Katangan Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT), yang salah satunya diisi dengan agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memunculkan sebuah keprihatinan. Sebagai tokoh bangsa yang banyak membangun proyek fisik di NTT, kunjungan beliau seharusnya tidak sebatas urusan panggung politik partai.
Kunjungan ini semestinya menjadi momen bagi beliau untuk turun kembali ke bawah, meninjau keberhasilan proyek yang dulu dibangunnya, serta mendengarkan langsung keluhan rakyat yang terkena dampak pembangunan tersebut, khususnya terkait proyek bendungan.
Baca juga: Saling Cuci Tangan Hadapi Penolakan Bendungan Kolhua
Selama menjabat sebagai presiden (2014-2024) , Jokowi sangat dikenal dengan ambisi pembangunannya. Contohnya pembangunan sejumlah bendungan besar di NTT untuk mengatasi masalah kekurangan air. Namun, kita tidak boleh hanya bangga pada megahnya bangunan beton tersebut.
Pertanyaan yang paling masuk akal saat ini adalah: apakah bendungan-bendungan itu sudah benar-benar menyejahterakan petani dan masyarakat di NTT?
Jangan sampai bendungan raksasa sudah berdiri, tetapi airnya tidak bisa mengalir ke lahan garapan rakyat karena saluran irigasinya yang buruk atau tidak selesai dibangun. Oleh karena itu, kedatangan Jokowi tidak boleh sekadar seremonial. Beliau harus mengecek langsung ke lapangan, apakah infrastruktur mahal itu benar-benar berguna bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
Baca juga: Menakar Potensi Bencana Pembangunan Bendungan Kolhua
Selain mengevaluasi bendungan yang sudah jadi, indikator terpenting dari kunjungan ini adalah keberanian Jokowi untuk mendatangi daerah konflik pembangunan bendungan di Kolhua, Kupang. Masyarakat adat Suku Helong tegas menolak tentang rencana pembangunan bendungan yang digagas di era kepemimpinan Jokowi. Penolakan masyarakat ini adalah fakta yang tidak boleh ditutupi. Penolakan ini juga tidak boleh dianggap sebagai sikap membangkang atau “anti-kemajuan”. Bagi masyarakat adat, tanah bukanlah sekadar barang yang bisa ditukar dengan uang ganti rugi. Tanah adalah identitas leluhur, tempat mencari nafkah, dan ruang hidup mereka.
Memaksakan proyek atas nama kepentingan negara, namun mengorbankan ruang hidup masyarakat adat, adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Datang langsung ke Kolhua dan mendengarkan alasan Suku Helong menolak bendungan tersebut bukanlah tanda negara kalah. Sebaliknya, itu adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin mau menghargai dan melindungi rakyat kecil.
Baca juga: Warga TTS Tagih Negara Pindahkan Makam di Bendungan Temef
Pemimpin Bangsa atau Sekadar Tokoh Partai?
Kita harus bisa berpikir mandiri dan kritis melihat agenda para tokoh politik. Jika kedatangan Jokowi di Kota Kupang NTT hanya berputar pada urusan partai dan mencari dukungan politik, maka kunjungan ini sangat disayangkan.
Jokowi memiliki tanggung jawab moral yang belum selesai di NTT. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak menumbalkan ruang hidup rakyatnya sendiri. Mendatangi Kolhua, menatap langsung wajah masyarakat Suku Helong, dan mendengarkan keresahan mereka adalah batu ujian yang sebenarnya. Di situlah kita akan melihat, apakah beliau hadir sebagai seorang bapak bangsa yang peduli pada keadilan rakyat, atau sekadar tokoh politik yang sibuk mengurus kepentingan partainya. *****
