Pulau Flores dan Lembata Belum Bebas Rabies Sejak 1997, Ini Penyebabnya

Pulau Flores dan Lembata yang terdiri dari 9 kabupaten itu masih menjadi Zona Karantina Rabies. 

Ilustrasi rabies yang ditularkan melalui anjing (Liputan6,.com)

Ilustrasi rabies yang ditularkan melalui anjing (Liputan6.com)

Kupang –Provinsi  NTT belum bebas dari status rabies sejak penularan pertama terjadi pada tahun 1997. Status Zona Karantina Rabies masih disandang Pulau Flores dan Lembata.

Untuk lepas dari status tersebut perlu dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Yaitu, nol kasus rabies pada hewan dan manusia di kedua pulau itu. Sampel darah yang diambil pun harus negatif selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu vaksinasi rabies perlu mencapai 70 persen dari populasi anjing.

Namun persyaratan ini belum terpenuhi hingga awal tahun 2023. Alhasil Pulau Flores dan Lembata yang terdiri dari 9 kabupaten itu masih menjadi Zona Karantina Rabies.

Baca juga: Virus ASF Positif Ditemukan di Kupang dan Flores Timur

“Kalau syarat-syarat tadi terpenuhi baru bisa kita usulkan dan dari pemerintah pusat akan cek lagi,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Hewan NTT,  Melky Angsar di kantornya, Selasa (24/1/2023).

Sekalipun vaksin rabies sudah tersedia di wilayah Flores dan Lembata, namun jumlahnya belum mencukupi untuk populasi anjing yang mencapai 400 ribu ekor.

Satu dosis vaksin rabies ini sendiri, menurut Melky, harganya tidak begitu mahal, berkisar Rp 9 ribu hingga Rp 12 ribu per dosis. Meski ada vaksin yang  harganya mencapai Rp 200 ribu per dosis. Tentunya vaksin jenis ini hanya terjangkau oleh masyarakat ber penghasilan menengah ke atas.

Baca juga: Cegah ASF Kembali Meluas, Lembata Larang Masuk Babi dan Produk Olahannya

Di samping itu, pengadaan vaksin ini terkendala karena kemampuan keuangan daerah untuk membelinya.  Melky  juga menduga pemerintah kabupaten di dua pulau ini belum melihat vaksin rabies sebagai prioritas.

“Kalau kita minta bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tetapi dari kabupaten juga perlu siapkan dana juga. Tidak dianggarkan di kabupaten ya sulit juga,” tambahnya.

Jika vaksinasi tercukupi, maka anjing yang terjangkit rabies tidak dapat menularkannya ke anjing atau manusia lewat gigitan.

Sebelumnya Dinas Peternakan NTT  mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 128 ribu dosis vaksin rabies. Namun populasi anjing terus bertambah, sehingga dosis tidak mencukupi.

Setelah refocusing untuk penanganan Covid-19,  anggaran untuk vaksin rabies juga ikut berkurang atau sama sekali tidak diprioritaskan.

“Memang susah mencapai 70 persen walaupun penyakit ini sangat berbahaya terutama terhadap nyawa manusia. Tapi kembali lagi kebijakan anggaran memang tidak mendukung,” pungkas Melky. (Putra Bali Mula)

.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *