Besaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami penurunan Rp 100 miliar dibandingkan tahun 2020.
Dana BOS yang dikucurkan Pemerintah Pusat tahun 2021 untuk Kabupaten TTS sebesar Rp 300 miliar. Tahun lalu, sebesar Rp 400 miliar. Sebanyak 540 Sekolah Dasar (SD) dan 184 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten TTS menerima dana ini.
“Tahun ini dana BOS untuk TTS kurang dari 2020 yang nilainya Rp 400 miliar lebih, sedangkan tahun 2021 ini hanya Rp 300 miliar lebih,” kata Dominggus J.O. Banunaek, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS kepada KatongNTT di ruang kerjanya, Jumat, 9 Juli 2021.
Menurut Dominggus, dana ini diberikan kepada sekolah-sekolah dengan jumlah yang bervariasi disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah. Hingga Juli 2021, realisasi tahap satu dari dana BOS sebesar Rp 300 miliar sudah sekitar 90 persen.
Mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TTS ini menjelaskan, ada dua SD mengalami penambahan ruang kelas, tetapi diakomodir melalui sekolah induk untuk mendapatkan dana ini.
Kedua sekolah tersebut berlokasi di Bokong, Kecamatan Toianas dan Tiluk, Kecamatan Fautmolo. Kedua sekolah ini belum mengantongi izin operasional. “Sedangkan untuk SMP semuanya dapat dana BOS dan nilainya bervariasi,” kata Dominggus.
Pengurangan besaran dana BOS, menurut Hans Banunaek, terjadi karena hasil entri data melalui Data Pokok Pendidikan yang diisi oleh setiap operator sekolah. Dan juga ditentukan oleh dari Pemerintah Pusat.
Syarat bagi sekolah baru untuk mendapatkan izin operasional antara lain minimal sudah dibuka 5 tahun ke atas dan tetap menjalankan aktivitasnya.
Setiap sekolah baru, kata Hans Banunaek,, walaupun bangunannya masih darurat tetapi tidak serta merta mendapat perhatian pemerintah untuk alokasi anggaran pembangunan permanen, sebab dikhwatirkan mubazir karena tidak ada siswa.
Dia kemudian mengungkapkan tentang SD Negeri Oetaman di Kecamatan Kualin saat ini bermasalah dengan hukum karena pengelolaan dana BOS sebesar Rp 100 juta tahun 2020. Aparat penegak hukum sedang menangani kasus ini.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS tidak memilik tim pengawasan pengelolaan dana BOS. Dinas hanya melakukan verifikasi perencanaan, pembinaan dan pelaporan SPJ yang masuk dari sekolah-sekolah.
“Kami hanya mengawasi administrasi disertai dengan bukti dokumen belanja, sedangkan cek lapangan bukan kewenangan Dinas,” ujar Dominggus. (Gi/Rita Hasugian)
