Soal TJPS, Petani di Daratan Timor Disebut Belum Mandiri

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lucky Koli saat memberikan keterangan terkait program TJPS (Joe-KatongNTT)

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lucky Koli saat memberikan keterangan terkait program TJPS (Joe-KatongNTT)

Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggalakan program tanam jagung panen sapi (TJPS) sebagai upaya meningkatkan pendapatan ekonomi warga. Setelah berjalan dengan pembiayaan dari APBD, kini pemerintah memilih skema pembiayaan kemitraan untuk program tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Lucky Koli mengatakan, sistem pembiayaan tersebut untuk menciptakan kemandirian bagi petani. Melalui kerja sama dengan bank dan offtaker, petani mendapatkan pinjaman untuk biaya produksi dan tenaga kerja.

Menurut Lucky, pihaknya menargetkan dalam tiga kali masa tanam, petani sudah bisa mandiri. Kendati demikian, petani di daratan pulau Timor yang ikut program TJPS belum bisa mandiri.

“Yang berat ini pulau Timor. Kabupaten Kupang dan TTS itu kalau kita tidak dorong-dorong, tidak jadi,” ujar Lucky di kantor Gubernur NTT, Selasa (27/9/2022).

Lucky mengatakan, saat ini di Kabupaten Sumba Barat Daya, petani sudah bisa mandiri. Menurutnya, kamandirian itu terukur lewat upaya petani menyediakan bibit sendiri, pupuk hingga suprodi lain untuk menanam jagung.

Selain di Sumba Barat Daya, Lucky menyebut wilayah pulau Flores secara umum sudah bisa mandiri dalam program TJPS ini. Karena itu, fokus pemerintah saat ini ada di pulau Timor agar kedepan petani bisa mandiri.

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Jokowi Soroti Jagung dan Sorgum di NTT

“Bukan berarti kita tinggalkan di sana (Sumba dan Flores), tapi kita dorong ini (petani di pulau Timor) untuk bisa jalan,” jelasnya.

Lucky menjelaskan, petani di Sumba Barata Daya pada musim tanam sebelumnya, mereka menaman jagung pada lahan seluas 36 hektar. Dari luas tersebut, pemerintah hanya membantu pada lahan sekitar 800-900 hektare.

“Sisanya mereka punya semua. Tanaman sendiri-sendiri itu,” ujar Lucky.

Lucky mengakui, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yang menjadi bahan evaluasi. Evaluasi tersebut terutama soal manajemen dalam internal pemerintahan, baik dengan bank, offtaker, pemerintah kabupaten hingga penyuluh pertanian.

“Itu belum rapi dan kita akan rapikan sekarang ini,” kata Lucky.

Hal ini yang perlu dievaluasi, menurutnya adalah keseriusan pemerintah kabupaten, Hinga tingkat Desa dan kecamatan dalam melaksanakan program TJPS. Ia menilai selama ini belum semua unsur pemerintahan di tingkat kabupaten melihat program ini sebagai instrumen menekan angka kemiskinan.

Baca juga: Petani Jagung NTT Kesulitan Pemasaran

Menurut Lucky, pemerintah daerah sudah harus menyadari tingkat kebutuhan jagung saat ini. Dengan demikian, bisa menggerakan petani untuk mengolah lahannya dengan baik dan menanam jagung yang bisa memenuhi kebutuhan pasar saat ini.

Ia meminta perhatian unsur pemerintahan ditingkat daerah untuk fokus menyukseskan program ini. Pasalnya, tantangan saat ini semakin banyak.

“Sekarang inikan kebutuhan-kebutuhan jagung semakin banyak. Misalnya saja Kabupaten Bangli itu butuh satu hari 150 ton. Nah itu kabupaten mana yang harus siapkan,” jelasnya.

Karena itu, Lucky menilai perlu di desain dengan baik sehingga produksi jagung NTT mampu memenuhi kebutuhan pasar dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi warga. *****

Baca juga: Pergub NTT Terbit, Petani Rumput Laut Meradang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *