Jakarta – Sebagai provinsi baru ke-38, Papua Barat Daya (PBD) membutuhkan 1.053 aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan roda pemerintahan. Prioritas ASN adalah orang asli Papua (OAP), namun sumber daya manusia (SDM) dari daerah lain juga bisa mengisi peluang yang ada.
Jackobus Jagong, aktivis yang sering mengunjungi Tanah Papua, mengatakan prioritas ASN yang direkrut merupakan hak dari OAP dan perlu didukung. Hal itu sejalan dengan upaya untuk memberdayakan potensi SDM di Tanah Papua, khususnya Papua Barat dan PBD.
Namun, Jackobus mengimbau agar orang-orang muda Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mencoba untuk mengisi peluang ASN di Provinsi PBD. Kedekatan budaya antara NTT dan Tanah Papua perlu terus dikembangkan. Apalagi, ada beberapa kabupaten seperti Manokwari Selatan pernah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Manggarai di NTT.
Baca juga: Kaimana-Papua Barat Siapkan Master Plan Pertanian dan Perikanan
“Tentu harus punya kemampuan dan memenuhi syarat yang diperlukan. Ini juga merupakan bagian dari saling memberdayakan dan memperkuat hubungan yang sudah terjalin,” kata Jackobus kepada KatongNTT.com, Jumat (25/11/2022).
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, Pemprov Papua Barat mengusulkan 153 orang ASN untuk menjadi pegawai di PBD.
“Karena secara umum enam kabupaten yang ada di Papua Barat Daya sudah mengusulkan masing-masing 150 ASN atau mencapai 900 orang. Sedangkan total kebutuhan mencapai 1.053 orang,” kata Waterpauw di Manokwari.
Usulan kebutuhan ASN untuk Pemprov Papua Barat Daya itu juga dapat diajukan secara perseorangan. Pengajuan melalui kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian.
Dia mengatakan setiap ASN di unit pelaksana teknis (UPT) wilayah Sorong Raya atau PBD secara otomatis akan masuk dalam jajaran pegawai ASN Pemprov PBD.
Baca juga: Optimalkan Dana Afirmasi, Tingkatkan Kualitas Pendidikan Tanah Papua
Kebutuhan ASN itu akan mengisi sekitar 22 organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus dimiliki Pemprov PBD.
Terkait posisi yang dibutuhkan secara kepangkatan, 1.052 ASN itu terdiri atas seorang pejabat tinggi madya, 33 orang pejabat tinggi pratama. Selanjutnya 108 orang administrator, 297 orang pengawas, 614 orang pejabat pelaksana.
Waterpauw menyampaikan Provinsi PBD sedang dalam masa transisi untuk menerima personel, peralatan, dan pembiayaan. Begitu pula rekomendasi dari kabupaten dan kota di wilayah Sorong Raya maupun Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk.
Belum lama ini, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, menegaskan pembentukan Provinsi PBD untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pemkot Kupang Sunat Dana TPP ASN Pendidikan
Wapres menuturkan dengan empat provinsi baru di Papua, akses pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat dan masif. Adapun untuk mendukung percepatan pembangunan Papua tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ia pun mengharapkan agar rencana induk ini didukung oleh struktur birokrasi termasuk ASN di dalamnya.
Lebih dari itu, seperti ditulis laman wapresri.go.id, proporsi ASN orang asli Papua (OAP) di Papua mencapai 80 persen. [K-02]
