Kupang – Dana bantuan bagi korban Badai Seroja bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berkutat pada proses validasi data. Bantuan stimulan rumah itu, berdasarkan hasil kajian APIP oleh BNPB, diberikan untuk 53.400 KK di NTT.
Hasil kajian APIP tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikirim dari Provinsi. Jumlah penerima tersebut tersebar pada 16 Kabupaten/Kota, dengan kondisi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.
Memasuki minggu terakhir September, terdapat 4 Kabupaten/Kota yang belum selesai validasi data. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Ngada dan Kota Kupang.
Data terbaru yang diperoleh KatongNTT dari BPBD Provinsi NTT, hasil validasi jumlah penerima sampai saat ini sebanyak 43.669 KK. Dengan rincian rusak ringan 36.385, rusak sedang 4.477 dan rusak berat 2.807.
Baca juga: Pekerjaan Rumah Pemerintah yang Belum Tuntas Pasca Badai Seroja
Hasil validasi data pada beberapa daerah terjadi perubahan dari jumlah dari hasil kajian APIP. Perubahan ini terjadi karena data yang diajukan tidak valid.
Dari data yang sudah tervalidasi, lalu dananya akan dikirim ke rekening penerima. Yang selanjutnya akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang rusak. Tercatat sebanyak 42.483 rekening penerima sudah terisi dana stimulan.
Selanjutnya, rumah yang sudah dibangun atau diperbaiki dengan dana bantuan tersebut sebanyak 22.092 unit. Progres fisik ini dihitung berdasarkan jumlah rumah yang telah rampung dikerjakan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo mengatakan, pihaknya terus mengimbau kepada 16 Kabupaten/Kota yang menerima dana bantuan stimulan rumah untuk mempercepat proses realisasi. Menurutnya, BNPB memberikan batas pada Oktober tahun ini realisasi dana bantuan tersebut sudah harus selesai.
Ia menjelaskan, proses yang sedang dilakukan saat ini adalah verifikasi dan validasi data sesuai dengan hasil kajian APIP oleh BNPB.
“Verifikasi dan validasi data ini agar sasaran dan ini tidak salah,” kata Ambrosius.
Baca juga: Kepemilikan Lahan Hambat Pencairan Dana Korban Badai Seroja di Kupang
Ia mengakui saat ini warga yang terdampak sudah sangat membutuhkan hunian tetap. Kendati demikian, proses verifikasi dan validasi terhambat oleh ketersedian anggaran dari Kabupaten/Kota untuk mendukung operasional.
“Teman-teman yang sudah dibentuk dalam tim untuk melakukan verifikasi dan validasi tidak bisa bergerak leluasa karena mereka berhadapan dengan keterbatasan. Koordinasi bisa lebih baik kalau didukung dengan anggaran,” jelasnya.
Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh mengatakan, salah satu kendala realisasi dana stimulan Seroja adalah kepemilikan lahan. Akibatnya, proses validasi tidak bisa dilakukan. *****
Baca juga: Daerah Tunggu Petunjuk BNPB Ajukan Data Tambahan Korban Seroja
