Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menyiapkan anggaran Rp. 1 triliun untuk program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Program yang digaungkan sebagai salah satu program unggulan Pemprov NTT ini dilaksanakan sejak 2019.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Lecky Koli dalam jumpa pers di kantor Gubernur NTT, Selasa (27/9/2022) mengatakan, sudah ada 105 ribu hektar untuk musim tanam 2022-2023. Pada musim tanam 1, Oktober-Maret, lahan yang akan ditanami seluas 68 hektare.
Pada musim tanam April-September 2022, program TJPS dilakukan pada lahan 37 hektare. Hasilnya, menurut Lecky, sudah dipanen dan dibeli oleh offtaker.
Lecky menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 10 juta untuk setiap hektar. Total anggaran yang disiapkan untuk menyuplai bibit, pupuk dan subprodi lainnya mencapai Rp. 1 triliun.
Baca juga : Berkas Perkara Plt Kepala Biro Umum Setda NTT Dilimpahkan ke Kejaksaan
Pembiayaan TJPS ini menggunakan pola kemitraan. Dana tersebut bersumber dari pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank maupun pembiayaan oleh offtaker. Lecky mengatakan, program ini tidak bisa hanya menggunakan APBD. Karena itu, Gubernur NTT telah menginstruksikan untuk sistem pembiayaan ini melalui pinjaman.
Menurutnya, pemerintah menyiapkan biaya produksi Rp. 6 juta. Pemerintah juga memberikan biaya tenaga kerja sebesar Rp. 4 juta. Biaya itu untuk memenuhi kebutuhan pangan petani selama 4 bulan.
“Itu untuk yang bersangkutan berada tetap dalam rumahnya dan itu setara dengan 100 kilogram beras dalam satu bulan, dalam waktu empat bulan,” kata Lecky.
Dengan bibit jagung hibrida, pemerintah menargetkan hasil panen 7 ton per hektare. Bila dihitung menggunakan harga jual jagung Rp 4,000 per kilogram, diperkirakan petani akan mendapatkan Rp. 28 juta dalam satu musim tanam.
Lucky mengatakan, pasca panen dan penjualan, petani bisa mengembalikan pinjaman di Bank. Ia mengatakan, investasi ini penting dilakukan untuk menciptakan kemandirian bagi petani.
“Kemandirian mengurangi beban fiskal daerah, karena APBD tidak perlu lagi mengalokasikan biaya-biaya berupa penyediaan pupuk yang begini lama menekan APBD sehingga dia tidak bisa bertumbuh,” jelasnya. *****
Baca juga: Pemprov NTT Belum Siap Laksanakan Inpres Kendaraan Listrik
