Klaim Stunting Menurun, Pemkab Manggarai Timur-NTT Butuh Dukungan

Ilustrasi logo Pemkab Manggarai Timur

Ilustrasi logo Pemkab Manggarai Timur

Borong – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan prevalensi stunting Manggarai Timur (Matim) masih cukup tinggi dan masuk dalam 10 besar kebupaten secara nasional. Pemerintah Kabupaten Matim sendiri terus berupaya dengan sumber daya yang ada untuk mengatasi stunting.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Matim Boni Hasudungan Siregar, Rabu (9/3/2022), mengatakan pihaknya terus berupaya dengan berbagai program untuk mengatasi stunting. Indikator prevalensi stunting diukur dengan studi status gizi Indonesia (SSGI) dan penginputan secara elektronik oleh petugas kesehatan di Puskesmas atau dikenal dengan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM).

Metode SSGI merupakan survei untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sedangkan e-PPGBM untuk mengetahui pertumbuhamengoptin balita setiap bulan dengan nama dan alamatnya.

Baca : NTT Perlu Kembangkan Singkong untuk Atasi Stunting

“Jadi ada sedikit perbedaan data. Namun, hasil survei SSGI itu baik adanya untuk alarm bagi daerah agar lebih giat lagi menangani persoalan stunting. Ini menjadi evaluasi, apa yang masih kurang, kita perbaiki,” ujarnya kepada KatongNTT.com.

Pekan lalu, BKKBN menyebutkan prevalensi stunting Kabupaten Manggarai Timur yakni 42,9 persen sehingga masuk dalam 5 terendah di Provinsi NTT serta 10 besar secara nasional. Kontroversi pun muncul karena data prevalensi stunting yang dirilis pemerintah sebelumnya sebesar 13,7 persen. Apalagi pada 2021 lalu, Kabupaten Manggarai Timur mendapat penghargaan juara 2 konvergensi stunting.

Boni yang juga Ketua Pokja Penanganan Stunting Manggarai Timur menjelaskan data yang diinput e-PPGBM bahwa angka stunting pada Februari 2022 turun dari 13,7 persen (tahun 2021) menjadi 12,0.

“Itu dari 88,7 persen data yang sudah diinput di e-PPGBM sejak September hingga Februari 2022. Sementara Maret sampai Agustus nanti, akan disampaikan September 2022,” ungkapnya.

Pemkab Matim, kata dia, terus menggiatkan program untuk mengatasi stunting secara merata. Beberapa diantaranya adalah penyuluhan dan edukasi kepada keluarga serta calon suami-istri dan pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi pada bayi usia 1000 hari pertama (bawah dua tahun/baduta).

“Edukasi terus ditingkatkan kepada calon suami dan istri sehingga pemahaman dimulai sejak mempersiapkan kelahiran anak. Stunting tidak saja soal makanan bergizi, tetapi juga terkait dengan kesehatan, sanitasi dan air bersih,” jelasnya.

Dia mengakui kemampuan Pemkab Matim masih sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan dukungan dari semua pihak sehingga program edukasi terus meningkat. Pihaknya tengah menjajaki peningkatan asupan protein dengan mengoptimalkan kacang-kacangan lokal yang diolah menjadi tempe. Dia juga mengakui bahwa optimalisasi pemanfaatan kelor juga perlu lebih ditingkatkan lagi. [K-02]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *