Kupang – Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) menyoroti gagalnya moratorium izin tambang yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada 2018 lalu. Aturan tersebut tertuang dalam SK Nomor 395/KEP/HK/2018.
Koordinator Divisi Advokasi dan Kajian Hukum Walhi NTT, Umbu Tama Ridi menyampaikan hal tersebut pada Pekan Lingkungan Hidup Rakyat NTT, Sabtu (4/6/2022) di halaman Kantor Gubernur NTT.
Umbu menjelaskan, moratorium tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi 309 izin tambang yang tersebar di seluruh NTT. Izin tambang tersebut di antaranya untuk tambang batuan, batubara, emas, galian C dan marmer.
Umbu mengatakan, moratorium tersebut awalnya menjadi angin segar. Namun pada kenyataannya, apa yang disampaikan Gubernur NTT dalam orasi pertamanya usai terpilih itu gagal dijalankan.
“Tadi yang niatnya mau melakukan evaluasi untuk seluruh izin tambang yang bergerak di NTT, baik yang bayar pajak maupun yang tidak, baik yang menyalahi aturan, baik yang berkonflik dengan masyarakat adat dan sebagainya, itu sama sekali tidak berjalan,” jelas Umbu.
Baca juga:Saling Cuci Tangan Hadapi Penolakan Bendungan Kolhua
Padahal, menurut Umbu, banyak izin tambang yang sebenarnya menyalahi aturan. Banyak tambang yang dilakukan di hutan lindung, pemukiman rakyat, daerah masyarakat adat yang sebenarnya dari segi analisis dampak lingkungan tidak layak dilaksanakan.
Gagalnya moratorium tersebut, kata Umbu, berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Moratorium yang semula diharapkan mampu mengevaluasi setiap izin tambang untuk memastikan mereka taat membayar pajak dan tidak menyalahi aturan itu sama sekali tidak berkontribusi apa-apa.
“Bagaimana kita mau memastikan setiap izin tambang itu berkontribusi bagi negara atau lebih jauh berkontribusi pada rakyat,” ujar Umbu.
Menurutnya, tambang di NTT tidak mensejahterakan rakyat. Yang ada, masyarakat justru kehilangan air bersih, hasil panen terus menurun. Selain itu, kata Umbu, banyak petani yang tidak mengolah lahannya lantaran dibujuk menjadi buruh tambang.
“Yang akhirnya sikap malas masyarakat di situ tercipta,” ujar Umbu.
Menurutnya, pembangunan di NTT saat ini tidak berdampak pada kelestarian lingkungan dan peradaban masyarakat. Ada banyak kasus yang menjadi contoh dari pembangunan ini.
Salah satunya, Umbu melanjutkan, adalah ancaman terhadap habitat kopi terenak di Indonesia yang dipuji oleh Presiden RI Joko Widodo. Kopi kaghomasa yaitu arabika dari Bajawa, Flores ini terancam proyek panas bumi. Padalah kopi ini, merupakan identitas NTT yang harus dipertahankan.
“Horornya, di tempat kopi terenak di Indonesia ini sedikit lagi akan punah. Di tempat itu dibangun pabrik-pabrik panas bumi dari tahun 2000-an,” kata Umbu.
Akibatnya, kata Umbu, terjadi kerusakan tanaman, seng rumah berkarat. Karena itu, Walhi NTT menyarankan dilakukan analisis dampak lingkungan sosial budaya.[Joe]
