaskan bahwa Padma Indonesia meminta pemerintah mengumumkan kepada keluarga korban, Judha tidak memberikan tanggapan. (Redaksi)
