Wapres Sebut Masih Ditemukan Masalah Penanganan Stunting di 12 Provinsi Prioritas

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo melakukan pengukuran tinggi badan anak stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dok. BKKBN)

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo melakukan pengukuran tinggi badan anak stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dok. BKKBN)

Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mencermati masih adanya beberapa persoalan terkait upaya percepatan penurunan stunting yang perlu segera dibenahi bersama.

“Saya masih mencatat masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga,” kata Wapres dalam acara Forum Nasional Stunting 2022 di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Persoalan pertama, kata Wapres, terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif.

“Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi. Saya minta koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi,” jelasnya.

Baca Juga: Distribusi PMT Atasi Stunting di 110 Desa di NTT Dimulai Juni Ini

Dia meminta para gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, camat, kepala desa dan lurah, untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya.

Masalah kedua yakni pada garda terdepan pelaksana program. Yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Di mana kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

Wapres menekankan banyak kader percepatan penurunan stunting yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader tersebut membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik serta perlu dibekali pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi.

“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” kata dia.

Wapres juga meminta kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan. Bersama para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah. Guna menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam laporannya menyampaikan, permasalahan stunting masih menjadi perhatian utama dari pemerintah. Untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam mencapai Indonesia Maju.

Baca Juga: Anggaran Atasi Stunting di NTT Rp. 165 M Tak Tepat Sasaran

Dia mengatakan berdasarkan data Bank Dunia, human capital index Indonesia masih berada di urutan 130 dari 199 negara, salah satunya karena kualitas SDM Indonesia yang masih harus terus dipacu.

Dikatakan, seperti ditulis Antara, kualitas SDM Indonesia itu turut dicerminkan dari angka stunting yang sekarang masih 24,4 persen. Berdasarkan arahan Presiden dan Wapres, di tahun 2024 Indonesia harus bisa mencapai angka stunting 14 persen.

“Dari beberapa tahun sebelum tahun 2022 ini, penurunan stunting belum pernah melewati angka 2 persen per tahun. Sesuai arahan Bapak Wapres di tahun 2022 ini diharapkan optimalisasi penurunan angka stunting bisa mencapai 3 persen, sehingga bisa diproyeksikan tahun 2024 bisa mencapai angka 14 persen. Oleh karena itu kita perlu bekerja keras dalam rangka mencapai target tersebut.” kata Hasto. [K-2]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *