Kota Kupang di Kepung Sampah, Perda Tak Bernyali

Kupang – Persoalan sampah di Kota Kupang bukan masalah baru. Masalah ini sudah berlarut-larut tanpa arah penyelesaian yang jelas.

Pemerintah Kota Kupang melalui berbagai cara berupaya mengatasi masalah sampah di Kota Kupang. Misalnya dengan penambahan armada angkutan sampah, peningkatan status tempat penampungan akhir di Alak serta berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang nomor 3 tahun 2011 merupakan salah satu regulasi terkait sampah. Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berikutnya ada Perda Kota Kupang nomor 4 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun sejauh ini penerapan peraturan daerah itu seperti jalan di tempat.

Masalah sampah masih saja dijumpai di Kota Kupang. Tempat penampungan sementara (TPS) banyak yang dijumpai dalam keadaan penuh. Bahkan ada yang dibuang di samping tempat penampungan. Misalnya di pasar ikan dekat hotel Sotis Kupang. Konteiner sampah tampak penuh dan sebagian sampah plastik dibuang di samping konteiner.

Lahan-lahan kosong pun tidak luput dari sampah. Lahan kosong di depan SD Inpres Oesapa Kecil 1 adalah salah satu lokasi pembuangan sampah. Di belakang pasar ikan Pasir Panjang, warga membuat papan larang membuang sampah. Namun tulisa di papan itu seperti tak dihiraukan. Sampah malah menumpuk pada tiang papan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang, Orson G. Nawa pada Senin (25/4/2022) mengatakan dalam sehari sampah yang diangkut oleh DLHK mencapai 86 ton. Itu pun belum semua sampah di Kota Kupang terangkut.

“Itu karena masih banyak warga yang membuang sampah di luar jam buang sampah,” ujar Orson.

Orson menjelaskan, kesadaran warga membuang sampah masih rendah. Pemerintah Kota Kupang sudah mengatur jam pembuangan sampah mulai pukul 18.00 WITA sampai pukul 06.00 WITA.

Pihaknya belum berniat untuk menerapkan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Meski dalam Perda Nomor 3 tahun 2011 pasal 43 menyebutkan warga yang melanggar ketentuan Pasal 40 diancam pidana kurungan selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50 juta.

“Belum ada sanksi. Masih tingkat persuasif. Kami masih mendorong budaya bersih dan tertib di masyarakat. Itu yang kita utamakan,” kata Orson.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ondy Siagian kepada KatongNTT beberapa waktu lalu mengatakan masalah sampah Kota Kupang salah satu faktornya adalah kesadaran masyarakat memilah sampah. Hal itu menurut Ondy sangat penting.

Ondy mengatakan tidak menutup kemungkinan regulasi pengelolaan sampah yang berisi sanksi perlu diterapkan. “Mungkin ke depan perlu ada (sanksi bagi yang melanggar),” jelas Ondy.

Perda Nomor 4 tahun 2011 lebih menekankan pada upaya pengurangan sampah. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan tiga upaya pengurangan sampah diantaranya, pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan penggunaan kembali sampah.

Namun peraturan itupun tak kunjung diterapkan. Berbagai penelitian tentang pengelolaan sampah di Kota Kupang menunjukkan Perda yang mengatur tentang sampah belum diterapkan dengan baik.

Penelitian Liky Y. Ledoh yang dimuat pada Jurnal Inovasi Kebijakan menunjukkan penerapan kedua Perda tersebut belum maksimal lantaran belum tersedianya kebijakan dan strategi daerah. Berikutnya belum ada rencana induk pengelolaan sampah sebagai acuan penanganan dan pengurangan sampah.

Penelitian lain yang dilakukan Wilian Djani dan kawan-kawan dari Universitas Nusa Cendana Kupang menunjukkan regulasi terkait pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kupang hanya dipahami oleh pembuat regulasi. Kurangnya sosialisasi Perda tersebut, masyarakat tidak memahami isi Perda.(Joe)