MoU Pekerja Migran Sektor Domestik, Malaysia Rekrut 10 Ribu Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia Datuk Seri M. Saravanan di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (24/1/2022). ANTARA/HO-Kemnaker/am

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia Datuk Seri M. Saravanan di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (24/1/2022). ANTARA/HO-Kemnaker/am

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mematangkan penyelesaian nota kesepahaman (MoU) perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Nota kesepahaman itu terkait perekrut PMI sektor domestik.

“Pemerintah Malaysia telah menyetujui seluruh draf MoU penempatan pekerja domestik dari Indonesia dan dalam waktu dekat, akan segera dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (24/1/2022) dilansir dari ANTARA.

Kesepakatan antara dua negara tetangga itu berlangsung di kantor Kemenaker RI. Indonesia diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Malaysia diwakili Menteri Sumber Daya Manusia (SDM), Datuk Seri M. Saravanan.

Dalam MoU antara Indonesia dan Malaysia, perlindungan terhadap PMI di Malaysia akan ditingkatkan. Ida menjelaskan, skema perlindungan yang lebih memadai dan pengurangan risiko Pekerja Migran Indonesia diatur dalam nota kesepahaman tersebut.

Ida menekankan, kedua negara juga menyepakati soal penegakan hukum terhadap majikan atau agen yang melanggar perjanjian kerja, peraturan terkait di Malaysia. Selain itu, dilakukan penghentian praktik sistem maid online dan konversi My Travel Pass (visa kunjungan biasa) menjadi visa kerja.

“Kedua negara telah sepakat, skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia sebagai pekerja pada rumah tangga,” ujar Menaker.

One Channel System merupakan integrasi dari aplikasi daring SIAPkerja (termasuk di dalamnya aplikasi SISKOPMI) milik Indonesia dan aplikasi daring Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) milik Malaysia.

Menurutnya, penempatan satu kanal ini akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan. Sistem ini dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia.

“Sistem satu kanal ini juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia secara tidak sesuai prosedur yang berlaku,” kata dia.

Sementara itu, Datuk Seri M. Saravanan menyetujui seluruh draf dalam MoU penempatan Pekerja Migran sektor domestik dari Indonesia dan berharap segera dilakukan penandatanganan. Ia meyakini percepatan penyelesaian MoU ini mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia.

“Pemerintah Malaysia berharap percepatan penyelesaian MoU untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia,” kata Datuk Seri Saravanan.

Kantor Berita Nasional Malaysia (Bernama.com) menulis, kedua negara tetangga tersebut menyepakati perekrutan 10.000 Pekerja Migran Indonesia sektor domestik. Perekrutan tersebut paling cepat dilakukan bulan depan setelah penandatanganan nota kesepahaman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *