Jakarta – Dewan Pers dan Polri sepakat untuk melindungi kemerdekaan pers dari tindakan kriminalisasi karya jurnalistik. Kesepakatan itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada Kamis, 10 November 2022.
Sehingga tidak ada lagi jurnalis dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Dengan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan,” kata Arif Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dalam pernyataan pers lembaga itu.
Perjanjian Kerja Sama ini salah satunya mengatur tentang apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan, maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Koordinasi ini untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan.
Apabila hasil koordinasi memutuskan laporan itu karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan itu ke Dewan Pers.
“Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” ujar Arif.
Apabila koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuataan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor Undang Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, maka Polri yang menanganinya.
Perjanjian Kerja Sama yang pertama kali ini ditandatangani Arif Zukifli mewakili Dewan Pers dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri,Komjen Pol Agus Andrianto. Penandatangan berlangsung di Markas Besar Polri pada Kamis 10 November 2022.
Perjanjian ini sebagai turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers – Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik. Sebagaimana tertian dalam surat Nomor 03/DP/MoU/iii/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.
Arif menjelaskan, Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. *****
