UU Provinsi NTT Disahkan DPR Setelah 63 Tahun Terbentuk

Komodo adalah salah satu ikon dalam logo Provinsi NTT yang terbentuk tahun 1958. DPR baru saja mensahkan UU Provinsi NTT bersama empat Provinsi lain (KSDAE-Kementerian Lingkungan Hidup)

Komodo adalah salah satu ikon dalam logo Provinsi NTT yang terbentuk tahun 1958. DPR baru saja mensahkan UU Provinsi NTT bersama empat Provinsi lain (KSDAE-Kementerian Lingkungan Hidup)

Kupang – DPR RI menyetujui lima Rancangan Undang-undang (RUU) provinsi menjadi Undang-undang (UU), salah satunya UU Provinsi NTT. Empat UU Provinsi yang turut disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022) yakni provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan NTB.

Wakil Ketua DPR Sufmi DASCO Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh anggota dan perwakilan fraksi terkait kelima RUU provinsi tersebut dan pertanyaan tersebut dijawab setuju.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dalam laporannya mengatakan rapat pengambilan keputusan tingkat pertama dilakukan pada rapat kerja pada Selasa (21/6).

“Semua peserta rapat kerja sepakat dan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat kedua untuk pengambilan keputusan,” kata Junimart.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pemerintah mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang bekerja secara efektif dan penuh dedikasi hingga menyelesaikan kelima RUU provinsi tersebut.

“Penyusunan itu merupakan pembaharuan dari sisi hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” ujar Tito.

Penyusunan lima RUU itu mengadopsi substansi dari tujuh UU provinsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seluruh UU itu akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunan di daerah tersebut, seperti peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada).

“Memang agak ironis kalau seandainya perda-perda itu didasarkan pada dasar atau konstitusi yang bukan berlaku saat ini,” kata Tito dikutip dari ANTARA.

Khusus Provinsi NTT, UU ini baru disahkan setelah 63 tahun terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (UU tentang Bali, NTB, dan NTT). UU tiga Provinsi tersebut mulai berlaku 14 Agustus 1958.

Dikutip dari Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI, Provinsi NTT masih menggunakan nomenklatur lama yakni Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. NTT saat itu terbentuk kala bentuk negara adalah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950).

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan konstitusi pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah kemudian tidak berlaku lagi, diganti dengan UU Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Nomenklatur Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II sudah tidak digunakan setelah UU nomo 22 Tahun 1999 tentang Pemda diberlakukan.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus berganti hingga yang terakhir digunakan adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Selain nomenklatur yang sudah tidak sejalan, otonomi Daerah Tingkat I saat itu mengacu pada otonomi riil atau nyata. Konsep otonomi daerah saat itu belum dikenal, apalagi otonomi luas yang baru muncul saat berlakunya UU tentang Pemda tahun 1999.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, UU kelima Provinsi tersebut bertujuan menjawab tantangan dan masalah hukum dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. UU yang dimaksud tidak mengatur tentang daerah istimewa, daerah otonomi khusus dan daerah kepulauan. UU tersebut hanya mengatur karakteristik daerah, menyangkut kewilayahan, potensi sumber daya alam, suku bangsa, pola, arah dan prioritas pembangunan provinsi.(Joe/ANTARA)

Baca juga: Kasus Adelina Sau Adalah Masalah Kebangsaan dan Martabat Orang NTT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *