Bogor – Dua bulan terakhir, kekeringan dan ketersediaan pangan semakin menjadi topik hangat. Meski sejak awal tahun 2023, krisis pangan di Indonesia sudah mulai dikhawatirkan akibat El Nino. Langkah paling mudah adalah impor dari negara yang masih mau melepas stok pangan. Jika selama beberapa dekade lalu, Thailand dan Vietnam jadi sumber beras impor, maka per awal September 2023 lalu, Indonesia akhirnya mendatangkan 250.000 ton beras dari Kamboja. Impor pangan merupakan hal yang biasa untuk Indonesia. Tapi mendatangkannya dari Kamboja yang pernah dipimpin rezim kejam Pol Pot justru perlu menjadi perhatian.
Baca : Kekeringan, Stunting, dan Opor Singkong
Sekitar tahun 2008, ketika menghadiri sebuah konferensi jurnalis Asia, penulis pernah berkunjung ke beberapa kawasan sekitar Pnom Penh. Sisa-sisa kekejaman Khmer Merah masih menghiasi beberapa sudut kota dan belum ada yang begitu menonjol dari pembangunan Kamboja saat itu. Rupanya, Kamboja mulai menggeliat dalam satu dekade terakhir. Hal itu bersamaan dengan meningkatkan investasi asing dalam segala lini, termasuk sektor pangan.
Beberapa hari setelah keputusan impor beras dari Kamboja, sebuah media nasional menulis dengan judul “RI Makin Tertinggal! Kamboja Siap Jadi Raja Beras di ASEAN”. Mungkin saja, negara dengan 17 juta penduduk (3 kali penduduk Nusa Tenggara Timur/NTT) tidak serumit mengurus 260 juta penduduk di Indonesia. Apalagi jika raja Kamboja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan memiliki visi yang sama.
Baca : Optimalkan Singkong, NTT Bisa Kurangi Ketergantungan Beras dari Luar
Keputusan impor tidak bisa dihindari. Harga beras terus meningkat dalam tiga pekan terakhir. Badan Pangan Nasional dan sejumlah lembaga terkait terus berupaya agar harga beras bisa ditekan. Satuan Tugas Mafia Pangan pun mulai bergerak. Saat-saat seperti inilah, kesadaran dan seruan mengurangi konsumsi nasi mulai bergema. Narasi pangan lokal semakin mendapat tempat dan masyarakat diajak mengonsumsi singkong, umbi-umbian dan pangan lokal lainnya.
Rekaman KatongNTT.com menunjukkan setidaknya ada dua pimpinan daerah (Kota Kupang dan Kabupaten Flores Timur) yang secara terbuka mengajak konsumsi pangan lokal dalam sebulan terakhir. Kemudian ada juga instansi yang mengajak mengoptimalkan lahan tidur dengan menanam singkong.
Pemerintah Kota Kupang meminta warga setempat mengkonsumsi pangan lokal dan untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok. “Kondisi pangan saat ini semakin terbatas apalagi Kota Kupang bukan merupakan daerah penghasil beras, sehingga masyarakat perlu melakukan variasi pangan untuk kebutuhan keluarga,” kata Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy P Funay di Kupang, Kamis (5/10/2023).
Ajakan itu terkait permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah terus mendorong masyarakat melakukan diversifikasi pangan guna mengantisipasi kekurangan pangan sebagai dampak kekeringan.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi mengeluarkan imbauan tak makan nasi setiap Jumat kepada warganya. Penggantinya dengan makanan lokal bukan nasi antara lain ubi, pisang, jagung bose, jagung titi, sayur-sayuran lokal, ikan dan aneka olahan pangan lainnya.
Baca : Kemarau Landa NTT, Budidaya Singkong Jadi Pilihan Atasi Krisis Pangan
Maklumat tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) dengan Nomor: Distan KP.521/610/IX/2023 tentang Gerakan ‘Nona Sari Setia’ (No Nasi Satu Hari Sehat Bahagia dan Aman) per tanggal 21 September 2023, di tengah harga beras yang terus naik. SE itu ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa/Lurah, serta pimpinan BUMN dan BUMD di seluruh Kabupaten Flores Timur.
Imbauan puasa nasi itu merupakan upaya menyikapi inflasi daerah yang dipengaruhi kenaikan harga beras. Apakah Kota Kupang, Flores Timur, dan NTT secara umum punya kebijakan yang lebih sistematis dari sekadar seruan dan surat edaran? Ini tantangan yang tidak mudah karena kondisi yang sama juga terjadi secara nasional. Gema sorgum di Sumba yang pernah mendatangkan Presiden Joko Widodo pun mulai tenggelam. Justru gerakan-gerakan dari masyarakat sejak satu dekade silam sudah berkembang bagus, sekalipun minim sentuhan pemerintah.
Kebijakan tersistematis sangat diperlukan dan pimpinan daerah pun harus mulai mempraktikannya dalam konsumsi sehari-hari. Kita tunggu ada pejabat dari pusat hingga daerah yang konsisten konsumsi singkong seminggu sekali. [Heri SS]
