“Mendorong Malaysia untuk menerapkan undang-undang human trafficking.”
Kupang – Ketua Koalisi Masyarakat Pembela Adelina Sau Korban Human Trafficking (Kompas Korhati), Gabriel Goa mengatakan peluang untuk memberikan keadilan bagi Adelina Sau.
Peluang itu adalah mendorong Malaysia untuk menerapkan undang-undang human trafficking. Undang-undang ini untuk menjerat jaringan pelaku kejahatan ini termasuk MAS Ambika, majikan pekerja migran Indonesia itu.
Bersamaan itu, Kompas Korhati meminta pemerintah Indonesia melanjutkan proses penegakan terhadap jaringan TPPO lainnya dalam kasus Adelina Sau. Sejauh ini baru empat terpidana perekrut Adelina Sau yang dijatuhi hukuman (berkekuatan hukum tetap) dengan menggunakan UU TPPO.
“Mendesak Polisi Diraja Malaysia bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia memproses hukum pelaku dan aktor intelektual human trafficking terhadap Adelina Sau,” kata Gabriel kepada KatongNTT.com pada Sabtu, 25 Juni 2022.
Gabriel selanjutnya meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berkoordinasi dengan Perdana Menteri Malaysia. Koordinasi ini untuk mendesak Polisi Diraja Malaysia agar segera memproses hukum kasus human trafficking Adelina Sau.
Menurut Gabriel, majikan Adelina Sau, Ambika, 62 tahun sebagai justice collaborator human trafficking untuk membongkar jaringan otak pelaku kejahatan ini.
Kompas Korhati mengajak solidaritas penggiat anti human trafficking melakukan aksi solidaritas ke Kedutaan Malaysia di Jakarta. Selain itu, masyarakat sipil dapat melakukan lobi serta advokasi ke Malaysia.
Usulan kerja sama Indonesia dan Malaysia melakukan penegakan hukum human trafficking dalam kasus Adelina Sau dilandasi pasal 59 Undang-Undang TPPO. Pasal ini mengatur tentang kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
Di ayat 2 Pasal 59 ini dijelaskan bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan atau kerjasama teknis lainnya.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah ASEAN telah memiliki konvensi anti human trafficking khususnya perempuan dan anak. Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN sehingga wajib melaksanakan konvensi ini.
Dua hari lalu, Mahkamah Persekutuan Malaysia membebaskan MAS Ambika, majikan pekerja migran Indonesia, Adelina Sau dari tuntutan hukum. Mahkamah memperkuat putusan Pengadilan Tinggi.Mahkamah memperkuat putusan Pengadilan Tinggi.
Pemerintah Indonesia menyatakan sangat kecewa atas putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia yang telah melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia.
“Putusan ini tentu sangat mengecewakan dan melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia,” kata Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri kepada KatongNTT melalui pesan Whatsapp pada Jumat, 24 Juni 2022.
Putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia menjadi aneh karena kekejaman yang dialami Adelina Sau di rumah majikannya hingga tewas, tanpa ada pelakunya. (Rita Hasugian)
