Jakarta – Proses seleksi calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI periode 2022-2027 memasuki tahapan dialog publik. Maria Rita Ida Hasugian, calon anggota Komnas HAM dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam sesi dialog publik itu menginginkan lembaga independen itu banyak menyuarakan soal kasus kejahatan HAM antarnegara.
“Saya ingin Komnas HAM semakin memiliki kekuatan untuk berbicara tentang kasus HAM yang lebih rumit dan kejahatan antaranegara,” kata Maria saat dialog Calon Anggota Komnas HAM RI di Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Visi tersebut disampaikannya berdasarkan pengalamannya di lapangan sebagai seorang wartawati. Pendiri media berita online KatongNTT.com itu menilai lembaga HAM hingga kini masih tergolong lemah dalam memahami kasus-kasus yang terjadi di lapangan, terutama di daerah pinggiran.
“Saya bicara atas pengalaman kemudian mereka tersingkirkan dan mungkin tidak terjangkau selama ini,” papar Maria.
Ia mengatakan, kejahatan lintas negara terbanyak adalah human trafficking, perbudakan dan penyiksaan ABK Indonesia di luar negeri.
Di NTT, kasus human trafficking berkedok pekerja migran cukup tinggi. Bahkan ada ABK asal NTT yang hilang di luar negeri dan sampai hari ini belum ada kepastian nasib mereka.
Ke depan jika terpilih, wartawati yang telah mengabdi di dunia pers sejak 1996 tersebut ingin Komnas HAM memiliki kemampuan lobi yang lebih kuat. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi di kancah global terkait fungsi lembaga, yakni memajukan, memenuhi, dan melindungi setiap warga negara dalam konteks HAM.
Hal tersebut merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa HAM dan nilai-nilai HAM tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.
Menurut dia, hal tersebut sangat penting diperhatikan untuk ke depan karena kejahatan HAM sudah melibatkan atau terjadi antarlintas negara.
“Ada warga negara kita di luar sana yang tidak tahu dan bagaimana harus mengakses Komnas HAM,” jelas Maria.
Akibatnya, papar dia, banyak warga negara Indonesia di luar negeri terpaksa kehilangan nyawa akibat birokrasi yang terlalu panjang.
“Imbasnya, pemenuhan dan perlindungan mereka terabaikan,” kata Maria.
Ia ingin lembaga negara independen tersebut bekerja efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital informasi semaksimal mungkin. Dengan demikian, masyarakat yang jauh atau sulit dijangkau tetap dapat dilindungi soal pemenuhan HAM sebagaimana amanat konstitusi.(Joe/ANTARA)
Baca juga: KatongNTT Gelar Pelatihan 3 Hari Membangun Karakter Melalui Penulisan Kreatif
