Oleh: Ermalindus Albinus Sonbay, Siswa Rumah Belajar NTT, Litbang KatongNTT
Pentingnya DKD
Darwin, Kupang, Dili (selanjutnya DKD) adalah tiga kawasan strategis di dalam ruangan besar Indopasifik yang harus dilihat kembali sebagai salah satu sumbu besar yang sangat menjanjikan dalam skema pengembangan maupun kontribusi timbal-balik. Ya, dalam kerjasama yang ideal. Tiga wilayah ini memiliki rekam jejak, dan cerita representasinya sendiri yang mirip dan miris.
Dili, ibukota resmi negara yang baru lahir pada milenium ini, representasi resmi dari 13 distrik yang ada di Timor Leste. Kupang, adalah representasi 21 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di NTT, yang hingga tahun 2022 tetap menjadi provinsi ketiga terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia.
Darwin, adalah representasi wilayah Utara Australia yang juga menerima cukup banyak diskriminasi dalam pembangunan maupun pengembangan wilayahnya berbasis kontrol hampir penuh dari Canberra.
Tiga wilayah yang menghidupi jutaan cerita tentang diskrimininasi dan represifnya sebuah rejim pembangunanisme atas nama kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, bukan atas nama kemanusiaan dan perbaikan derajat, martabat dan kualitas hidup.
Sumbu DKD yang mau diaktifkan berlatar tulisan ini, adalah bukan sekadar sumbu penerbangan dan tukar-menukar pelancong. Bukan sekadar sumbu penerima belas-kasihan dan drama bagi-bagi bantuan. Sumbu DKD adalah sumbu pertukaran yang lebih luas mengenai pengetahuan, teknologi dan segala seluk-beluk tentang dunia.
Paling minimalis, ketika orang NTT membatasi dirinya dengan ragam agenda geopolitik, sumbu DKD bisa menjadi ruang belajar singkat mengenai makna dunia sesungguhnya. Dari fase pertukaran dan saling bantu di level pengetahuan dan teknologi bisa membuka ruang untuk fase pertukaran keunggulan dan kemandirian wilayah, tanpa penganaktirian yang berlebihan.
DKD juga bisa menstimulasi direformasinya berbagai agenda pusat yang hanya menghasilkan dampak minor bagi orang-orang NTT dan laut-laut kayanya. DKD bukan sekadar sumbu imajiner seperti Kraton-Tugu-Merapi atau sumbu kultural Parangtritis-Kraton-Merapi di DIY sana, melainkan DKD adalah sumbu kemanusiaan yang orientasinya adalah pemuliaan harkat dan martabat manusia, lewat laut, lewat pertukaran gagasan dan pengetahuan, lewat transfer teknologi yang berkala dan kontinu.
Cerita Minor
Pada fase 1960-an, hadir begitu banyak peneliti dan pembelajar asal Australia di NTT. Tujuannya adalah untuk mengetahui seluk-beluk mengapa NTT khususnya wilayah Timor sukses dengan pengembangan peternakan sapinya. Rombongan Peneliti dan pembelajar ini kemudian serius mengamati semua jenis dan unit keunggulan peternakan sapi di Timor. Ketika itu, jangankan industri peternakan skala dunia, kawasan peternakan skala besar di Australia saja belum ada.
Mengapa mereka mengejar kemajuan Timor? Pada sekira 1911-1924 rejim pemerintahan Hindia Belanda sudah lebih dahulu membaca potensi padang sabana Timor, Sumba dan sebagian Flores kepulauan sebagai habitat yang cocok untuk pengembangan sapi bali (Bibos Javanicus/Banteng Jawa).
Kala itu pemerintah kolonial Belanda mendatangkan puluhan ribu bibit sapi bali dalam beberapa kloter, selain untuk memperkuat populasi sapi di Timor dan sekitarnya, juga untuk membangun brand Pulau-Pulau di NTT sebagai kantong ternak Nusantara, selain Cendana, Asam, Madu, Lilin dan berbagai rempah lainnya.
Meledaklah populasi sapi di Timor, kelimpahan dan terus-menerus menguasai kantong distribusi ternak. Dan hal ini dibaca dengan jelas oleh kelompok akademisi di Australia. Peternakan Amarasi kemudian menjadi lahan contoh tempat semua mereka belajar dan akhirnya memikirkan strategi minor lainnya, memangkas bahkan meniadakan aktivitas persapian di NTT.
Paling kurang ada 3 skema mendegradasi potensi sapi di Timor. Lewat penyebaran gulma (terbanyak rumput minjangan/chromolaena odorata), lewat pemassifan dan ketergantungan terhadap lamtoro (jenis yang paling berpengaruh dalam menghancurkan tanah dan kesuburan hingga perusakkan habitat rumput khas sabana penggembalaan). Yang paling ekstrim adalah penurunan signifikan populasi lewat skema izin jual-beli dan pemotongan induk sapi (betina) produktif.
NTT ketika itu seakan terfait accompli untuk hanya mengikuti program-program kerjasama ini sejak dari IADP hingga NTTADP dan rentetan program kerjasama lainnya. Program-program ini menjadi cerita minor karena segala desain regulasi atasnya dibuat hanya dalam komunikasi Jakarta-Canberra, bukan DKD yang dimaksud, bukan DKD yang nantinya mengeksekusi semua kebijakan tersebut.
NTT dihantam dengan UU tentang pembatasan dan pengaturan peternakan. Undang-undang yang penuh dengan diskriminasi yang masih terus dibiarkan hidup bahkan disetting pembaruannya pada 2019, tanpa ada satupun rakyat NTT yang paham dan mau melancarkan protes. Pulau Timor hanya bisa mengembangkan sapi Bali dan Sumba hanya bisa mengembangkan sapi ongol Jawa.
Dalam sebuah wawancara terpusat Bupati Belu 2015-2021, Willybrodus Lay yang juga mantan pengusaha peternakan sapi mengatakan bahwa undang-undang yang diskriminatif ini mengunci peluang pengembangan sapi dengan postur besar di NTT khususnya Timor.
Sapi Timor didegradasi dengan perkawinan sekerabat (inbreding), penjualan induk produktif, hingga ragam kampanye negatif lainnya. Dan sialnya lagi, manusia NTT ‘dilarang’ melirik sapi jenis yang lain, atas nama penyelamatan plasma nutfah dan juga anti-spesies introduksi. Sedangkan daerah Indonesia bagian yang lain, boleh saja.
Peternakan dengan teknik gembala yang lepas-liar dan daya jelajah tinggi, tentunya kontraproduktif. Dan herannya atas nama penguatan keunggulan dan pemberdayaan plasma nutfah, sapi-sapi Timor yang pernah merajai perdagangan antar-pulau sejak 1930-1970-an akhirnya dibiarkan merana.
Penurunan produksi, penggantian pola makan dan rawat, pembasmian sabana, hingga diskriminasi di level distribusi menjadikan sapi Timor semakin hari semakin kehilangan kejayaannya. Bahkan ketika meresmikan Hutan Energi di Besipae (selain Timlico, Besipae dulu juga tempat Australia menjalankan proyek kerjasama di bidang persapian dengan Indonesia dalam hal ini NTT), Gubernur NTT Victor mengatakan bahwa sapi di Timor juga stunting selain manusianya. Sapi dengan pantat kecil dan besarnya persis sama dengan kambing.
Semoga beliau tidak a-historis dengan begitu banyak cerita baik di balik sapi, apel dan jeruk, hingga jagung dan berbagai produk pertanian-peternakan lainnya. Ini yang pada akhirnya hanya menjadi cerita minor generasi-generasi masa kini.
DKD kemudian diharapkan bisa memberi jawaban baik dan ruang yang lebih manusiawi terhadap semua cerita minor dari tiga wilayah yang berbeda karakteristik administratif dan pengelolaan kepemerintahannya. Sekalipun, ketiganya berada dalam kondisi geografis yang tidak terlalu jauh berbeda. Paling kurang pada 2021, sama-sama membenihkan dan menjadi korban amuk siklon seroja. Di titik inilah konteks geopolitik dasar dari tiga wilayah ini bisa menjadi jembatan penghubung, bukan sekat dan tembok pemisah.
Ragam cerita minor ini harus bisa ditransformasikan sebagai fondasi kokoh mengembangkan dan merawat tradisi baru dalam bekerjsama, bukan sebagai sesuatu yang berisi ultimatum Jakarta-Canberra, melainkan sesuatu yang bisa direfleksikan bersama sebagai bagian dari kolektivitas yang menghidupi habitat dan iklim yang sama.
Urgensi Timor Leste
Kepemimpinan Kagame di Rwanda yang sukses menjadi cerita kebangkitan yang luar biasa. Rwanda yang porak-poranda pasca perang suku bentukan kolonial Belgia memuncak di tahun 1994 antara Hutu dan Tutsi (Dua suku yang dibentuk Belgia di Kartu Identitas berdasarkan kepemilikan Sapi. Lebih dari 10 sapi adalah Tutsi dan kurang dari 10 sapi adalah Hutu) hadir di fase itu sebagai negara termiskin dan paling terpuruk di seantero Afrika.
Akan tetapi, sejak Kagame memutuskan untuk kerjasama dan transfer pengetahuan dan teknologi yang paten dengan China, sejak dua dekade lalu Rwanda telah bertransformasi sebagai raksasa ekonomi baru Afrika.
Bahkan Rwanda adalah satu-satunya negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya bisa mencapai angka 10.5% di tengah pandemi 2020-2021. Bahkan, selain pendapatan perkapitanya yang tertinggi di dunia, Rwanda juga bisa menjadi negara dengan indeks gini yang bisa ditekan ke angka 0.28. hanya sedikit di bawah keberhasilan negara-negara Skandinavia.
Banyak ekonom dunia tidak berani jujur mengakui penyusun skenario utama di balik kebangkitan Rwanda, China. Konflik dagang China dan USA serta arah baru orientasi dunia di bawah pengaruh China-Rusia, menjadikan keberhasilan-keberhasilan Rwanda keluar dari tekanan politik kolonialisme Eropa-Amerika tidak mengisi percakapan keilmuan di dunia. Rwanda tetap dinilai kecil dan kecil. Padahal, kesuksesan ini adalah sesuatu yang mustahil, bahkan untuk negara-negara bekas koloni Inggris (persemakmuran).
Jika China bisa membantu Rwanda hanya dalam dua dekade dan sukses menjadi negara termaju di Afrika, bukan tidak mungkin China juga bisa bekerjasama dengan Timor Leste dan menjadikan Republik Demokratik termuda di Asean itu sebagai raksasa baru di Asean. Pada 2020, Total belanja Timor Leste ke Indonesia adalah Rp.8.7 triliun. Satu setengah kali lebih banyak dari total APBD NTT yang secara jumlah penduduk dan luas wilayah tiga atau empat kali lebih besar dari Timor Leste.
Nah, yang menjadi soal selanjutnya adalah Timor Leste mengalami peningkatan jumlah belanja yang signifikan kepada Indonesia dan direncanakan hingga 2025, fase ketika Timor Leste tidak lagi memikirkan infrastruktur strategis dan mulai menajamkan pengembangan SDM-nya.
Pada 2020 dari total yang dibelanjakan ke Indonesia, NTT hanya kebagian Rp18.6 miliar. Sisanya tentu tidak lari kemana-mana, masih tetap di Indonesia. Tapi, penguasaan ini yang keliru, karena ketika agregat permintaan Timor Leste kian hari kian bertambah dan juga produk-produk unggulan Timor Leste kian hari kian bagus. Apa yang sudah dibuat oleh para bupati se-NTT terkait hal ini. Mengapa Rp.8.7 triliun itu tidak dibagi sepertiganya saja untuk menambah agregat APBD kabupaten-kabupaten di NTT yang terbanyak hanya menjaring kembali APBD lewat skema pajak, retribusi dan ongkos galian C?
Mengapa tidak pernah ada kerjasama antar-daerah yang digagas dengan platform megaindustri kelas dunia dengan membaca kebutuhan Timor Leste dan Australia lewat platform kerjasama Darwin-Kupang-Dili?
Berkat dalam Kebuntuan
Australia dalam beberapa waktu terakhir pasca retaknya hubungan mereka dengan China dan Rusia karena sekutu Amerika dan NATO-nya kekurangan banyak sekali tenaga kerja di sektor pertanian dan peternakan. Beberapa proposal bahkan sudah dirilis perusahaan-perusahaannya yang kekurangan tenaga kerja dan berimplikasi buruk bagi terpenuhinya target produktivitas mereka.
Para diplomat NTT tidak pernah membaca hal ini. Australia bahkan sudah dengan tegas menyampaikan adanya keterbukaan terhadap kerjasama di bidang ketenagakerjaan dengan menyediakan layanan visa petani.
Visa khusus kelompok petani yang harus bisa dimaksimalkan NTT. Mau terus kirim pekerja ‘ilegal’ atas nama Pekerja Buruh Migran yang kebanyakan bekerja di sektor informal (Asisten Rumah Tangga) dan pertanian? Atau meningkatkan level kerjasama dan kapasitas petani lewat skema jelas yang ditawarkan Australia? Singkatnya, pilih ringgit dalam peti mati atau dollar dan penghidupan kembali lahan pertanian tidur di NTT?
Segera bikin pakta integritas yang jelas dengan para petani yang diijinkan bekerja dan belajar di Australia dan sekembalinya bisa tetap menjadi petani dan peternak profesional di NTT!
Selain di sektor ketenagakerjaan, pertanian dan peternakan NTT juga harus disusun ulang. Ketimbang menunggu kejelasan eksekusi Jakarta-Canberra yang selalu memakan waktu dan birokratisme yang lama, mengapa peluang-peluang seperti DKD tidak pernah diambil, dipikirkan dan kemudian didorong oleh para diplomat NTT dalam kerangka yang lebih manusiawi dan bermartabat?
Sepantasnya, DKD dijalankan dengan tidak lagi memainkan skema-skema yang sama ketika apel dihilangkan dari Timor, ketika jeruk dihilangkan dari Timor dan ketika sapi juga nyaris dihilangkan dari Timor. Perlu ruang apresiasi baru yang digagas para (calon) diplomat dari NTT. Karena ini bukan sekadar soal rasa nasionalisme, ini adalah soal rasa kemanusiaan dan bagaimana martabat manusia diapresiasi.
Dan persis di titik ini, semua investasi kelautan dan perikanan serta penguatan kapasitas nelayan dan pekerja sektor pariwisata kelautan di NTT mengalami penguatannya. Cukupkan sudah segala tipu-tapu mengenai investasi pariwisata yang berisikan impor investor yang fungsinya memarjinalkan manusia NTT. Berdayakan manusia-manusia NTT untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri, bukan budak investasi.
Baca semua peluang kerjasama regional dan internasional yang baik untuk kepentingan manusia NTT, bukan segelintir orang yang hanya datang untuk sekadar “numpang pipis” dan kembali ke tempatnya dengan uang dan perjuangan serta kemanusiaan orang NTT. Kerjasama DKD bukanlah inisiatif Top-Down seperti menjamurnya Food Estate di NTT. Ini adalah skema yang harus sudah bisa diwacanakan dan dieksekusi, jika semuanya yang mengaku (calon) diplomat NTT masih memiliki hati dan kepedulian tentang NTT.
Laut-laut NTT yang kaya, mewah dan bersejarah, bukan penampung pemilik cerita sunyi, bukan penampung orang-orang kalah yang hanya bisa menggerutu mengharapkan belas-kasihan. Laut NTT adalah tempat para petualang, para pengukir sejarah melintasinya dengan misi kemanusiaan dan sukacita yang jelas.
Jangan lagi beranikan diri Anda menjadi diplomat NTT di segala level dari Desa hingga Senayan, dari Labuan Bajo hingga Atambua, jika isi kepala Anda semua sangat jauh dari apa yang diharapkan anak-anak pemilik masa depan NTT. Cukupkan sudah semua cerita fiksi dalam kebijakan dan pendekatan pembangunan-isme kalian semua!*****
