Sampah, Stunting NTT, dan Diplomasi Laut (Bagian Kedua dari Tiga Tulisan)

Ilustrasi kabel Laut Timor (Ist)

Ilustrasi kabel bawah laut Australia-Singapura (Ist)

Oleh Ermalindus Albinus Sonbay (Siswa Rumah Belajar NTT dan Litbang KatongNTT.com)

Dua Logika, TPA vs Pelindung yang Luhur
Pada kurun 2003 hingga 2007 kami bersyukur bisa menikmati sekitar 18 perjalanan laut dari Timor ke Flores dan sebaliknya. Beberapa kali transit di Sabu, Sumba dan Alor. Pemandangan umum yang bisa dilihat adalah berserakannya begitu banyak sampah di laut-laut NTT. Mulai dari sampah yang bisa diekstrak dalam waktu singkat hingga terurai ratusan bahkan ribuan tahun. Orang masih merasa layak membuang sampah ke laut dan pantas hidup di darat bak dalam lautan penuh sampah.

Ada dua logika kultural yang hidup dalam keseharian orang NTT dan Indonesia pada umumnya dalam melihat laut. Pertama, Tempat Pembuangan Akhir. Laut NTT banyak dilihat sebagai tempat yang paling rendah, pembuangan terakhir, tidak ada konsensus kehidupan, hanya bagian yang lebih rendah dari proses petualangan kehidupan. Setelah laut tidak akan ada lagi perjalanan dan destinasi selanjutnya. Acap terlihat, banyak konstruksi rumah adat masyarakat NTT yang berwujud perahu-perahu yang terbalik, sampan-sampan yang terbalik. Lebih banyak mengindikasikan bahwa perjalanan yang penuh perjuangan, hina, dosa, dan buruk di laut penuh lintah dan penyakit sudah usai.

Baca : Wapres Singgung Sampah Labuan Bajo, TPA Warloka Belum Optimal

Hidup di darat bisa dimulai dengan tidak lagi memikirkan fase sebelumnya yang lebih rendah. Orang-orang kemudian memilih tinggal dan aman di gunung-gunung dan bukit-bukit. Menjauh setinggi mungkin dari Laut yang rendah, Laut yang jauh di bawah sana. Laut hanya tempat semua darah perang, salah, dosa dan kekeliruan dialirkan ke sana. Sungai menjadi perantaranya. Logika ini dalam perkembangan modern diterima dengan baik ketika untuk mengukur tingginya sebuah gunung yang akan ditaklukkan, orang menjadikan laut hanya sebagai titik paling rendah tempat mereka mengukur. Laut hanyalah fantasi dan imajinasi perantara untuk mendeklarasikan hebat dan tingginya sebuah gunung.

Baca : Banyak Dibahas Jelang G20, Bank Sampah di Labuan Bajo Nyaris Tutup

Dengan dasar logika ini, begitu banyak kebijakan dan keputusan sosial-politik kemudian dibuat dengan kerangka penolakan atas rendahnya laut ini. Tidak ada protes yang berlebihan ketika semua sampah dibuang ke laut, konstruksi rumah yang lebih banyak membelakangi sungai sebagai tempat pembuangan. Depan menghadap jalan simbol pembangunanisme, belakangnya adalah sungai, jalan menuju laut yang hina. Tidak ada satupun rumah di NTT di pusat-pusat kotanya yang depannya adalah sungai. Semuanya membelakangi sungai dan apalagi laut. Segala hal jahat yang dilakukan diinisiasi perdamaian dengan harapan bisa dilarutkan ke lautan lewat sungai. Tradisi ini sejalan dengan begitu banyak etnis Tiongkok di NTT yang singkatnya selalu mengatakan, “buang sial biar bisa sampai ke laut.”

Laut menjadi tempat orang membuang sial, praktik jahat, kebodohan, dan berbagai nilai minor lainnya. Bahkan dipercayai beberapa ilmu kebal, sihir dan kekuatan magis-superstisi lainnya tidak bisa berguna lagi, menjadi inaktif, insignifikan jika pemilik/penggunanya menyeberangi lautan. Karena logika ini mengatakan semua yang hitam dan buruk akan tertinggal di lautan. Logika ini nyaris menjadi logika satu-satunya yang dikembangkan dalam tradisi daratan kering (khusus untuk sebagian besar masyarakat di Pulau Timor).

Hanya sedikit sekali yang masih menggunakan dengan baik, bahkan memilih mengapresiasi logika kedua tentang laut. Pelindung dan Pengaman yang Luhur. Laut adalah tempat yang bisa mengamankan, menerima dan melindungi segala perilaku jahat manusia, ibu yang menghubungkan semua anaknya, tempat semua manusia baru berasal. Setelah mendarat dari petualangan laut tertentu, seseorang bisa menjadi “manusia baru” di daratan yang baru tersebut. Laut berkontribusi menjadikan seseorang memiliki peluang menjadi manusia baru.

Segala dosa dan kerapuhan manusia di darat biarkan mengalir dan disucikan di laut. Laut itu adalah wahana mulia yang bisa mentransformasikan formasi-formasi minor daratan. Segala praktik dan ritual kultural yang adalah properti sosial manusia NTT diupayakan sampai ke Laut sebagai media bersatunya ragam entitas. Laut bisa menjadi tempat semua yang buruk menerima pemuliaan kembali sebagai bagian dari keseluruhan manusia.

Alam ciptaan menjadi utuh karena kemuliaan laut saja yang bisa mengikat semua itu. Masyarakat Tetum (Belu dan Malaka) bahkan mendefinisikan Lautnya sebagai pelindung dan pengayom. Perairan Utara yang tenang adalah Tasi Feto/Laut Perempuan, ibu yang lembut dan penuh kasih. Perairan Selatannya adalah Tasi Mane/Laut Lelaki, sosok ayah yang tegas, kokoh, berani, dan terkadang galak. Hanya sedikit orang NTT yang masih melanjutkan dinamika dan apresiasi epstemik hingga level logika kedua.

Sampah Laut dan Politik Bagi-bagi
Banyak sekali wacana, gagasan, pengembangan ide hingga kebijakan sampah yang diperjuangkan untuk memajukan NTT dari sisi kelautan. Wacana dan gagasan yang masuk dalam skema neolib antara lain, Laut adalah pengisi ruang kosong dan ketiadaan omongan.

Padahal, pengembangan teknologi kelautan dunia sudah sampai tahap luar biasa. China pada 2016 sudah meluncurkan misi-misi akademik dengan diluncurkannya beberapa kapal selam modern super canggih untuk riset dan pengembangan pengetahuan biota laut. Bahkan, China bisa menjadi negara pertama yang armada kapal selam riset dan edukatifnya mampu hadir di palung Mariana, lautan terdalam di dunia.

Indonesia alih-alih mengkampanyekan perkembangan teknologi 4.0, memperkuat armada laut dengan kapal selam untuk pertahanan-keamanan saja, masih keteteran. Sehingga tak jarang, masyarakatnya hanya bisa diajak berempati soal kurang dan tidak terurusnya alat utama sistem senjata (alutsista). Namun .l tidak pernah diberikan rasa nyaman (comfort) dan kepercayaan (trust) yang kuat dengan kebijakan.

Jepang sudah punya teknologi penangkapan ikan yang lengkap dan secara cepat mengetahui posisi ikan layak tangkap atau belum bisa ditangkap. Kalkulasi di level manajemennya juga kuat. Jepang bisa memprediksi dengan baik kapan kelimpahan ikan, dan kapan harus mengajukan negosiasi dengan perairan negara-negara yang memiliki ikan siap tangkap.

Ada penguatan gagasan dan wacana dengan kerja akademik, sosial-ekonomi dalam membaca peta-peta hubungan di kawasan Indo-Pasifik oleh negara yang para pemangku kebijakannya benar-benar peduli dan memuliakan laut. Indonesia masih tertinggal cukup banyak langkah di belakang, ketika hampir dua periode memimpin, Presiden Joko  Widodo (Jokowi) masih terbelenggu berbagai soal di darat dan belum bisa maksimal membangun fondasi dan kekuatan kemaritiman Indonesia di masa depan. Dan hal ini, tentunya juga berimplikasi minor terhadap ‘manuver liar’ banyak diplomat laut asal NTT (Baca: Anggota DPR RI dan DPD RI) yang selalu membanggakan kemewahan dan kekayaan laut NTT, tanpa pernah tahu dengan cara apa laut-laut NTT benar-benar dimuliakan. Apakah dengan bagi-bagi terus kapal motor? Dengan bagi-bagi cantrang dan pukat harimau? Dengan bagi-bagi yang selalu bisa dibaca sebagai proyek atau agenda-agenda kontra-humanisasi (kalau tidak mau untuk sering disebut dehumanisasi).

Baca : Investasi Kabel Laut Australia-Singapura, Bisakah NTT Mengambil Peluang?

Kapan diplomat-diplomat Laut NTT ini bisa benar-benar memperjuangkan perkembangan manusia dan kecakapan mengelola lautnya berbasis penguatan kapasitas, edukasi dan juga teknik-teknik pengembangan lainnya. Apakah manusia NTT dengan lautnya hanya bisa menjadi mainan dan garapan para diplomat ini, hanya sebagai konstituen yang dijumpai setiap lima tahun sekali? Hanya bisa ditemui saat barang-barang yang ‘konon’ diperjuangkan dengan berteriak di Senayan dibawa ke NTT dan dibagi-bagi dengan begitu banyak praktik like and dislike-nya?

Kegagalan-kegagalan memahami makna pembangunan, demokrasi dan sekuritisasi inilah yang menyebabkan banyak diplomat NTT terus berteriak tentang laut NTT dan peluang NTT menjadi baik karena laut, hanyalah sampah. Iya, mereka terus menumpuk sampah sosial tentang laut, sampah politik dan ekonomi tentang laut, hingga yang terbanyak dirasakan oleh orang NTT hanyalah sampah-sampah kebijakan tentang laut. Mereka gagal di fase penguatan gagasan, gagal di fase perjuangan wacana besar, gagal di fase perencanaan dan eksekusi gagasan, karena sedari awal mereka sudah gagal menyelamatkan manusia NTT. Kiblat ke program dan “acara bagi-bagi” ini yang sesungguhnya mematikan negosiasi kreatif. Satu pertanyaan untuk pokok pikiran ini adalah, Jangan-jangan memang semua mereka adalah sampah? Semoga pertanyaan ini keliru.

Pembangunan yang Inkremental tanpa Belanja Soal

Rejim Jokowi berhasil meraih angka puasnya masyarakat NTT di atas nilai 60-an persen, hal ini sejalan dengan tingkat kepercayaan di kisaran angka yang sama. Tetapi, dalam studi-studi survei politik, dibuktikan dengan jelas, pilihan dan kepuasan cenderung ditentukan hal-hal non-rasio seperti kedekatan psikologi, berhasilnya pencitraan, termasuk gelombang ikatan emosional yang kuat. Orang tidak bisa lagi menolak saudaranya yang pencuri atau pembunuh, jika ada ruang emosional tempat mereka pernah ada bersama (atau pura-pura ada bersama). Berhasilnya permainan politik identitas yang seksi di dua pemilu/pilpres 2014 dan 2019 membuktikan dengan jelas bahwa, nuansa rasional dan akademik yang objektif mengukur keberhasilan sebuah pembangunan, terkadang kabur karena kedekatan emosional.

Hal ini bisa digunakan sebagai celah mengkritisi ideologi pembangunan neolib. Contoh kecil, sekalipun pertumbuhan ekonomi sebuah negara bisa di atas dua digit, harus juga dilihat indeks gini-nya. Jangan-jangan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tetapi ketimpangan tinggi juga. Artinya, selama ini kemajuan dan perkembangan hingga level naif bernama premium, hanya melayani fantasi patron, klientelisme, kartel dan para oligark? Tntunya tidak ada korelasi antara nilai kepuasan, kepercayaan dan keberhasilan menjalankan kebijakan.

Baca : Saksi Tragedi Montara 2009 Meninggal, Nasib 15.000 Nelayan Makin Kabur

Banyak kebijakan dijalankan sekadar mengikuti logika inkremental. Misalnya untuk urusan-urusan pilihan semisal kelautan anggaran tahun pertama Rp 1 M, tahun kedua ditambahkan lagi menjadi Rp 1,2 M dan sudah pasti dengan hitung-hitungan tahun pertama dan kedua, tahun ketiga akan bertambah menjadi Rp 1.4M tanpa pernah ada toleransi dengan apa yang namanya biaya marjinal. Melulu yang diusahakan untuk menggambarkan salah satu instansi bekerja adalah biaya inkremental saja, tanpa pernah ada satupun yang berkonsentrasi dengan biaya marjinal. Persis di sini, timbul soal, mengapa ambulans Covid19 di NTT hanya meraung-raung ketika dana-dana APBD sudah dicairkan? Mengapa ketika fase desa, kabupaten atau provinsi ada level APBD Perubahan atau pencairan dana tahap ketiga (untuk Desa) tidak pernah ada satupun pasien atau korban Covid19? Apakah virus ini pernah belajar Undang-Undang Keuangan Daerah? Ataukah virus ini sudah lulus literasi akuntansi untuk dana desa, APBD dan APBN?

Kebijakan kelautan di NTT juga disusun terbanyak dengan logika inkremental ini. Tenang saja, habiskan dana-dananya dan pasti tahun depan dana akan bertambah lagi. Logika ini tumbuh subur ketika aparatus negara hanya memperhatikan belanja uang (function follow money) ketika anggarannya ada, dan juga belanja pasal (bikin saja program yang ada nomenklatur panduannya dari UUD, UU, PP, Permen, Pergub, Perda, dll).

Tidak pernah ada perhatian dari para diplomat laut NTT baik yang 17 orang di senayan, 22 (dikalikan 2) di kabupaten, dua di eksekutif Provinsi, hingga puluhan dan ratusan yang ada di kursi terhormat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Tidak ada satupun yang benar-benar masuk lebih ke dalam, masuk lebih manusiawi dengan yang namanya belanja masalah. Permasalahan laut NTT tidak pernah masuk dalam hitung-hitungan mereka, hingga kebijakan laut di NTT hanya ada di permukaan, terlalu umum dan terlalu Jakarta-sentris dengan terus-menerus mengikuti ‘apa anjuran Jakarta’ dalam semua platform regulasi yang ada.

Soal-soal lain yang sungguh hebat seperti konservasi kepulauan komodo untuk kepentingan investasi yang bakal ‘menghancurkan’ masyarakat tidak akan diperhatikan. Apalagi ruang laut yang kotor karena tumpahan minyak, sampah sesungguhnya yang menggunung di laut, transportasi laut yang belum maksimal, dan keindahan laut yang tak terurus. Semua ini memang tidak akan terurus, karena fokus para diplomat laut NTT adalah belanja uang dan belanja pasal. Biar strategi inkremental jalan terus, biar tidak dipenjara karena korupsi. Sedangkal ini pembangunan dengan warna neolib memenuhi isi kepala para diplomat.

Ilustrasi kapal nelayan di perairan NTT (Atsea-Program)

Pembangunan lintas sektor yang cacat-lumpuh juga distimulasi dengan pendekatan ini. Divisi laut akan sulit untuk mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan, karena Dinas kesehatan memiliki cerita inkrementalnya sendiri. Sahabat kami, F.X. Perdana dari Borong menebalkan cerita ini dengan menyampaikan ironi NTT dengan laut yang banyak ikan, kaya dan mewah dengan tragedi kehancuran persis di depan semua itu. Laut-laut NTT yang kaya melimpah ikan tidak bisa menjadikan orang-orang NTT makan ikan setiap hari dan jadi sehat. Kenapa? Ikan hampir tak terbeli. Ikan masuk dalam permainan, monopoli dan mafia.

Sejalan dengan kasus kelangkaan minyak goreng Indonesia akhir-akhir ini. Harga crude palm oil yang melambung tinggi di luar negeri, menyebabkan banyak pemain (doakan saja bukan termasuk para diplomat) tega menjualnya ke luar negeri, ketimbang menjualnya dalam negeri kepada pemilik sah kebun-kebun sawit. Hal yang sama terjadi dengan ikan di NTT. NTT yang banyak ikan, lebih rela menjual dan apalagi membagi gratis ikannya kepada oligarki pemain ikan, dan dengan tega membiarkan rakyatnya hanya makan nasi saja, jagung saja, dan terkadang ‘angin’ saja.

Baca : Laut NTT Kurang Maniskah? (Bagian 1 dari 3 Tulisan)

Konsekuensi apa yang terjadi sebagai dampak ikutan semua ini. Stunting akan menjadi piala bergilir yang tetap dan selalu dimenangkan NTT. Ikan dan laut tidak pernah dilihat hubungannya dengan semua dinas yang ada. Ikan dan laut hanya dilihat hubungannya dengan pasal-pasal yang ada. Biar papanda dan mamanda tidak pakai baju orange.

Kian hari sampah nyata dan sampah kebijakan di darat terus meminggirkan kekayaan dan kemewahan laut, hanya karena kreativitas dan inovasi ASN. Dan, tentunya para diplomat NTT tersandera oleh nomenklatur dan pasal-pasal yang ada. Dengan kata lain, untuk menguatkan status dehumanisasi ini mungkin saja kesimpulannya akan berbunyi demikian, biarkan masyarakat NTT stunting dan tidak bisa menjangkau harga beli ikan, asalkan para diplomat ini tidak masuk penjara, tidak pakai rompi orange, berkinerja baik, WTP, dan dipuja-puji para buzzer pendukung. Memilih menjadi inkremental karena tidak ada lagi ruang untuk mengembangkan kapasitas, edukasi dan teknologi kelautan yang memadai dan mendunia. Lebih mencintai sampah di laut dan sampah-sampah tentang laut.

Diplomasi Laut (Atau Sino-Rusia, Atau Australia) dalam mengelola Sampah Laut
Bisakah salah satu anggota DPR RI atau DPD RI asal NTT berteriak keras di Senayan, untuk meminta pilihan kerja sama kelautan yang tegas dari pemerintah untuk memperkuat fondasi kelautan di NTT yang sangat strategis ini? Pilihannya ada dua yang berkelas dan bagus.

Pertama, bangun kerja sama dengan Rusia untuk memperkuat wilayah lautan Indonesia di sisi Selatan dan Tenggara dengan patroli bersama. Biar pada saatnya Indonesia yang sudah kuat armadanya bisa berpatroli dan memperkuat keamanan lautnya, termasuk rasa nyaman bagi nelayan-nelayan NTT melaut hingga Pulau Pasir dan wilayah lain yang masuk teritori Indonesia. Karena terbukti kapal-kapal perang Rusia yang modern dan keren selama beberapa tahun ini kurang tempat untuk melepaskan sauhnya.

Baca : Jerman Butuh Keripik, Diaspora di Australia Rindu Singkong yang Enak

Pada 2014 dan 2015 beberapa kapal Rusia harus parkir di perairan Utara Australia (silahkan searching! Mengapa mereka harus parkir di sana?). Ajaklah Rusia parkir langsung di perairan NTT! Juga ajaklah China untuk memperkuat teknologi kelautan NTT dengan kerjasama yang terang-terangan, bukan sekadar masuk diam-diam untuk membangun kota-kota baru. Bikin perjanjian yang baik, di depan rakyat Indonesia, jangan lagi di belakang oligarki tertentu.

Jika aliansi dan pengetahuan yang baik dari dua negara ini tidak bisa dimaksimalkan, minimal mintalah komitmen tetangga di Tenggara untuk bekerja sama dengan baik. Ajak Australia bekerja sama memajukan dan memaknai kekayaan laut NTT dengan transfer teknologi, perdagangan hasil laut, dan kompensasi ke nelayan dan petani rumput laut yang rugi akibat tumpahan minyak mereka. Beritahu dengan tegas ke Australia tentang pipa-pipa dan kabel-kabelnya yang menyerobot kedaulatan NTT dan Indonesia tanpa ada satupun kompensasi. Beritahu mereka juga kalau mau melatih sopir-sopir kapal selamnya, jangan lagi di perairan NTT dan Indonesia tanpa ijin dan juga ‘bayaran’ yang pantas.

Apakah para diplomat laut NTT berani menyuarakan ini, seperti Herman Yohanes, Jacob Nuwa Wea dan Ferdi Tanoni? Cukupkan sudah melihat dikotomi dan binari antara USA plus NATO plus Australia dengan Aliansi China-Rusia hanya sebatas tantangan kemajuan dan perkembangan ekonomi. Saatnya Indonesia lewat mulut diplomat-diplomat lautnya berani memberikan input kebijakan yang tegas, dalam kerangka bebas dan aktif, silahkan tegas memutuskan salah satu dengan ragam konsekuensi belanja masalah atas nama manusia dan laut NTT, bukan lagi dengan kerangka belanja uang dan belanja pasal atas nama hutang.

Kegagalan Memecah Dikotomi dan Binari
Gagal memutuskan strategi Indonesia di level global dengan tidak mampu melampaui dua tegangan yang ada, sama seperti kegagalan besar negara mengerjai desa dan daerah di mana segala masalah disinyalir datangnya dari desa dan daerah. Desa dan daerah adalah sumber masalah, bukan Jakarta. Dikotomi gubernur dan bupati, sampai dengan level relasi sentra-periferi yang paling kecil, kepala desa dan para RT. Hanya dengan memecah sekat-sekat semu ini, manusia NTT bisa dikembalikan kedudukannya pada pemuliaan martabatnya pun martabat lautnya.

Baca : Visa Pertanian Australia Jadi Peluang Generasi Muda Sumba

Sering sekali masyarakat diadu dengan pemimpin (para bapa sayang dan mama sayang)-nya hanya karena preferensi yang tidak ada pada rakyat. Siapa yang mengadu domba? Mereka yang punya uang, daya tekan dan investasi. Mereka yang merasa diri berhak menentukan status premium pada komodo, sapi, babi, kebun, kandang termasuk ragam geliat pariwisatanya, tetapi bukan status premium pada manusia NTT. Tanpa ketegasan untuk memecah dikotomi dan melenyapkan binari-binari ini, manusia NTT tidak akan dibikin premium oleh para diplomat laut pilihannya setiap lima tahun.

Apa yang terjadi kemudian? Dengan manusia yang tidak pernah diangkat derajat dan martabatnya secara baik, jangan pernah mengharapkan laut yang kaya, laut yang banyak ikan akan bisa dimaksimalkan. Yang ada hanyalah cerita lazim mengenai laut dengan tumpukan sampah, dan sudah pasti tumpukan sampah kebijakan atas nama laut. Begitukah?*****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *