Perbankan Pertimbangkan Produk Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Kredit

Ilustrasi Hak Kekayaan Intelektual (ivoox.id)

Ilustrasi Hak Kekayaan Intelektual (ivoox.id)

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan bahwa sertifikat kekayaan intelektual dapat dijaminkan di bank sebagai fidusia

Kupang-Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, pihaknya mempertimbangkan produk kekayaan intelektual menjadi jaminan kredit. Seperti konten YouTube, video hingga musik.

“Kami mungkin akan mempertimbangkan tetapi sebagai jaminan tambahan. Bukan jaminan satu-satunya karena kita tahu yang namanya kredit bisa berbagai macam jaminannya,” kata Jahja seperti dikutip dari Antara, 27 Juli 2022.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk perbankan agar menerima produk kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit. Kebijakan itu beruap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Jahja mengaku pihaknya masih terus mempelajari aturan tersebut. Dan, mencari tahu praktik serupa ke beberapa lembaga dan perbankan internasional, seperti JP Morgan dan Citibank.

Ia pun turut mempelajari lebih lanjut terkait penilaian pihak independen terhadap jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk produk kekayaan intelektual.

Wakil Direktur Bank Danamon, Widjojo Kangmasto mengatakan pejabat di bank atau bankir sedang mempertimbangkan rencana konten YouTube sebagai jaminan kredit.

“Para bankir sedang melirik, melihat dan saling belajar untuk bagaimana kita mau mengimplementasikan dan mengakomodasi ini,” katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis, 28 Juli 2022.

Honggo mengakui Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan perbankan. Namun sejauh ini, Bank Danamon belum berencana untuk mengimplementasikan kebijakan itu.

“Karena ini hal baru, kami juga mengantisipasinya agar berhati-hati dan kami terus terang belum mempunyai credit guideline mengenai ini,” kata Honggo.

Dia menekankan bahwa alam memberikan kredit, bank selalu melihat jaminan utama yang berupa proyek atau tujuan dari pemberian kredit. Jika debitur memberikan tanah, bangunan atau aset sebagai jaminan,hal tersebut disebut agunan tambahan.

“Dengan atau tanpa adanya PP 24, bagi comercial bankers seperti kami yang lebih penting itu adalah tujuan pemberian kredit. Nomor dua itu source of repayment dari mana kredit itu akan dibayar,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan bahwa sertifikat kekayaan intelektual dapat dijaminkan di bank sebagai fidusia. Sertifikat tersebut bisa digadaikan di bank untuk mendapatkan pinjaman.

Nantinya lembaga keuangan akan menentukan nilai kekayaan intelektual. Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merk, atau patn yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar. (Antara/Rita)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *