Kupang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat pelaksanaan Pekan UMKM 2023 di Kota Kupang.
“Melalui Pekan UMKM ini kami memberikan asistensi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM maupun calon UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan melalui KUR maupun Ultra Mikro,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam kegiatan Pekan UMKM 2023 di Halaman Kantor Gubernur NTT di Kupang, Sabtu, (4/3/2023).
Pelaksanaan Pekan UMKM 2023 melibatkan puluhan pelaku UMKM yang sebelumnya juga mengikuti pelatihan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Berbagai unit kerja yang tergabung dalam Kemenkeu hadir melayani UMKM seperti Bea dan Cukai memberikan konsultasi dan proses ekspor dan impor produk UMKM. Kemudian, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan platform digital untuk mendukung perluasan pemasaran produk UMKM.
Sementara itu, DJPb memiliki spesialisasi di bidang pembiayaan UMKM melalui program pemberdayaan pembiayaan bagi UMKM.
Selain itu, pihak Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga terlibat untuk mendorong transaksi UMKM secara non-tunai melalui metode Quick Response Indonesian Standard (QRIS), serta lembaga jasa keuangan dari Bank BRI dan Bank Mandiri.
“Kami terus mendorong sinergi seluruh stakeholder di NTT untuk mendorong UMKM kita berkembang pesat ke depan,” katanya, seperti ditulis Antara.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai kredit konsumtif masih mendominasi perbankan di NTT. Penyaluran kredit untuk sektor usaha produktif masyarakat perlu ditingkatkan, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Secara sektor, penyaluran kredit untuk usaha produktif UMKM di NTT mencapai 40,67 persen atau lebih kecil dari sektor non UMKM mencapai 59,33 persen sehingga perlu ditingkatkan,” kata Wakil Kepala OJK Provinsi NTT Setia Ariyanto di Kupang, Jumat, (3/3/2023).
Ia menjelaskan pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan di NTT yang tercatat hingga Desember 2022, tumbuh sebesar 7,81 persen atau di bawah nasional yang tumbuh 11,36 persen. Kredit yang disalurkan perbankan di NTT masih didominasi berupa kredit konsumtif mencapai 57,7 persen, sisanya kredit modal kerja 36,73 persen, dan investasi, 5,53 persen.
Setya mengatakan, penyaluran kredit lebih banyak menyasar sektor konsumtif karena resiko kredit yang relatif lebih rendah dengan Noan Performing Loan (NPL) hanya 0,54 persen. Sedangkan NPL kredit modal kerja sebesar 2,4 persen dan investasi 2,87 persen.
Dia mengatakan OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit secara nasional di 2023 berkisar antara 10-12 persen, sehingga pihak perbankan termasuk di NTT semestinya lebih optimistis dalam membuat rencana kerja.
Namun, kata dia, berdasarkan rencana kerja 2023 dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di NTT belum menunjukkan optimisme dengan proyeksi pertumbuhan kredit sekitar 7-8 persen atau relatif lebih rendah dari nasional dan masih tetap berfokus di konsumtif. [K-02]
