Kupang – Presiden Joko Widodo resmi mengubah struktur gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Jokowi menunjuk Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai ketua Gugus Tugas TPPO ini. Lantas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditunjuknya sebagai ketua harian.
Anggaran Gugus Tugas TPPO yang sebelumnya berada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) juga beralih ke Polri.
Baca juga : Polda NTT Minta Keluarga PMI Non Prosedural Tidak Tutup Mulut
Jokowi meneken struktur dan anggaran gugus tugas ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 pada 10 Agustus 2023.
Perpres terbaru ini merevisi Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
Berdasarkan salinan Perpres Nomor 49 Tahun 2023 yang diterima KatongNTT, dapat dilihat Kementerian P3A telah menjadi anggota gugus tugas ini. Kementerian P3A berada di urutan pertama keanggotaan kemudian diikuti kementerian dan lembaga lainnya.
Baca juga : Kementerian P3A dan KatongNTT Gelar Diskusi Publik Soal TPPO
Sebelumnya dalam Perpres Nomor 69 Tahun 2008, Menteri P3A mendapati tugas sebagai ketua harian Gugus Tugas TPPO.
Begitu pula terkait anggaran. Sebelumnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Perpres terbaru ini pun mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 3O pada perpres lama. Kini anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Pusat dibebankan pada APBN melalui Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Baca juga : Bakal Ada Direktorat Khusus di Polda NTT Tangani Perdagangan Orang
Sementara untuk gugus tugas di provinsi maupun di kabupaten dan kota tetap sama yaitu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang mengatakan pihaknya mendapatkan support anggaran terkait TPPO dari pemerintah provinsi lewat DAU dan dari kementerian ketenagakerjaan.
“Ini yang menjadi catatan untuk kami bergerak,” ujar dia dalam jumpa pers di Hotel Kristal di sela diskusi publik mengenai darurat human trafficking di Provinsi NTT, Kamis 10 Agustus 2023. ****
