“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan.”
Kupang – Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdaimaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa menyebut, kenaikan harga BBM wajib didukung. Syaratnya, aparat negara harus tegas memberantas mafia migas dan spekulannya.
“Asalkan negara harus tegas memberantas mafia migas dan spekulan-spekulan yang menaikkan harga barang. Sehingga membebankan daya beli wong cilik,” kata Gabriel kepada KatongNTT, Rabu, 7 September 2022.
Gabriel menyatakan, PADMA telah bekerja sama dengan KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) melakukan investigasi. Pihaknya pun telah melaporkan resmi ke KPK RI terkait dugaan kuat mafia migas ikut andil dalam mempermainkan kelangkaan gas saat pandemi COVID.
Tidak menutup kemungkinan mafia migas ini ikut bermain dalam mempengaruhi masyarakat untuk melakukan aksi politik melawan kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM bersubsidi.
“Kami dari PADMA Indonesia dan KOMPAK Indonesia mendesak Presiden Jokowi mendukung langkah KPK RI untuk menangkap dan memproses hukum mafioso Migas. Salah satunya di Blok Migas Jatinegara, Bekasi, Jawa Barat,” jelasnya.
Baca Juga: Harga BBM Resmi Naik, Pemerintah Salurkan BLT Rp 12, 4 T Pekan Depan
Tuntutan kedua mereka ialah pemerintah harus gencar memproduksi energi alternatif non migas sehingga masyarakat tidak bergantung pada migas.
Ketiga, mendesak Presiden Jokowi dan jajarannya untuk tidak terjebak pada permainan mafioso migas yang mengatasnamakan rakyat melakukan aksi protes melalui mahasiswa dan buruh. Alasannya, para mafioso ini mau tetap merampok BBM bersubsidi yang membebankan keuangan negara.
Presiden Jokowi menyebut akan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama empat bulan kepada masyarakat kurang mampu sehubungan kenaikan BBM.
Dilansir dari Kemensetneg RI, sejak 31 Agustus lalu, Presiden telah lebih dulu membagikan BLT di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura.
“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan. Per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu,” kata Jokowi.
Menanggapi hal ini, Gabriel menyebut, siasat pemerintah dengan memberi BLT jangan sampai menciptakan mental pengemis di masyarakat.
“Jangan sampai membuat mental yang dibantu menjadi pengemis dan malas bekerja dan bahkan dipakai untuk konsumtif. Pemerintah terkesan seperti sinterklas rasa politik,” katanya.
Menurut Gabriel, dibanding memberi BLT, pemerintah lebih baik menindak tegas Mafioso migas dari kelas teri hingga kelas kakap yang bersembunyi di Singapura, Amerika, dan Eropa.
Di NTT sendiri, Gabriel menggungkapkan ada dugaan kuat terdapat polisi-polisi yang ikut bermain dalam jaringan Mafioso migas.
“Maka kami desak Kapolda NTT untuk segera tangkap dan proses hukum pelaku dan beking Mafia Migas di NTT.” tutupnya. *****
