Jakarta – “Makan ubi-ubian, nasi jagung, itu lebih bikin kenyang dibanding makin nasi beras. Selain itu, pangan lokal ini kan punya nilai gizi yang lebih bagus,” demikian sepenggal kalimat dari Wunu Hiwal, petani di Desa Ndapayami, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekalipun masyarakat di desanya saat ini menghadapi masa sulit karena hama belalang yang semakin merajalela, kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan beras, Wunu memiliki harapan untuk melewati tahun sulit 2023 ini. Sebagaimana ditulis laman Sumba Integrated Development (SID), Wunu mengandalkan tanaman pangan lokal di kebunnya yang lebih tahan serangan belalang seperti singkong, petatas dan keladi.
Baca : Kamboja, Singkong ‘Pejabat’, dan Sehari Tanpa Nasi
Apa yang dilakukan Wunu adalah gambaran sebagian kecil petani di beberapa wilayah NTT dan Indonesia secara umum yang saat ini menghadapi kelangkaan pangan. Umumnya, beberapa petani punya cadangan pangan, tetapi tahun 2023 ini cukup sulit. Kemarau panjang dan El Nino menyebabkan para petani pun menghadapi gagal panen akibat kekeringan.
Dalam skala terbatas, singkong dan umbi-umbian menjadi andalan. Namun, dalam skala nasional, pangan Indonesia sudah dalam kondisi kritis. Impor beras sudah mengalir deras dalam beberapa bulan terakhir setelah penjajakan ke China, India, Pakistan, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Prediksi impor tahun 2024 juga akan meningkat karena banyak petani gagal panen.
Baca : Optimalkan Singkong, NTT Bisa Kurangi Ketergantungan Beras dari Luar
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pemerintah berencana untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024. “Jangan dikatakan pasti impor, untuk jamin keamanan Bulog dikasih penugasan seperti tahun ini, untuk tahun depan, yaitu mengimpor 2 juta ton beras,” kata Buwas, Kamis (12/10/2023).
Dikatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan produksi petani dan cuaca. Pemerintah tak ingin mengambil risiko apabila stok beras semakin menipis untuk tahun depan.
Kebijakan impor beras ini menjadi ironi bila mengingat janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia bisa melakukan swasembada beras. Bahkan, janji swasembada sudah diucapkan berulangkali sejak periode pertamanya memimpin Indonesia. Dalam sebulan terakhir, tema kedaulatan pangan dan impor menjadi kontradiktif yang seakan-akan sudah menjadi hal biasa. Mungkin juga karena sebagian besar publik dan elit di negeri ini lebih seru menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menjadi sorotan jelang putusan uji materi UU Pemilu terkait syarat usia capres-cawapres yang akan dibacakan pada Senin (16/10/2023). Putusan MK tersebut akan membawa pengaruh pada kontestasi Pilpres 2024 karena akan menentukan peluang pencalonan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Kabar angin menyebutkan Gibran belum bisa maju meski telah dipinang Prabowo Subianto, karena umur Gibran masih di bawah 40 tahun sesuai amanat UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Jika uji materi Nomor 29/PUU-XXI/2023 dikabulkan MK, maka peluang Gibran maju sebagai bakal cawapres tidak lagi berbenturan dengan regulasi.
Pro kontra atas isu tersebut semakin ramai. MK kemudian diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Sekalipun saya meyakini, sosok hakim MK seperti Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, dan Saldi Isra serta beberapa yang lainnya masih bisa dipegang integritasnya.
Memang tidak ada korelasi langsung putusan MK dan pangan, tetapi dampak putusan MK akan melahirkan pimpinan pemerintahan yang tentunya akan mengatur kebijakan seputar pangan. Jadi, apapun keputusan MK akan berkontribusi pada kebijakan pangan nasional.
Tepat pada Senin (16/10/2023), seluruh dunia merayakan Hari Pangan Sedunia/HPS (World Food Day). Setiap tahun, pemerintah Indonesia juga merayakan HPS di berbagai tingkatan. Dilansir dari laman Badan Pangan Dunia (FAO), peringatan HPS tahun 2023 ini mengusung tema “Water is life, water is food. Leave no one behind” atau “Air adalah kehidupan, air adalah makanan. Jangan tinggalkan siapa pun”. Setiap tahun tema HPS berubah sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Untuk Indonesia, apapun tema HPS, pangan sudah menjadi sesuatu yang kritikal di tengah impor yang terus mengalir. Kedaulatan pangan harus diwujudkan dengan pendekatan dan cara yang solutif. Ini butuh kebijakan dan pemimpin yang berani mengambil keputusan strategis terkait pangan.
