Negara Siapkan Pinjaman Uang Tanpa Agunan untuk Pekerja Migran

Kepala BP2MI NTT Benny Rhamdani melepas PMI program G to G ke Jepang pada Desember 2020 (dok. BP2MI)

Kepala BP2MI NTT Benny Rhamdani melepas PMI program G to G ke Jepang pada Desember 2020 (dok. BP2MI)

Manado– Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan negara menyiapkan pinjaman uang bagi calon pekerja ke luar negeri atau pekerja migran.

“Uang pinjaman tersebut dapat dicicil setiap bulannya dengan bunga yang sangat rendah,” kata Rhamdani pada rapat koordinasi terbatas di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 15 Juli 2022 seperti dilaporkan Antara.

Biasaya, untuk kebutuhan pembiayaan penempatan ke luar negeri hanya ada dua pilihan, pertama menjual harta keluarga dan meminjam dari rentenir.

Menurut Rhamdani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar negara menyiapkan pinjaman uang kepada calon pekerja ke luar negeri.

“Pak Jokowi perintahkan tidak boleh lagi anak-anak bangsa yang bermimpi ke luar negeri berkorban dengan menjual harta keluarga dan pinjam ke rentenir untuk biaya tiket, paspor, visa, biaya pelatihan, makan dan minum, akomodasi, medical check-up dan psikologi. Sekarang negara menyiapkan pinjaman uang,” ujar Rhamdani.

Pinjaman tanpa agunan tersebut dapat difasilitasi bank BNI maupun bank pemerintah lainnya.

BNI, menurut Rhamdani, menyediakan plafon pinjaman sebesar Rp 40 juta, sementara bank pemerintah lainnya seperti BRI menyediakan plafon dalam jumlah yang lebih tinggi yakni Rp 100 juta.

Dia berharap peluang kerja ke luar negeri ini bisa ditangkap calon pekerja termasuk di Provinsi Sulawesi Utara.

Rhamdani menjelaskan, pekerja migran yang bekerja di Jepang digaji sebesar Rp 22-30 juta setiap bulannya. Jerman sebesar Rp 34-40 juta per bulan. Sementara Korea, Taiwan, Hong Kong dan Singapura sebesar Rp 20-27 juta per bulan.

“Gaji kepala badna saja hanya Rp 26 juta, kalah sama gaji pekerja migran,” ujarnya.

KatongNTT saat ini berupaya meminta tanggapan dari lembaga yang bekerja untuk melindungi pekerja migran. (Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *