Kupang – Presiden Jokowi bertolak ke Kabupaten Sumba Timur, pada Kamis (2/6/2022) sebagai rangkaian kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada hari ketiga kunjungannya, Jokowi akan meninjau pabrik pengolahan hasil panen tanaman Sorgum.
Presiden bersama Ibu Negara dan rombongan tiba di Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Kabupaten Sumba Timur jam 09.20 WITA. Presiden disambut oleh Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing bersama istri, Komandan Kodim Letkol Czi Aditya Triwirawan, serta Kapolres Sumba Timur AKBP Fajar Widyadharma.
Jokowi akan melakukan penanaman dan berkesempatan menyaksikan panen Sorgum. Selepas itu, Presiden akan beranjak menuju Pasar Inpres Matawai untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial, antara lain Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan pedagang.
Baca juga: Presiden Jokowi Akan Dianugerahi Gelar Adat Ende
Sebelumnya, Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing mengatakan kunjungan Presiden menjadi momentum untuk menyampaikan persoalan bencana hama belalang yang sudah berlangsung puluhan tahun.
“Untuk mengatasi bencana ini dibutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Kedatangan Presiden Jokowi ke Sumba Timur menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan secara langsung tentang bencana serangan hama belalang yang belum bisa diatasi,” kata Bupati Khristofel Praing ketika dihubungi Antara dari Kupang, Selasa, (31/5/2022).
Bencana serangan hama belalang yang terjadi sejak tahun 1970 belum bisa teratasi sehingga berdampak pada hasil tanaman petani menjadi berkurang.
“Kami berharap dengan kunjungan bapak Presiden Jokowi bisa ada solusi dalam mengatasi serangan hama belalang,” ujarnya.
Ia mengatakan, hama belalang yang terjadi di wilayah Sumba Timur dan hampir di seluruh Pulau Sumba sudah menjadi hama yang mengancam pembangunan sektor pertanian,. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut namun masih terus meluas.
“Sehingga kami berharap ada intervensi pemerintah pusat dalam mengatasi hama belalang ini, karena jika diserahkan kepada pemerintah kabupaten maka tidak maksimal,” tegasnya.[Joe/ANTARA]
