Laut NTT Kurang Maniskah? (Bagian 1 dari 3 Tulisan)

Ilustrasi indahnya Laut NTT di dekat Pelabuhan Tenau, Kupang, sore hari. (Rita Hasugian-KatongNTT.com)

Ilustrasi indahnya Laut NTT di dekat Pelabuhan Tenau, Kupang, sore hari. (Rita Hasugian-KatongNTT.com)

Oleh: Ermalindus Albinus Sonbay, Siswa Rumah Belajar NTT

Sengkarut Laut dan Tragedi “Tidurnya” NTT
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nusa Tenggara Timur (APBD NTT) hanya Rp.5,84 triliun pada tahun 2022. Hal ini hampir mirip dengan APBD Provinsi DI Yogyakarta Rp.5,51 triliun. Angka ini akan bertambah dua setengah hingga tiga kali lipat, jika ada konsensus politik yang kuat di antara para elitnya. Konsensus untuk mengubah nomenklatur provinsi kontinen menjadi provinsi kepulauan.

Sejak pemekarannya dari Provinsi Soenda Ketjil, hingga kini APBD NTT selalu dihitung dengan agregat luas daratan saja. Ketidakberdayaan mengapresiasi, mengelaborasi dan mengembangkan status dan potensi Laut di NTT berimbas pada sumbangan sub sektor ini sangat kecil bagi Pendapataan Asli Daerah NTT. Hal ini dibandingkan dengan kontribusi pertanian (lahan kering) dan peternakan serta perkebunan dan tentunya (perambahan) hutan.

Jika menggunakan prinsip konvensional ketika mengadvokasi dan menjernihkan isu tentang nelayan dan perikanan, dipastikan 92 persen nelayan yang mengambil keuntungan dari laut di NTT adalah para saudara yang datang. Mereka dari kultur Bugis, Buton, Bajo dan Makassar.

Apakah orang NTT tidak bisa melaut? Pertanyaan ini sedikit naif jika harus dipaksa untuk dijawab. Mungkin pertanyaan yang lebih elegan dijawab adalah mengapa tidak pernah ada perhatian lebih terhadap kecakapan dan potensi melaut dari orang-orang NTT selama sekian waktu? Apakah pemerintahnya terlalu asyik dengan semua properti privat dan publik yang ada di darat? Ataukah memang Laut di NTT tidak seksi secara ekonomi?

Manusia NTT dibiarkan tertidur dan dibiarkan menelan terus mimpi-mimpi yang lain tentang hal-hal yang lain. Mereka tertidur persis di tepian lautnya yang indah, banyak ikan dan memiliki potensi yang luar biasa. NTT dikelilingi oleh empat laut besar yang terkenal strategis dan hebat; Samudera Indonesia, Laut Flores, Laut Sawu dan Laut Timor.

Di samping itu ada ratusan laut lainnya yang tidak kalah menjanjikan. Sayang, karena terlalu lama fokus ke soal-soal lama dan soal-soal baru. Bahkan solusi yang sebenarnya adalah soal di darat, kawanan pemerintah dan komplotan representasi politik dari NTT lupa. Mungkin saja tidak pernah tahu bahwa NTT memiliki laut. Atau yang lebih lunak, kawanan ini “belum” tahu bahwa NTT memiliki laut hebat yang juga bisa menjadi tapal batas dan tapal hitungan dengan Australia dan Timor Leste.

Tidurnya NTT di tepian laut adalah sebuah tragedi persis ketika pembangunan lintas-sektor diformat berbasis register neolib yang bukan mempersatukan gagasan, melainkan sekadar menyingkirkan dan membunuh gagasan.

Kutukan laut yang disoraki banyak legislator asal NTT dengan platform darat adalah kemunduran dalam sejarah diplomasi NTT. Sudah ada ribuan orang NTT yang menjadi diplomat NTT di banyak level, profesi, dan trans-profesi. Sayang jumlah yang membela lautan NTT tidak sebanyak jari tangan, kiri dan kanan.

Laut Bukan Pembatas, Laut Itu Penghubung
Selain Fredy Tanoni, ada dua tokoh NTT yang harus saya sebutkan gigih dalam memperjuangkan kemewahan lautan NTT di berbagai level diplomasi. Herman Yohanes dan Jacob Nuwa Wea. Baru ada 3 putera NTT yang bisa dikategorikan sebagai diplomat NTT untuk urusan pemuliaan Laut. Dan pada titik ini, kami bersyukur bahwa Juru Laut yang Agung belum pernah mempertemukan kami hingga saat ini.

Almarhum Pak Herman Yohanes adalah sosok yang secara tegas menyampaikan kepada Soeharto mengenai pentingnya untuk melihat kembali hak milik Indonesia. Pulau Pasir adalah milik sah Indonesia. Pulau Pasir yang diklaim Australia tanpa satupun sanggahan dari Indonesia adalah bagian dari Kerajaan Rote sejak abad ke-15.

Sebelum warga Australia yang konon adalah imigran (terbanyak penjahat administrasi, politik dan kemasyarakatan) yang ‘dibuang’ induknya Kerajaan Inggris Raya menjadi pemilik negara/benua itu, nelayan-nelayan Rote sudah menjadikan Pulau Pasir sebagai tempat berkebun. Nelayan Rote juga mengambil air tawar di pulau itu ketika melaut. Aktivitas nelayan Rote ini terjadi sejak akhir abad 14.

Kolonisasi Inggris atas Australia dengan segala seluk-beluk dan dinamikanya kemudian mencaplok gugusan Pulau Pasir.

Mantan Rektor UGM ini juga menyampaikan dalam beberapa literaturnya tentang potensi minyak dan gas yang cukup banyak di sekitaran Pulau Pasir. Pulau ini bukan sekadar wahana Australia mengamankan ZEE dan juga teritori lautnya (kalau menggunakan strategi detterance yang lagi panas dipakai di dalam konflik Rusia dan Amerika/NATO).

Pulau ini dibidik oleh negeri Kanguru sebagai salah satu stasiun penyangga yang mutlak diperlukan untuk membuat permanen ‘mainannya’ di Celah Timor dengan Indonesia dan Timor Leste.

Pulau ini juga menjadi jaminan beberapa objek vitalnya tetap bisa beroperasi karena kandungan minyak dan gas yang di sekitar koordinat Pulau Pasir. Jika pertanyaan-pertanyaan di awal artikel ini ingin dikembangkan lebih luas, akan muncul format-format ini: mengapa Indonesia tidak pernah ada perhatian lebih terhadap kecakapan dan potensi Pulau Pasir selama sekian waktu? Apakah pemerintahnya terlalu asyik dengan semua properti privat dan publik yang ada di darat? Ataukah memang Pulau Pasir tidak seksi secara ekonomi?

Sosok kedua yang berani mentransformasikan keberanian alamiahnya menjadi keberanian simbolik dan ideologis di dalam melihat potensi kelautan di NTT adalah Jacob Nuwa Wea. Almarhum Jacob adalah menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di zaman Megawati memimpin negara ini.

Dengan beraninya dan segala kelengkapan kebijakannya, Pak Jacob merencanakan pembangunan ratusan perumahan baru di Pulau Pasir yang bisa diberdayakan dengan skema-skema pariwisata bahari. Selain karena keindahan dan pesonanya, NTT yang belum siap dengan skema pembentukan bali-bali baru harus bisa melihat Pulau Pasir sebagai lahan karantina pariwisata.

Sampai semua destinasi wisata di NTT siap digarap oleh masyarakat berbasis keutamaan lokalnya, bukan dengan spirit premium seperti saat ini. Wisatawan bisa diarahkan ke gugusan Pulau Pasir dulu, sampai semua wilayah lain siap dalam lima atau sepuluh tahun. Barulah tempat-tempat lain di NTT bisa dibuka.

Atau jika tidak usulan lain yang berusaha diperkenalkan oleh Pak Jacob adalah membangun kembali kekuatan armada laut Indonesia dengan menjadikan gugusan Pulau Pasir sebagai basis/pangkalan militer Indonesia.TNI AL dengan Armabar dan Armatim bisa digandeng untuk keperluan tersebut.

Saatnya Indonesia bisa menunjukkan kembali kepada dunia sebagai bangsa penjelajah yang kuat strategi kelautannya. Pulau Pasir singkatnya, harus bisa menjadi gerbang paling Selatan Indonesia. Sehingga kelengkapan koordinat Indonesia bisa berubah dari Sabang-Merauke, Rote-Miangas menjadi Sabang-Merauke, Pasir-Miangas. Mengapa tidak bisa ada satu paket pangkalan militer matra laut yang lengkap di Pulau Pasir? Tidak bolehkah?

Pak Herman dan Pak Jacob juga menggeser secara epistemik pemahaman yang menganggap Laut adalah pemisah pulau-pulau. Mereka memuliakan laut dengan menjadikan laut sebagai penghubung, jembatan di antara ribuan pulau yang ada di NTT.

Almarhum Frans Lebu Raya pernah membaca soal ini ketika periode pertama memimpin NTT dengan jargon Gerakan Masuk Laut (Gemala)-nya. Akan tetapi, soal besar kemudian yang terjadi adalah tidak terkoneksinya semua lini gerakan ini.

Dan, terbanyak hanyalah program-program berbahasa laut yang diteriakkan di daratan. Terbanyak hanyalah latihan masuk laut yang dibuat di daratan.

Laut tidak pernah membatasi manusia-manusia NTT. Laut adalah narasi kecil tentang bagaimana manusia-manusia NTT bisa terhubung satu sama lain. Banyak penduduk di pesisir Utara Pulau Timor yang pernah merasakan jasa Kapal Ratu, menyesalkan tidak adanya fokus merawat keterhubungan lewat laut. Misalnya, ketika misi SVD menghentikan pelayanan dan menjual hak kepemilikan Kapal Ratu (Rosari) yang selalu menghubung-hubungkan banyak Pulau di NTT, banyak yang sedih dan menangisinya.

Komunikasi, perpindahan hingga relasi sosiologis masyarakat ragam etnis di NTT terbentuk karena adanya Laut. Laut bukan pemisah tanah dengan tanah, Laut adalah jembatan manusia-manusia bisa saling berjumpa dan berbagi.

Ilustrasi pariwisata di NTT  (KatongNTT.com)
Ilustrasi pariwisata di NTT (KatongNTT.com)

Mendesak NTT diubah menjadi Provinsi Kepulauan
Beberapa kegagalan rezim pemerintahan administratif di NTT memaksimalkan potensi Laut adalah karena tidak adanya perhatian sama sekali (bisa disingkat, tidak ada dana). Jika, NTT menjadi provinsi kepulauan, maka akan ada nomenklatur baru sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk agregat mengukur APBD sebuah provinsi ketika luas wilayah memasukkan juga luas lautan sebagai agregat hitungan.

Kelebihan dari kucuran dana ini harus benar-benar dipakai untuk memaksimalkan potensi laut yang dimiliki. Jika usaha menjadikan NTT provinsi kepulauan gagal lagi digagas oleh para ‘diplomat’ terkini asal NTT, baik yang di eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka dipastikan hingga puluhan tahun ke depan orang NTT tetap tertidur pulas. Tidur lelap dengan mimpi yang lain di tepian lautannya yang indah dan banyak ikan serta banyak potensi.

Provinsi kepulauan akan memberi NTT ruang tumbuh melawan berbagai kampanye neolib atas nama konservasi laut. Sejak 2019 Amerika lewat berbagai skema kerja samanya ‘melarang’ begitu banyak aktivitas laut dalam skema propaganda dan sosialisasinya.

Tentang apa? Tentang Lautan NTT yang harus menjadi habitat alami begitu banyak varian Paus dan Hiu serta pelbagai jenis ikan lainnya. Mungkin tidak termasuk benih ikan yang dilepas di laut sebagai salah satu program dari salah seorang pemimpin NTT.

Orang NTT diawasi untuk tidak melaut dan memaksimalkan potensi lautnya atas nama konservasi yang “kudus” tanpa ada skema lain. Misalnya ganti untung karena tidak melaut atau iuran/retribusi/pajak tetap dari Amerika tentang semua itu. Apakah hanya sekadar konservasi atau ada kebutuhan dan kepentingan lain?

Ataukah memang keunggulan laut di NTT satu-satunya di dunia tempat ikan-ikan eksotis ini kawin dan dikawinkan Amerika dan menjadi hebat? Sedangkan manusianya terus-menerus makan kampanye dan propaganda sehingga jangankan jadi hebat, jadi manusia saja masih bisa diperdebatkan? Begitukah?

Potensi Laut NTT hanya menyumbang 8.4 persen dari total APBD NTT dan hanya 1,03 persen dari total produktivitas laut negara ini. Dan, ini adalah cara-cara tidak adil dalam pembangunanisme yang dipakai untuk mendiamkan banyak potensi baik yang bisa dimiliki oleh manusia NTT.

Posisi Laut-laut NTT kian terpinggirkan dalam strategi nasional dan kawasan di Indonesia. Situasi ini semakin diperparah dengan tidak adanya gerakan, organisasi, kesatuan gagasan hingga kepemimpinan yang memiliki visi strategis di laut.

Seolah-olah NTT dengan laut indah dan banyak ikannya kembali dikepung dengan seluruh lautannya. Dari ratusan megaproyek dan program strategis Jokowi khususnya di periode kepemimpinannya yang kedua ini, NTT hanya kebagian 4 program strategis. Tidur dalam diam, apakah sebuah keniscayaan untuk seluruh masyarakat NTT?

Dalam Diam, Banyak Yang Bermain
Kami berpikir bahwa banyak hal mengenai potensi dan pengembangan kelautan kita sudah saatnya harus dievaluasi dan diselesaikan. Evaluasi dilakukan oleh diplomat-diplomat baru NTT pada suksesi yang akan datang. Karena ketika wilayah ini mendiamkan dan ‘dibiarkan dan dirancang’ untuk tertidur terus di tepian lautnya banyak yang akan terus bermain.

Bermain untuk terus menidurkan masyarakat NTT untuk waktu yang cukup panjang di satu sisi. Dan, bermain untuk terus mengeksploitasi wilayah dan potensi Laut NTT di sisi lainnya. Persis, orang NTT kian hari kian dijauhkan dari kekayaan dan kemewahan lautnya.

Berapa banyak orang NTT yang bisa tegas memprotes kebiadaban negara tetangga yang semena-mena menumpahkan minyak mentah yang meluap-luap di Laut Timor? Jangankan sampai memprotes, sekadar mengetahui saja informasi ini? Atau berapa banyak orang NTT yang tahu jumlah total panjang instalasi pipa bawah air untuk kepentingan tetangga tersebut yang masuk merangsek lewat perairan NTT?

Atau berapa banyak orang NTT yang mengetahui informasi tentang penyerobotan teritori NKRI atas nama uji coba, latihan perang, atau apapun namanya yang dilakukan oleh militer tetangga? Berapa banyak jam selam yang dilakukan oleh peralatan-peralatan canggih tetangga dengan transit dan berleha-leha di perairan NTT?

Atau terkini, berapa banyak orang NTT yang paham panjang pipa dan kabel bawah laut melintasi laut-laut indahnya karena kerja sama tetangga besar di Tenggara dan tetangga kecil di ujung Semenanjung Malaya?

Berapa banyak habitat terumbu karang yang rusak karena ini? Berapa banyak yang diperoleh NTT sebagai pembayaran atas semua kecurangan dan permainan tidak sehat ini?

Selamat menikmati kampanye dan pariwara neolib atas nama konservasi, hasil laut yang tidak baik, provinsi daratan, hingga acara lepas kembali ikan ke laut!

Teruskan mimpi-mimpi manis tentang yang lain. Semoga ombak besar bisa menghampirimu seketika. Hingga kalian sedikit tenggelam dan bisa sadar, terbangun dan merasakan sedikit manisnya laut-laut di NTT.*****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *