Kupang – Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, secara terbuka meminta pemerintah pusat untuk memberi ruang regulasi lebih luas bagi pemerintah daerah (pemda) dalam mengeksplorasi potensi maritim NTT.
Menurut Ayodhia optimalisasi pembangunan kemaritiman perlu perhatian sangat khusus lewat kebijakan afirmatif.
Baca juga : Ayodhia Curhat Mahalnya Tiket Pesawat NTT ke Menteri Perhubungan
“Dalam dokumen perencanaan maupun pengalokasian anggaran yang kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan dan anggaran lebih lanjut,” ungkapnya lagi.
Ia pun meminta adanya perangkat regulasi yang memberikan ruang lebih untuk mengakomodasi penyelenggaraan urusan pemda meliputi pemanfaatan sumber daya alam kelautan.
“Ini yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Ia mengungkapkan ini dalam Perayaan Puncak Hari Maritim Nasional (HMN) ke-59 Tahun 2023 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Mako Lantamal) VII Kupang, Kamis 12 Oktober 2023.
Baca juga : Ayodhia Klarifikasi Lagi Investasi Smelter Mangan di Pulau Timor
Ayodhia juga merinci potensi perairan dan kelautan di NTT seperti perikanan tangkap, rumput laut, maupun garam yang tak sampai 50 persen dikelola oleh pemda dari keseluruhan potensi yang dimiliki NTT.
Menurut data yang ia miliki, luas lautan NTT sekitar 200.000 km² atau lebih luas dari wilayah daratan. NTT juga memiliki ratusan pulau dengan 44 pulau berpenghuni dan 3 pulau yang terbesar yaitu Pulau Flores, Timor dan Sumba.
Untuk potensi perikanan tangkap, paparnya, mencapai 393.360 ton per tahun tetapi pemanfaatannya baru 48 persen. Perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
Baca juga : Ayodhia Panggil Maskapai Gegara Harga Tiket Tembus Rp 5 Juta
Sedangkan potensi rumput laut pun pemanfaatannya baru 16 persen dari 89.110 hektare yang bisa digarap. Sementara lahan garam baru 11 ribu hektare yang sudah dimanfaatkan dari potensi 52 ribu hektar yang ada di seluruh NTT.
Menurutnya hal itu disebabkan masyarakat NTT masih bergerak di bidang pertanian dan peternakan dan belum menjadikan lautan sebagai prioritas mata pencaharian.
“Infrastruktur laut masih terbatas pula,” tukas Ayodhia.
Konektivitas antar wilayah NTT yang masih terbatas karena minimnya infrastruktur ini membuat serta biaya logistik dan transportasi melonjak tinggi.
Baca juga : Edukasi Pemanfaatan Laut Sawu, Berikut Aktivitas yang Diperbolehkan
Di luar potensi laut untuk ekonomi masyarakat pun wilayah maritim NTT juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dari sumberdaya maritim di NTT.
“Tentunya pemanfaatan sumberdaya maritim secara berkelanjutan disertai komitmen menjaga kelestarian lingkungan,” sebut Ayodhia.
Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, yang hadir pada perayaan saat itu turut menanggapi permintaan tersebut.
Ia berjanji akan menemui Presiden Joko Widodo terkait permintaan kebijakan afirmatif pembangunan kemaritiman di NTT.
Baca juga : Investor Hong Kong Janji Dirikan Pabrik Rumput Laut di NTT, Jaminkan Rp 14 Miliar
Menhub Budi menanggapi baik hal ini karena baginya NTT yang patut diistimewakan seperti wilayah maritim lainnya di Indonesia.
“Tentu kami akan sampaikan kepada bapak presiden dan kabinet tentang kebijakan afirmatif anggaran. Saya juga mendengar dan kita melihat provinsi-provinsi kepulauan ini tidak mendapat maksimalisasi anggaran secara wilayah,” jawab Budi. ****
