Yang Terlupakan dari Pemberian Nama Jalan Frans Lebu Raya di Kota Kupang

Kupang – Pergantian nama Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bundaran PU di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Jalan Frans Lebu Raya mendapat respons beragam dari masyarakat. Boleh jadi Pemerintah Kota Kupang kurang mengantisipasi dampak dari perubahan nama ruas jalan itu.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore meresmikan pergantian nama dua ruas jalan sepanjang 2,52 kilometer itu __bermula dari bundaran Tirosa hingga di pertigaan bundaran Oebufu__ pada Jumat, 22 April 2022.

Surat Keputusan Wali Kota Kupang nomor 69/KEP/HK/2022 menyatakan tentang penetapan nama Frans Lebu Raya di Kelurahan Tuak Daun Merah dan Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada Selasa 19 April 2022.

Wali Kota Kupang Jefri mengatakan pergantian nama jalan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Frans Lebu Raya selama sebagai pejabat publik dengan puncaknya sebagai gubernur NTT. Dia menjabat posisi itu selama 2 periode yakni 2008-2013 dan 2013-2018.

Pada masa pimpinannya, program yang paling santer didengar dan dijalankan ialah Program Desa Mandiri Anggur Merah. Anggur Merah ialah akronim dari Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera. Program ini diluncurkan pada 2010. Sebanyak 3.270 desa telah menerima bantuan Anggur Merah ini dengan total dana sebesar Rp817,5 miliar selama masa pemerintahan beliau.

Sebelum menduduki jabatan sebagai gubernur, Frans Lebu Raya lebih dulu menjabat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi NTT pada 1999 – 2003. Kemudian menjadi wakil gubernur dari Piet Alexander Tallo pada 2003 – 2008. 10 tahun berikutnya beliau menjabat sebagai gubernur NTT. Pada 19 Desember 2021, Frans Lebu Raya meninggal.

Perubahan nama jalan ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat yang ditemui KatongNTT, Senin, 25 April 2022. Satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bila dirinya terkejut ketika jalan yang  dia ketahui sebagai Jalan Bundaran PU telah diganti.

“Saya kaget. Saya bingung. Saya tinggal di sini dari tahun 1983. Lihat ini (nama jalan) sudah jadi Frans Lebu Raya,” katanya.

“Merasa tidak nyaman karena kalau nama jalan diubah semua identitas kami harus diubah lagi. Urus surat-surat juga uang harus keluar lagi,” keluhnya.

Menurutnya, soal nama jalan lebih pantas memakai nama pahlawan yang dahulu bertarung melawan penjajah.

“Yang lebih layak jadikan nama jalan itu pahlawan Timor yang dulu perang dengan Portugis,” ujarnya.

Stefanus Lobe, satu warga yang tinggal di Oebufu, Kecamatan Oebobo mengaku bahwa dirinya bahkan tidak mengetahui bila nama jalan di depan rumahnya telah diganti. 

“Tidak tahu, sekarang baru saya tahu ini” ungkap pria yang ditemui di rumahnya pada Senin siang, 25 April 2022.

Menangggapi masalah ini, Stefanus pun merasa kesusahan karena data kepemilikan tanah miliknya harus diubah.

“Ubah (nama) jalan ini kita terima saja. Masalahnya ini kita punya sertifikat tanah, kita harus ubah ini musti uang lagi,” ujarnya.

Albert, pelaku usaha furnitur di Tuak Daun Merah mengatakan, dirinya menerima apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Namun dia mengeluhkan hal yang sama. Bisnisnya yang  dijalani sejak 2010 harus dia baharui datanya lagi agar terhindar dari kesalahpahaman dan sengketa yang bisa saja terjadi akibat ketidaksesuaian data di sertifikat dengan keadaan yang sebenarnya.

“Katong sebagai rakyat biasa, mau tidak mau harus ikut. Tapi ya itu, harus ubah semuanya, dari sertifikat, trus PBB, yah untuk semuanya perlu diubah,” jelasnya.

Akibat pergantian nama jalan, warga yang bertempat tinggal atau yang membuka usaha di sekitar area jalan tersebut harus memperbaharui status kepemilikan mereka atas tanah maupun bangunan.

Ini diatur pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan pendaftaran tanah dilandaskan pada asas mutakhir, yang mana menuntut adanya pemeliharaan data pendaftaran tanah secara terus menerus mengikuti perubahan oleh pemegang hak. Untuk itu, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah maupun bangunan dapat mengurus perubahan data pada sertifikat miliknya di kantor pertanahan Kotamadya Kupang. (Ruth)