26 March 2023
Praktisi: Orang Tua Bisa Buat Petisi Tolak Sekolah Subuh atau Jalur Hukum
Sorotan

Praktisi: Orang Tua Bisa Buat Petisi Tolak Sekolah Subuh atau Jalur Hukum

Mar 6, 2023

Kupang – Petisi penolakan sekolah subuh dapat dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi NTT oleh para orang tua. Praktisi pendidikan Universitas Nusa Cendana (Undana), Marsel Robot, menyebut orang tua yang keberatan dapat menempuh jalur hukum atau membuat petisi seperti itu.

“Masyarakat mempunyai kebebasan, bisa mengajukan ke DPRD, mengajukan ke pengadilan, tergantung dari masyarakat yang merasa dirugikan dari masalah ini,” kata Marsel, Sabtu 4 Februari 2023.

Marsel yang juga Kepala Pusat Studi Budaya dan Pariwisata Undana mengatakan, petisi ini sebagai upaya protes terhadap aturan jam masuk sekolah yang tanpa kajian itu.

“Bisa buat petisi yang berusaha dapat mencabut kembali sebelum ada aturan soal riset yang berkaitan dengan ini,” ujarnya.

Ia berpandangan negara maju dengan mutu pendidikan yang tinggi seperti Finlandia patut dijadikan contoh. Pemerintah perlu memperhitungkan aspek etika dan budi pekerti para murid, bukannya memacu kompetisi dengan nilai akademik.

“Peradaban akademik tidak ditentukan dari jam berapa mereka masuk. Tetapi bagaimana sekolah meningkatkan kualitas dari 8 standar pendidikan yang ada, meskipun itu belum cukup,” ucap Marsel.

Baca juga: Kepala SMAN 6 Kupang Surati Orang Tua Berdalih Sekolah Subuh untuk Rehab Kelas

Selain itu waktu tidur ideal untuk remaja adalah selama 8 jam. Kebutuhan anak akan terganggu akibat adanya aturan yang tidak mempunyai dasar sama sekali ini.

“Anak bisa depresi dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik,”ujarnya.

Komisi X Anggota DPR RI, Anita Gah, juga menyesalkan aturan masuk sekolah jam 5.30 Wita. Pemerintah NTT dimintanya untuk meningkatkan mutu sekolah, bukannya memaksa anak seperti ini.

“Kurang bijaksana dan harusnya melihat kondisi NTT. Katanya juga dua sekolah ini dipilih pun karena unggul. Lho tugasnya Pak Gubernur kan untuk buat semua sekolah di NTT unggul,” jelasnya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kata dia, harusnya dimulai dari tenaga pendidik terlebih dahulu. Kompetensi dan kesejahteraan guru yang awalnya perlu diperhatikan oleh Pemerintah NTT.

Baca juga: Cerita Siswa Masuk Sekolah Subuh, dari Jalan Kaki 8 Km Hingga Takut Jalanan Sepi

“Karena mereka yang mencerdaskan orang bodoh di negeri ini,” tukas Anita.

Infrastruktur, maupun sarana dan prasarana pendidikan juga harusnya diperhatikan. Setelahnya baru diikuti dengan peningkatan kualitas belajar anak

“Harus ada jaminan bagi guru mengajar dengan baik, didukung dengan fasilitas yang baik. Kalau itu tercapai maka kualitas pendidikan akan mengikuti,” kata Anita di Kantor Gubernur NTT, Jumat 2 Maret 2023.

Anita juga sempat memarahi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi, dalam rapat yang diikuti Sekda NTT Yohanna Lisapally. Linus saat itu melarang guru-guru honorer melayangkan petisi akibat dirinya tidak membuka formasi bagi guru yang telah lulus passing grade P1 2021. (Putra Bali Mula)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *