Kupang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan adanya potensi rawan konflik di Malaka, Alor dan Sumba secara keseluruhan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Bawaslu NTT sendiri tengah memetakan lagi potensi kerawanan pemilu untuk bisa menguatkan langkah pencegahan. Pemetaan yang ada pun berdasarkan pilkada periode lalu dan atas evaluasi terhadap pilpres dan pileg awal 2024 ini.
Baca juga : Bawaslu RI Wanti-wanti Malaka dan Alor Rawan Konflik SARA
Komisioner Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan, mengatakan evaluasi di tingkat nasional sudah dua kali dilakukan. Evaluasi ini pada tahap pungut hitung, rekapitulasi, maupun kampanye. Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota juga sementara mengevaluasi semua tahapan.
Sementara menurutnya daerah yang perlu menjadi sorotan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu di NTT adalah Malaka, Alor dan Sumba.
“Misalkan Malaka, Alor, ada Sumba. Sumba itu kan potensinya konflik sosial, hampir seluruh Sumba, dan potensi konflik di kontestasinya juga banyak. Misalnya ada gesekan itu sering terjadi,” jelasnya Sabtu 23 Maret 2024.
Baca juga : Riset Bawaslu, Malaka Paling Rawan Konflik di Indonesia
NTT sendiri rata-rata masih rawan terjadi hoax, politisasi SARA dan berbagai konflik maupun pelanggaran lainnya.
“Lembata juga rawan dengan isu etnis. Hampir seluruh di kabupaten dan kota di NTT hal yang sama karena kita terdiri dari berbagai suku dan etnis jadi rentan dimanfaatkan,” tukasnya.
IKP 2024 ini, kata dia, sementara disusun untuk menguatkan strategi pencegahan agar menghindari konflik serupa di pemilu berikutnya.
Baca juga : Bawaslu NTT Larang Mutasi ASN Jelang Pilkada
“Kami lagi menyusun kembali indeks kerawanan konflik kita berdasarkan pemilu 2024 kita. Berdasarkan pemilu kemarin paling tidak kita sudah petakan, dari sekian banyak potensi ini bagian mana saja yang perlu diantisipasi,” jelas dia lagi.
Bawaslu NTT juga mengingatkan soal pelanggaran pemilu sejak tahapan pendaftaran. Misalnya di Timor Tengah Selatan (TTS) pernah ditemukan dokumen palsu yang digunakan oleh calonnya.
“Itu juga menjadi kerawanan bagi kita,” tambahnya. ****
