Kupang – Maurice Blackburn Lawyers diberikan kewenangan oleh Pengadilan Federal Australia dalam kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor. Namun, kinerja lembaga tersebut dinilai tidak transparan sehingga menimbulkan kericuhan. Setelah masyarakat korban melapor ke polisi, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pun mengadukan Maurice Blackburn Lawyers ke Office of the Legal Services Commissioner (OLSC).
Dalam suratnya yang ditujukan kepada The NSW Legal Services Commissioner, Senin (15/4/2024), YPTB menyampaikan sejumlah catatan dan fakta yang berpotensi menimbulkan kericuhan. OLSC merupakan sebuah badan independen di bawah Kejaksaan Agung Australia yang menangani pengaduan terhadap kinerja pengacara. Adapun surat YPTB yang diajukan ke OLSC negara bagian New South Wales (NSW) itu, hanya selang dua hari setelah Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodia Kalake berdialog dan menerima pengaduan dari korban Montara di Kabupaten Rote Ndao.
Baca : Korban Pertama Rabies di Timor Leste, NTT Alami Kesulitan Pengendalian
Ketua YPTB Ferdi Tanoni mengatakan pengaduan ke OLSC tersebut juga sesuai saran dari Kantor Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia). Hal itu terkait kinerja Maurice Blackburn Lawyers yang ditengarai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Pada bulan Januari tahun 2024 kami diberikan jawaban surat dari Ketua Pengadilan Federal Australia untuk mengajukan pengaduan kami dan yang paling tepat ditujukan kepada NSW Legal Services Commissioner,” ujarnya.
Baca : Maurice Blackburn Tidak Transparan, Korban Montara Mengadu ke Polda NTT
Dikatakan, protes masyarakat sudah muncul beberapa waktu lalu terkait perbedaan harga ganti rumput laut yang sangat mencolok. Adapun perbedaan tersebut berkisar antara Rp 4.000 per kilogram (kg) hingga yang paling tinggi Rp 32.000 per kg. “Kami menerima banyak protes dari masyarakat, namun tidak diberi ruang komunikasi. Belakangan kami juga dipanggil polisi (Polda NTT) yang meminta klarifikasi karena terkait pengaduan dari warga Kupang Barat,” tegas penulis buku Skandal Laut Timor ini.
Bahkan, lanjut Ferdi, jauh sebelum kisruh dan pengaduan dari warga, pihaknya sudah menyurati Maurice Blackburn Lawyers atas tudingan dan fitnah dari Lembaga tersebut. Sejumlah surat somasi dari YPTB yang dikirim sejak Mei 2023 tidak pernah direspons.
“Untuk mengeluarkan kami dari urusan ini, Maurice Bklackburn Lawyers telah menuduh kami melakukan korupsi dan fitnahan yang keji yang disampaikan kepada kami. Padahal Maurice Blackburn Lawyers yang memegang uang tersebut kemudian ditransfer langsung ke rekening penerima masing-masing,” demikian salah satu isi surat YPTB.
Baca : Korban Montara Bingung, Ketua Pengadilan Federal Australia Harus Turun Tangan
Pihak Maurice Blackburn belum memberikan respons, namun dalam laman resminya, kantor pengacara itu berharap dapat segera melakukan pembayaran ke 81 desa. “Pembayaran akan terus dilanjutkan secara progresif hingga tahun 2024. Maurice Blackburn akan melaporkan ke Pengadilan Federal ketika semua pembayaran dilakukan,” demikian tertulis dalam resminya.
Sebelumnya, Pj Gub NTT Ayodia Kalake dan Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu bersama jajarannya berdialog dan menerima pengaduan dari para nelayan pesisir dan pembudidaya rumput laut Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Sabtu (13/04/2024). Para keluarga korban pencemaran Laut Timor pada tahun 2009 lalu itu menyampaikan sejumlah persoalan terkait ketidakjelasan distribusi dana kompensasi oleh Maurice Blackburn. [Anto]
