Di tanah Flobamora (Flores, Sumba, Timor, dan Alor, Rote, Sabu, Sumba), tubuh seorang anak bukan sekadar entitas biologis, ia adalah monumen hidup dari sejarah ketimpangan, saksi bisu dari kemarau panjang, dan kini, menjadi objek utama dari sebuah narasi besar negara. Ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita menyaksikan sebuah pergeseran mendalam melalui cara negara “menyentuh” warganya.
Program ini bukan sekadar pembagian nasi kotak. Ini adalah intervensi biopolitik di mana kekuasaan negara hadir langsung ke dalam metabolisme tubuh rakyatnya. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), kebijakan ini memantik dua rasa sekaligus, apresiasi mendalam atas hadirnya negara di piring makan anak-anak di NTT, sekaligus kekhawatiran kritis bahwa program ini akan tersandung pada kerikil tajam realitas lapangan yang kerap luput dari pandangan Jakarta.
Baca juga: Beginilah Badan Gizi Nasional Merespons Siswa NTT Keracunan MBG
Urgensi Intervensi: Mengapa Negara Harus Hadir?
Kesehatan dan gizi anak adalah pondasi peradaban, namun di Indonesia, khususnya di wilayah kita, pondasi ini rapuh. Data menunjukkan bahwa masalah kekurangan gizi masih menjadi momok menakutkan bagi anak usia sekolah dasar. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angka stunting pada anak usia 5-12 tahun masih menyentuh angka 30,8%. Angka ini bukan sekadar statistik di NTT, angka ini mewajah pada anak-anak yang tubuhnya lebih kecil dari usianya, yang tatapannya kosong di jam-jam terakhir sekolah karena perut yang lapar.
Dalam konteks ini, Program MBG yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional adalah sebuah langkah revolusioner. Negara tidak lagi sekadar memantau dari jauh, tetapi mengambil mandat langsung untuk masuk ke ruang-ruang kelas. Tujuan strategisnya jelas, meningkatkan status gizi, kesehatan, serta kualitas pembelajaran peserta didik.
Di sekolah-sekolah (SD khusunya)program MBG terbukti meningkatkan kehadiran dan motivasi belajar. Kepala sekolah dan guru melaporkan bahwa siswa menjadi lebih tenang, tidak mudah lelah, dan mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang jauh lebih baik setelah mendapatkan asupan gizi rutin.Namun, lebih dari sekadar kenyang, ada dimensi sosiologis yang menyentuh hati. Program ini menciptakan solidaritas sosial dan inklusi. Ketika anak-anak dari keluarga berada dan keluarga kurang mampu duduk bersama menyantap menu yang sama, tercipta rasa kesetaraan. Tidak ada lagi sekat sosial saat jam makan siang. Bagi orang tua di Kupang, program ini adalah “angin segar” yang meringankan beban ekonomi keluarga, menghapus kekhawatiran akan uang jajan harian. Ini adalah bentuk redistribusi kesejahteraan yang paling nyata.
Baca juga: Keracunan Massal di SMPN 8 Kota Kupang: Sayur Basi, Rendang Berjamur
Hegemoni Informasi dan Matinya Kritik
Di lain sisi tubuh anak-anak NTT juga terjebak dalam pusaran kuasa informasi. Ada kecenderungan berbahaya dalam pola komunikasi pemerintah terkait program ini. Strategi public relations politik pemerintahan Prabowo dalam program MBG cenderung bersifat satu arah dan terpusat.
Informasi mengenai MBG dikelola secara sentralistik melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), sementara Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya menjadi leading sector teknis justru dibatasi aksesnya untuk berbicara kepada media pada tahap awal. Alasannya adalah untuk mencegah simpang siur informasi dan “menjernihkan air” dari apa yang disebut pemerintah sebagai DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian).
Namun, sentralisasi ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjaga narasi tunggal pemerintah. Di sisi lain, ia mematikan transparansi. Media kesulitan mengakses data krusial seperti transparansi anggaran, detail menu, hingga jumlah penerima manfaat yang real-time. Ketika akses informasi ditutup, ruang untuk kontrol publik menyempit.
Bagaimana kita bisa memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah itu benar-benar mendarat di piring siswa di Sumba Barat Daya tanpa mark-up jika jurnalis tidak bisa memverifikasi data? Pola komunikasi yang hanya mengandalkan rilis pers tanpa ruang tanya jawab yang memadai tidak mencerminkan prinsip transparansi dalam demokrasi. Kritik yang konstruktif dari daerah berpotensi dianggap sebagai gangguan atau disinformasi, padahal kritik adalah vitamin bagi kebijakan yang sehat. Pemberitaan yang landai di media massa mungkin dianggap keberhasilan PR oleh pemerintah pusat, namun bagi masyarakat sipil, sepinya kritik bisa jadi pertanda matinya mekanisme check and balance.
Baca juga: Membaca Krisis MBG (Negara) dari Pinggir
Kearifan Lokal vs Kolonisasi Kuliner
Kritik selanjutnya menyasar pada substansi “gizi” itu sendiri dalam konteks budaya. Dalam pusaran kuasa Badan Gizi Nasional, ada risiko penyeragaman definisi “makan”. Kita perlu waspada terhadap fenomena double burden of malnutrition, di mana stunting dan masalah gizi lain terjadi bersamaan.
Jika MBG di NTT hanya diterjemahkan sebagai pengiriman makanan instan atau menu-menu yang asing bagi lidah dan metabolisme lokal, maka kita sedang melakukan semacam kolonisasi kuliner. Tubuh anak NTT secara kultural terbiasa dengan pangan lokal. Sayangnya, studi menunjukkan masih adanya resistensi atau kurangnya pemahaman masyarakat lokal terhadap program gizi modern karena kuatnya kepercayaan tradisional atau preferensi rasa.
Tantangan di Indonesia Timur bukan hanya soal jalan rusak, tapi juga soal pelibatan komunitas. Program ini seringkali minim partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan menu. Padahal, pelibatan UMKM dan petani lokal adalah kunci. Anggaran besar program ini semestinya berputar di pasar-pasar tradisional, menghidupkan ekonomi petani sayur dan nelayan kita, bukan kembali ke korporasi pangan raksasa di pusat. Jika program ini gagal memberdayakan pangan lokal, maka ia hanya akan menciptakan ketergantungan baru. Kita tidak ingin anak-anak kita kenyang, tapi petani bapaknya tetap miskin karena bahan makanannya diimpor dari luar pulau.
Lemahnya Pengawasan di Tepian Negeri
Jarak geografis dengan pusat kekuasaan seringkali berbanding lurus dengan lemahnya pengawasan. Studi literatur secara eksplisit menyebutkan bahwa tantangan di Indonesia Timur termasuk lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang terdigitalisasi namun ramah pada area blank spot, program ini rawan kebocoran. Siapa yang menjamin kualitas makanan tetap higienis saat tiba di sekolah yang tidak memiliki air bersih yang memadai? Kasus keracunan makanan atau ketidaklayakan menu yang pernah terjadi di beberapa daerah harus menjadi alarm keras. Namun, isu-isu miring seperti ini seringkali “diredam” atau dialihkan isunya agar tidak merusak citra program.
Di sinilah peran pemerintah daerah dan sekolah menjadi krusial. Sekolah di NTT tidak boleh hanya menjadi objek pasif “penerima bantuan”. Mereka harus memiliki otonomi untuk melaporkan ketidakberesan tanpa takut akan sanksi birokratis. Guru-guru kita, yang sudah terbebani administrasi mengajar, jangan sampai ditambah bebannya menjadi administrator katering tanpa dukungan yang memadai.
Baca juga: Keracunan Massal di SMPN 8 Kota Kupang: Sayur Basi, Rendang Berjamur
Menuntut Keadilan Gizi yang Bermartabat
Program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah pertaruhan besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai masyarakat NTT, kita menyambut tangan negara yang terulur ini dengan penuh harap. Kita merindukan anak-anak kita tumbuh tinggi, cerdas, dan bebas dari jerat stunting.
Namun, apresiasi ini tidak boleh membuai kita. Kritik adalah bentuk cinta yang paling jujur pada republik ini. Kita menuntut agar implementasi MBG di NTT tidak menggunakan “kacamata kuda” Jakarta.
Pertama, pendekatan harus asimetris, cara menangani logistik di Jawa tidak bisa diduplikasi mentah-mentah ke NTT. Perlu ada investasi serius pada infrastruktur pendukung distribusi. Kedua, transparansi data harus dibuka seluas-luasnya. Biarkan media dan publik mengawasi setiap rupiah yang keluar, jangan berlindung di balik narasi anti-hoaks untuk membungkam fakta lapangan. Ketiga, libatkan komunitas lokal. Biarkan menu makanan bercerita tentang kekayaan laut dan tanah Flobamora, bukan tentang pabrik makanan instan.
Tubuh anak NTT sedang berada dalam pusaran kuasa besar ini. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam carut-marut manajemen atau menjadi korban dari kebijakan yang indah di kertas tapi rapuh di lapangan. Program ini harus berhasil, bukan demi citra politik, tapi demi hak asasi setiap anak untuk hidup sehat. Mari kita terus kawal program ini, memastikan bahwa kuasa negara benar-benar bekerja untuk memanusiakan manusia di beranda timur republik ini.
#KAPAN JAGUNG BOSE MASUK MENU MBG?
