Setiap 2 Jam 3 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Hentikan Kekerasan Seksual (obrag.org)

Hentikan Kekerasan Seksual (obrag.org)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setiap hari sekurangnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Itu berarti setiap 2 jam ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Sedangkan sepanjang tahun 2012-2020, Komnas Perempuan mencatat terlaporkan 45.069 kasus kekerasan seksual. Selain itu, media massa memberitakan maraknya kasus kekerasan seksual.

Jika ditarik ke satu dasawarsa, 2001-2011, Komnas Perempuan mencatat 25 persen kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menyampaikan data ini dalam merespons proses legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tersendat di DPR.

Sehingga RUU TPKS ini belum juga ditetapkan sebagai agenda rapat paripurna sebagai usulan inisiatif DPR dalam sidang paripurna DPR pada Kamis, 16 Desember 2021.

Komnas Perempuan sangat menyayangkan tersendatnya proses legislasi RUU TPKS.

“Penetapan ini telah dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual, keluarga korban, dan pendamping korban,” ujar Komnas Perempuan dalam siaran persnya yang diterima KatongNTT.com pada 17 Desember 2021.

RUU TPKS ini dinilai sebagai titian untuk mewujudkan perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dan, upaya memutus keberulangan di tengah-tengah kondisi darurat kekerasan seksual.

Fakta-fakta kasus kekerasan yang telah dipaparkan di paragraf awal, menjadi alasan tentang urgensi kehadiran payung hukum kasus kekerasan seksual.

Peningkatan dan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang diadukan tidak diimbangi dengan undang-undang yang mampu menghambat perkembangan kualitas dan kuantitas kekerasan seksual. Selain itu,ketiadaan jaminan hak-hak korban dan reviktimisasi selama menempuh jalur hukum.

Hal ini yang menyebabkan korban tidak terpenuhi hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

Hak-hak korban yang diamanatkan di Konstitusi RI dan instrumen HAM internasional khususnya Convention on The Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah menjadi bagian dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam catatan Komnas Perempuan, pada DPR periode 2014-2019 RUU ini pernah dibahas dengan pemerintah. Namun sampai akhir periode tidak berhasil menyetujui satu pun isu dalam daftar invetaris masalah RUU Pidana Kekerasan seksual. Akibatnya RUU ini tidak dimasukkan sebagai RUU carry over, melainkan harus dimulai dari awal.

Salah satu faktornya adalah kepentingan hak-hak korban tidak ditempatkan sebagai isu pokok pembahasan. Mispersepsi, miskonsepsi, dan prasangka terhadap substansi RUU Pidana Kekerasan Seksual justru merebak di berbagai ruang. Media sosial turut mempengaruhi pembahasan di Panja Komisi 8 DPR.

Kondisi ini masih berlanjut terhadap RUU yang namanya diubah menjadi RUU TPKS. Kondisi ini semakin menjauhkan upaya mewujudkan payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

Atas belum ditetapkannya RUU TPKS sebagai usul inisiatif DPR, Komnas Perempuan menyatakan:

  1. Mengapresiasi kerja Panja RUU TPKS yang sudah melakukan pengkajian dan harmonisasi RUU TPKS.
  2. Mendesak Pimpinan DPR untuk memastikan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS sebagai usul inisiatif DPR pada tahun 2022.
  3. Berterima kasih kepada para penyintas, keluarga korban, akademisi, media massa dan lembaga layanan korban yang tidak pernah putus asa dan tanpa lelah terus memperjuangkan RUU TPKS.
    Dan, menyerukan agar terus memberikan masukan pengalaman korban dan mengawal pembentukan RUU TPKS hingga tahap pembahasan dan pengesahan.
  4. Mendorong publik untuk terus mengawal dan mendukung Badan Musyawarah/Pimpinan DPR menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR dalam pembukaan masa sidang paripurna DPR pada Januari 2022.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS gagal dibawa ke paripurna pada Kamis, 16 Desember 2021. Dia beralasan belum ada kesepakatan di pimpinan DPR.

Dengan demikian, RUU TPKS akan dibahas kembali pada masa sidang tahun 2022.

“Di pimpinan belum ada kata sepakat, jadi kita tunggu lah pimpinan nanti, tadi saya komunikasi rencananya akan me-rapurkan itu pada pembukaan masa sidang depan,” kata Willy sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *