Kupang – Pelantikan Erikh Benydikta Mella yang berstatus tersangka sebagai Plt Kepala Biro Umum Setda NTT mendapatkan sorotan dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada KatongNTT, Rabu (31/8/2022) malam secara tegas meminta Polresta Kupang menahan tersangka.
“Harus menahan tersangka Erikh Benydikta Mella karena sudah melakukan KDRT yang menyebabkan istrinya meninggal,” kata Sugeng.
Erikh ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan istrinya, Linda Brand meninggal. Kasus tersebut dilaporkan pada 2013 oleh Jhon O. P. Brand, kakak kandung korban.
Penetapan tersangka baru dilakukan pada tahun 2019. Namun Erikh tidak ditahan.
Sugeng mendesak berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban dan keluarganya.
Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3) menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan korban meninggal. Pelaku bisa dikenakan pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 45 juta.
Sugeng mendesak penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, penetapan tersangka sudah dilakukan 3 tahun lalu, bahkan sudah dilakukan rekonstruksi namun kemudian kasus ini terkesan berjalan di tempat.
Kapolresta Kupang Kota, Kombes pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan, penanganan perkara tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Termasuk tidak ada penahanan terhadap tersangka. Namun aturan mana yang dimaksudkan tidak dijelaskan oleh Krisna.
“Ya saya bilang tadi, semua proses penyidikan itu harus didasarkan pada ketentuan Undang-undang. Ya kita kembalikan, bagaimana aturannya itu yang kita laksanakan,” ujar Krisna.
Ia mengatakan sudah memerintahkan berkas perkara tersebut dilengkapi. Pada Jumat (26/8/2022), berkas sudah dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang. Dalam catatan Kejari Kota Kupang, pelimpahan berkas tersebut diterima Senin (29/8/2022).
Kasie Intel Kejari Kota Kupang, Rindaya Sitompul mengatakan, jaksa peneliti memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara yang dilimpahkan itu. Nantinya, jaksa akan menentukan sikap setelah tenggat waktu tersebut.
“Bila berkasnya belum lengkap kita terbitkan P19, tetapi bila berkasnya sudah lengkap kita akan terbitkan P21,” jelas Rindaya. *****
Baca juga : Berkas Perkara Plt Kepala Biro Umum Setda NTT Dilimpahkan ke Kejaksaan
