MBG (Makanan Bergizi Gratis) adalah program unggulan Presiden Prabowo yang terlalu rapuh. Dengan dana begitu besar, desain program MBG bermasalah dan terkesan asal jadi. Pengembalian dana 71 T dari BGN sebagai pelaksana MBG ke kas Kementerian Keuangan, merupakan langkah darurat. Kondisinya kontras karena dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong pemerintah pusat, dan sebaliknya dana MBG seperti banjir bandang yang tak bisa dikendalikan. Bagi orang daerah, yang ruang fiskalnya amat terbatas, langkah pemotongan TKD dan penggunaan anggaran MBG yang serampangan dari pemerintah pusat dibaca sebagai keangkuhan, sekaligus impulsive.
Baca juga: Beginilah Badan Gizi Nasional Merespons Siswa NTT Keracunan MBG
Krisis perencanaan
Entah imajinasi apa yang ada di benak pemerintah pusat dengan target penggunaan anggaran MBG 1,2 triliun per hari. Entah Indonesia macam apa yang sedang dibayangkan. Desain MBG maupun desain proyek pembangunan nasional pada umumnya cenderung pukul rata, tidak memperhatikan karakter: (i) urban, (ii) semi urban, (iii) pedesaan, (iv) pedalaman, dan (v) kepulauan. Masing-masing karakter wilayah mempengaruhi supply chain komoditas, ketersediaan SDM yang dibutuhkan, kondisi moda transportasi, dan jenis adaptasi yang perlu dilakukan agar makanan ‘hangat’ saat tiba di tangan anak-anak. Idealnya sebelum program dengan dana fantastis ini dijalankan, sudah diujicobakan dalam ‘laboratorium kebijakan’.
Laboratorium kebijakan merupakan satu langkah sebelum masuk dalam ‘pilot project’, agar segala kompleksitas yang mungkin muncul dideteksi sejak dini. Jika Indonesia ingin meniru mode Tiongkok atau pun negara lain seperti Brazil, Jerman atau Selandia Baru yang juga memberikan makan siang, tidak mungkin langsung berbicara menu makanan, jika ‘dapurnya’ tidak dikuasai. Kecenderungan pemimpin politik (yang terpilih lewat Pemilu) baik di pusat maupun daerah yang rajin berkomentar, membuat peraturan, tanpa kemampuan dasar membaca data sangat mengkhawatirkan.
Tidak putusnya kasus keracunan dari berbagai penjuru Indonesia menunjukan perencanaan MBG dilakukan seadanya. Logika kausalitasnya pun terlihat kurang diperdebatkan, misalnya keterkaitan antara peningkatan gizi anak, bangkitnya produksi pangan lokal, dan munculnya ketahanan pangan.
Dalam nama azas gotong royong persoalan semacam ini seharusnya bisa dipecahkan. Tugas Presiden Prabowo adalah menyediakan ‘arena perdebatan berbagai golongan’ sebelum kebijakan dikeluarkan. Selama MBG diposisikan sebagai program tim pemenang Prabowo-Gibran, program ini cenderung jadi beban untuk anak-anak maupun orangtua. Lebih miris lagi, dana keracunan MBG pun tidak bisa dibicarakan di dapur tertutup antar instansi (Badan Gizi Nasional, BPJS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri).
Baca juga: Keracunan Massal di SMPN 8 Kota Kupang: Sayur Basi, Rendang Berjamur
Pemerintah pusat sebagai beban
Sejak awal struktur operasional MBG dan rekrutmen pengelola MBG bermasalah dan tidak transparan. MBG diposisikan sebagai ‘urusan rezim berkuasa’, dibandingkan sebagai ‘kebijakan publik’. Rekrutmen pengelola MBG yang sarat kolusi dan nepotisme membuat struktur dan kinerja MBG semakin lemah. Kesan pemburu rente pendukung politik jauh lebih kuat dibandingkan manfaat untuk warga. Saat anak-anak keracunan, pengelola SPPG namanya tidak pernah muncul dan cenderung misterius. Anonimitas pengelola SPPG dirahasiakan sedemikian rupa, melebihi nama agen narkoba. Ini dilema khas program yang dimotori kekuasaan politik adalah program cenderung tidak bisa diaudit dan dievaluasi.
Soal gizi, standar higienis dan SOP tidak mungkin dievaluasi jika tim rekrutmen tidak bekerja menjalankan fungsi rekrutmen dalam nalar publik. Bagaimana mau berbicara prosedur, jika sejak awal prosedur rekrutmen mengabaikan seluruh indikator fairness? Kita tidak bisa berbicara soal kualitas, karena kesalahan rekrumen tidak bisa diperbaiki dengan peningkatan kapasitas.
Hari-hari ini Menteri Keuangan langsung bersitegang dengan Pemerintah Daerah berkaitan dengan keputusan pemotongan dana TKD. Di daerah yang ruang fiskalnya amat terbatas, pemotongan anggaran artinya kiamat. Di berbagai kantor provinsi, sebelum pemotongan anggaran saja, dana rutin untuk membeli kertas untuk keperluan administrasi saja sudah kosong, entah apa lagi yang mau dipotong?
Jika ‘orang daerah’ protes, jawaban orang pusat biasanya menyalahkan orang daerah yang kurang kreatif karena tidak mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk mencukupkan keuangan sendiri. Ironisnya, ‘kreativitas orang pusat’ yang membuat program asal jadi yang menjadi beban satu negara tidak dipersoalkan. Seandainya saja proyek strategis negara didesain dengan pikiran terbaik, Indonesia pasti bisa bangkit dan berlari. MBG hanya merupakan salah satu proyek strategis pemerintah pusat yang asal jadi. MBG adalah contoh buruk praktek proyek unggulan yang dieksekusi tanpa studi awal.
Baca juga: Salah Data, Bantuan Pangan Beras Bagi NTT Lambat Datang
Saat ini pemerintah pusat cenderung menjadi beban karena desain program tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga. Bagi orang di daerah yang sudah sekarat, dana triliun rupiah sangat memungkinkan pembuatan sekian usaha produktif yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara langsung. Untuk daerah di NTT, dengan dana 1 triliun saja jika dialokasikan untuk pertanian lahan kering akan jauh lebih berarti.
MBG adalah program yang belum siap dijalankan. Jika hari-hari ini BGN menyatakan keracunan disebabkan oleh pengelola yang tidak menaati SOP (Standard Operational Procedure), pertanyaannya sejauh mana skala baseline research yang dibuat pemerintah untuk menentukan SOP itu sendiri? SOP yang dibuat tanpa riset empiris tidak ada artinya, karena tidak mempunyai standar atau nada dasar. Kritik Mahfud MD yang mempertanyakan dasar hukum MBG membuka kelemahan ini.
Belajar Membaca Data
Setelah berbulan-bulan MBG dijalankan langkah evaluasi konkret tidak mampu dilakukan. Malah terkesan tidak ada pikiran. Misalnya, keputusan TNI AD yang perlu studi banding soal MBG ke Singapura. Jika MBG dikaitkan dengan mekanisme pertahanan (defense mechanism), seharusnya strategi pertahanan menjadi urusan negara sendiri. Sistem makro boleh saja belajar ke negeri orang, tetapi evaluasi atas implementasi program seharusnya menjadi urusan internal. Program sudah dijalankan, data empiris ada di tangan, mengapa perlu bertanya pada negara lain?
Kritik yang sama juga ditujukan pada Kementerian Keuangan, yang menyatakan evaluasi atas pemotongan anggaran baru dilakukan setelah ‘exercise’. Dalam hal ini baik MBG maupun keputusan Menkeu terkait pemotongan dana TKD keduanya sama-sama impulsif, dan tidak berbasis riset. Negara tidak mungkin dikelola dengan model pengambilan keputusan impulsif. Dengan model komando impulsif, dan jauh dari nalar bening pengetahuan, musuh Indonesia bukan ‘orang asing’, tapi diri sendiri. Penambahan belanja alat perang dan penambahan personil militer sekian kali lipat tidak berarti jika musuh terbesar adalah diri sendiri. Evaluasi di level komandan harus dijalankan.
Baca juga: #PerempuanRawatBumi: Belajar Pangan Lokal dari Sekolah di Soe
Belajar dari Paradoks MBG maupun TKD, memperlihatkan bahwa kecakapan penentuan kebijakan publik dari era Orde Baru hingga ke era terkini terlihat sangat mundur. Ini bukan terjadi para era Prabowo saja, tetapi di era Jokowi pun juga terbaca. Krisis ini perlu dibaca dalam analogi gunung es. Jika program unggulan pemerintah pusat saja bermasalah, entah bagaimana pengawasan kualitas kebijakan publik di sekian kementerian dan 514 pemerintah kabupaten/kota.
Kita tidak kekurangan uang, kita kekurangan pejabat yang berpikir. Kekeliruan mendasar yang tampak lewat eksekusi MBG adalah elit pejabat terlihat tidak mampu menentukan program unggulan yang menjadi titik ungkit (leverage point) bagi warga republik. *****
