Sebanyak 13 Kura-kura langka asal Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipulangkan dari kebun binatang Singapura ke Kota Kupang.
Pemulangan 13 Kura-kura Leher Ular Rote ini dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (KKHSSG).
Upaya repatriasi ini untuk mengatasi kepunahan kura-kura spesies Chelodina Mccordi ini di habitat asalnya yaitu di Rote Ndao.
Sebanyak 13 kura-kura langka ini tiba di Kargo Bandara El Tari Kupang hari Kamis, 23 September 2021 jam 13.00 WITA dengan pesawat Garuda.
Semuanya kemudian ditampung di Instalasi Karantina Hewan Reptilia dan Amphibi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi NTT di Kupang.
Selanjutnya 13 Kura-kura Leher Ular Rote akan melewati 6 bulan masa habituasi sebelum dilepas ke Rote Ndao.
Arief Mahmud selaku Kepala BBKSDA NTT menyebut usia rata-rata kura-kura itu berusia 6 tahun. Sebanyak 6 ekor jantan dan 7 ekor betina.
Semua kura-kura langka ini siap dikembangbiakkan kembali untuk memperbanyak populasinya.
Arief menjelaskan hal ini kepada media usai menandatangani berita acara serah terima 13 kura-kura ini dengan KKHSG di instalasi karantina,
Perihal masa habituasi hewan ini, jelas Arief, bertujuan agar 13 ekor kura-kura ini dapat menyesuaikan dengan iklim, makanan dan kondisi alam di NTT khususnya di Rote Ndao.
Ada tiga danau yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan esensial bagi Kura-kura Leher Ular Rote yakni Danau Lendeon, Peto dan Ledulu.
“Mereka kita latih dan periksa kesehatannya agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi alam Rote nanti sebelum dilepasliarkan,” kata Arief.
BBKSDA NTT sebelumnya merilis punahnya hewan ini akibat perburuan liar sehingga perlu repatriasi.
Upaya repatriasi dari Singapura ini, jelas dia, karena kura-kura ini sebelumnya dikategorikan hewan yang diperjualbelikan secara resmi.
Pada laman website resmi bbksdantt.menlhk.go.id disebut kura-kura ini satwa ikonik-endemik Pulau Rote.
Kura-kura ini satu-satunya dari genus Chelodina yang berada di luar dataran Papua-Australia. Kura-kura ini juga telah dimasukkan ke dalam daftar CITES.
Dalam CITES ini Kura-kura Leher Ular Rote terdaftar dalam Appendix II (perdagangan dengan pembatasan kuota) sejak tahun 2005. Dan, penetapan perdagangan nol kuota untuk spesimen dari alam sejak tahun 2013.
Keberadaan kura-kura ini penting bagi ekosistem karena menjaga kesehatan perairan dan danau dengan memakan hewan mati di perairan tersebut.
Selain itu kura-kura langka ini menyuburkan dan menambah kandungan nutrisi tanah melalui bekas sarang bertelur atau telur yang gagal menetas.
Kura-kura ini juga mengendalikan populasi serangga agar vegetasi danau terjaga. Pengendalian ini akan mengurangi penguapan air danau serta mengendalikan populasi katak dengan memakan kecebong.
Spesies ini menjadi satu dari 25 spesies kura-kura paling terancam punah di dunia, status keterancamannya dikategorikan CR (PEW) atau Possibly Extinct in the Wild.
Sejak tahun 2018, Kura-kura leher ular Rote dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.2/12/2018.
Sejak pertama kali dideskripsikan sebagai spesies baru di tahun 1994, tidak ada data jumlah populasi di alam.
Penurunan populasi bahkan hingga dinyatakan punah di alam liar disebabkan eksploitasi berlebihan yaitu perdagangan masif tahun 1980-1990an. Selain itu adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan pertanian.
Upaya konservasi yang telah dilakukan yaitu penelitian populasi (2005) namun tidak berhasil menemukan spesies liar di alam. Kemudian pelepasliaran 40 ekor Kura-kura Leher Ular Rote di Danau Peto (2009), pengembangbiakan ex-situ (sejak 2009).
Selanjutnya inisiasi program konservasi kura-kura langka ini ke alam (sejak 2016), dan pengusulan 3 danau (Peto, Lendoen, dan Ledulu) menjadi kawasan ekosistem esensial yang melindungi habitat dan Kura-kura leher ular Rote.
Pemerintah Provinsi NTT telah menerbitkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 204/KEP/HK/2019 tentang Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah sebagai Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao.
Sebagai tindak lanjut dari peraturan ini akan dibentuk Forum Kolaborasi yang bertugas menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial. (Ra)
Discussion about this post