Kupang – Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan diri di Komisi pemilihan Umum (KPU) sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Keduanya resmi mendaftar pada Kamis, 19/10/2023 dan menjadi calon pertama yang mendaftar ke KPU.
Berikut profil dan rekam jejak capres dan cawapres ini.
Anies Rasyid Baswedan
Adalah seorang akademisi dan politisi yang lahir di di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Ia menamatkan jenjang sekolah dasarnya di SD Negeri Percobaan 2, Kabupaten Sleman.
Menginjak SMP ia bersekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Lalu melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Yogyakarta.
Baca Juga: Mereka Nyatakan Siap Maju Capres 2024
Pada 1987, Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Hal ini membuatnya harus mengenyam masa SMA selama empat tahun dan baru lulus pada 1989.
Setelah tamat SMA, Anies melanjutkan sekolahnya ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di Fakultas Ekonomi, pada 1989.
Di 1993, ia mendapaat beasiswa dari hasilnya menang lomba menulis tentang lingkungan dari Japan Airlines Foundation untuk kuliah musim panas di Universitas Sophia, Tokyo. Ia kemudian lulus dari UGM pada 1995.
Anies kemudian mmelanjutkan sekolah masternya di School of Public Affairs, Universitas Maryland pada bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi. Setelah ia berhasil mendapat beasiswa beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation pada 1997.
Setelah lulus, Anies mendapatkan beasiswa lagi untuk melanjutkan kuliahnya di bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada 1999. Ia kemudian lulus pada 2004.
Ia kemudian bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago, satu asosiasi perusahaan elektronik sedunia di Amerika.
Baca Juga: Profil dan Rekam Jejak Ganjar – Mahfud
Atas jejak akademisnya yang cemerlang, Anis kemudian dilantik jadi Rektor Universitas Paramadina. Ia menjadi rektor sejak 2007 hingga 2014.
Pada 2014, ia pun diangkat oleh Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun dua tahun kemudian, ia diberhentikan karena dianggap tak memprioritaskan program presiden, Kartu Indonesia Pintar.
Setelahnya, ia naik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 bersama Sandiaga Uno wakilnya setelah mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama pada putaran kedua.
Di 2023, ia mencalonkan diri menjadi presiden dan didukung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB.
Selama menjadi tokoh publik di Indonesia, nama Anies kerap jadi pembahasan masyarakat luas dalam beberapa hal.
Yang pertama, Saat masih menjadi menteri pendidikan, Anies menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah di Indonesia. Atas Ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan guru, siswa, maupun ketidaksiapan penulisan, pencetakan, dan peredaran buku.
Alhasil, kurikulum ini dibatalkan sendiri olehnya.
Baca Juga: 7 Negara Terbaik Sistem Pendidikan di Dunia Tak Satupun Terapkan Sekolah Subuh
Lalu saat kampanye gubernur Jakarta, Anies berjanji akan memberikan rumah DP 0% pada warga Jakarta. Namun karena dianggap melanggar aturan Bank Indonesia, nama programnya diganti dengan nama DP 0. Namun masih dianggap berat karena besaran cicilannya mencapai Rp2.300.000 per bulan.
Selain itu,namanya santer disebut dalam kasus pembelian lem aibon yang mencapai Rp82,8 miliar, kasus korupsi Formula E, dan kegagalannya dalam menangani banjir Jakarta.
Abdul Muhaimin Iskandar
Atau biasa disapa Cak Imin. Adalah politisi kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966.
Ia bersekolah di SD Mamba’ul Maarif Denanyar, Jombang pada 1979. Kemudian lanjut ke SMP Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang dan SMA Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta.
Ia lalu menempuh Strata 1 nya di Fisipol UGM Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2 Profesi Magister Komunikasi di Universitas Indonesia dan lulus pada 2001.
Pada 2018, ia lulus S3 dari Universitas Airlangga.
Sedang dalam karir politiknya, ia sudah mulai sejak 1998 saat bersama Abdurahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia terpilih jadi Sekjend PKB kala itu.
Di 1999, Muhaimin terpilih jadi anggota DPR RI dari partai PKB dan menjadi wakil ketua DPR periode 1999-2004.
Baca Juga: Catatan Mahfud MD Soal NTT Sebelum Jadi Cawapres Ganjar
Pada periode 2009-2014, ia diangkat presiden Susilo Bambany Yudhoyono sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019.
Tak putus, ia kembali tembus ke Senayan dan diangkat menjadi wakil ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.
Saat ini, ia telah resmi maju bersama Anies Baswedan dalam pemilu 2024 nanti sebagai cawapres.
Meski tiada henti ia mengisi kursi di pemerintahan, mengutip dari Tempo, namanya beberapa kali terseret beberapa kasus yang mengharuskannya bolak balik KPK untuk diperiksa.
Di antaranya kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Ia disebut mendapat kiriman uang yang dibungkus dalam kardus durian Rp1,5 M.
Lalu Cak Imin yang kini jadi Ketua Umum PKB itu pun disebut terciprat uang panas sebesar Rp400 juta dari kasus suap pembahasan anggaran optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans 2014.
Namanya pun disebut dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
Baca Juga: Tunjuk Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, Megawati Punya 4 Alasan
Satu dari 12 tersangka yang ditetapkan KPK ialah Musa Zainuddin yang adalah mantan anggota DPR dari frkasi PKB.
Musa menyebut ia telah memberikan uang kepada Cak Imin sebesar Rp6 miliar lantaran diminta oleh Cak Imin untuk membantu kader PKB agar dapat maju dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Timur.
Selain itu, Musa pun menyebutkan Cak Imin menerima uang Rp40 miliar dari PT Sugar Group Company untuk memberikan rekomendasi PKB dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung.
Namun hingga saat ini, kasus ini belum menemui titik jelasnya.
Terbaru, Cak Imin dipanggil kembali oleh KPK pada September 2023 lalu terkait kasus dugaan korupsi sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada 2012 silam saat ia masih menjadi menteri.
sistem perlindungan dengan nilai kontrak Rp20 M ini ditujukan untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Namun karena dugaan korupsi yang terjadi, sistem proteksi ini jadi tak berfungsi.
Saat diwawancara oleh awak media, dilansir dari BBC, Cak Imin mengaku telah menjelaskan pada KPK semua apa yang ia tahu dan yang ia dengar. ***
