Jakarta – Upaya Pemerintah Pusat mendorong pembangunan budidaya udang terintegrasi di Sumba Timur perlu diperjelas sebagai investasi murni atau diinisiasi pemerintah dengan mengajak swasta. Ataukah dari dana pinjaman pemerintah?
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat menyebutkan anggaran pembangunan integrated shrimp farming di Sumba Timur sekitar Rp 7,5 triliun. Lokasi budidaya udang itu di Desa Palakahembi, Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.
“Saya janji tender 2024 selesai tahap 1 dengan 500 hektare, sementara kontraknya akan terus kita bangun dengan total yang akan kita investasi di sana untuk infrastruktur kira-kira Rp 7,5 triliun,” kata Menteri Trenggono, seperti dikutip dari Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Pemprov NTT, belum lama ini.
Baca : Investasi Udang Sumba Timur Perlu Ditopang Amdal Berkualitas
Informasi yang dihimpun KatongNTT.com menyebutkan bahwa dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) KKP tahun 2022/2023 saja berkisar Rp 6 triliun. Jika semua dibiaya APBN maka anggaran KKP dalam setahun habis. Bahkan masih kurang untuk investasi udang modern. Ini berarti hampir mustahil semua dana investasi udang Rp 7,5 triliun tersebut dari APBN dan perlu mengajak pihak swasta.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu dalam sebuah forum pembahasan udang nasional pernah menyampaikan perlunya pembiayaan alternatif di luar APBN. Untuk itu, KKP mencoba merevitalisasi tambak dengan melirik sumber dana dari non-APBN, yakni pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN). Dana ini untuk meningkatkan produksi udang.
“Kami ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita,” kata TB Haeru Rahayu dalam forum tersebut.
Baca : Butuh 5.000 Karyawan, Jokowi Sebut Desain Tambak Udang Sumba Timur Selesai
M Karim, pengamat maritim mengatakan dengan penjelasan dari KKP tersebut, maka ada potensi membangun budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di Sumba Timur tersebut menggunakan dana swasta atau dana pinjaman.
Inisiasi pemerintah, dalam hal ini KKP, perlu diperjelas apakah semua dibangun dengan utang atau mengajak juga pihak swasta. Lalu bagaimana komposisinya? Bagaimana juga kaitannya dengan target tahun 2024 untuk bisa memproduksi 2 juta ton udang?
“Ini yang perlu diperjelas dan pertanyaan di atas harus dijawab dengan jelas. Jangan sampai judulnya investasi swasta yang membuka lapangan kerja, tapi ternyata utang yang dibebankan kepada rakyat Indonesia. Untuk apa investasi jika ternyata menjadi beban atau rugi,” tanya Karim, Rabu (5/4/2023).
Baca : Investasi Tambak Udang Rp 2,25 Triliun di Sumbawa Tersendat, Waspada untuk Sumba Timur
Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tambak yang akan dibangun di Sumba Timur, bukan hanya budidaya udang tetapi akan kembangkan menjadi industri.
“Nanti di situ selain ada processing, terus limbah atau sampah berupa kulit harus diubah menjadi kolagen,” tambahnya.
Menurut Menteri Trenggono, jika tambak berhasil dibangun, dan jika Indonesia memiliki paling tidak 10 tambak seperti yang akan dibangun di NTT, Indonesia bakal mengalahkan industri udang di Ekuador.
Keterangan dari Ditjen Perikanan Budidaya, KKP, proses pembangunan tambak tersebut sudah sampai pada tahapan ke 8 Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP). Selanjutnya, tahapan ke 9 dan ke 10 yaitu Lelang Rancang Bangun dan Lelang Manajemen Konstruksi. [Anto]
