Kupang – Peraturan mengenai status anak dari perkawinan campuran telah diperbarui oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2022. PP ini menggantikan PP No. 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.
Peraturan ini diubah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap anak hasil dari kawin campur yang belum mendaftar. Dan atau sudah mendaftar ke negara tetapi belum memilih kewarganegaraannya.
Anak dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan atau anak dari perkawinan campuran menurut UU No.12 Tahun 2006 akan mendapat kewarganegaraan ganda. Status ini hanya berlaku sampai umur anak 18 tahun. Kemudian diperpanjang hingga anak menginjak 21 tahun. Hingga batas waktu yang ditentukan dan anak belum mendaftar ke negara, maka anak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Namun, masalah yang timbul ialah terdapat 507 anak yang lahir sebelum UU kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 diterbitkan. Mereka akhirnya tidak mendaftar sampai batas waktu yang ditetapkan.
Selain itu, 3.793 anak lahir sebelum UU Kewarganegaraan berlaku dan sudah didaftarkan sesuai ketentuan pasal 41 UU tersebut. Namun anak belum memilih kewarganegaraannya hingga usia 21 tahun.
Handayani Ningrum, Direktur Pencatatan Sipil yang hadir dalam webinar yang diadakan Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia menyatakan, kendala masyarakat tidak mendaftar ialah ketidaktahuannya akan prosedur pendaftaran.
Untuk itulah Handayani menjelaskan, lewat PP No. 21 Tahun 2022, anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar dapat mengajukan permohonan kewarganegaraannya kepada Presiden melalui Menteri.
“Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan paling sedikit memuat Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan penghasilan, kewarganegaraan asal, dan NIK,” jelas Handayani.
Data-data tersebut dilampirkan dengan fotokopi akta kelahiran, akta perkawinan, surat keterangan keimigrasian, KTP, kartu izin tinggal tetap, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian, surat pemohon dapat berbahasa Indonesia, surat mengakui dasar negara Pancasila dan UUD RI tahun 1945.
Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap. Bukti pembayaran uang kewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak, dan pasfoto pemohon.
Baroto, Direktur Tata Negara yang juga hadir dalam webinar tersebut menguraikan alur permohonan kewarganegaraan.
“Data-data tersebut kemudian diserahkan ke kantor wilayah Kemenkumham sesuai domisili pemohon. Lalu di Kanwil akan diperiksa untuk selanjutnya dikirim ke Kemenkumham Ditjen AHU untuk diverifikasi. Kemudian meminta pertimbangan dari Badan Intelejen Negara (BIN),” jelas Baroto.
“Setelah dari BIN dan dikabulkan, Presiden menetapkan Keppres. Kemudian pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah setia paling lambat tiga bulan. Setelah selesai mengucap sumpah, pemohon sudah menjadi WNI. Namun pemohon harus mengembalikan dokumen asing dan keimigrasian dalam waktu 14 hari,” lanjutnya.
Baroto pun menginformasikan, pengiriman berkas permohonan kewarganegaraan dapat dilakukan secara elektronik lewat laman resmi Ditjen AHU www.ahu.go.id. Dengan demikian, proses pendaftaran ini bisa dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.
I Wayan Adi, perwakilan dari Kantor Wilayah di Bali yang turut hadir dalam webinar PerCa tersebut pun menambahkan, biaya pendaftaran permohonan kewarganegaraan pun dikurangi. Karena ini menjadi salah satu alasan mengapa anak-anak tidak mau mendaftar.
“Sekarang lebih ringan ya. Dari 50 juta kini hanya perlu membayar lima juta,” jelasnya.
Handayani pada kesempatan itu juga menegaskan, pendaftaran ini berlaku juga bagi setiap anak yang memilih menjadi warga negara asing.
“Walaupun sudah memilih menjadi WNI atau WNA itu harus dilaporkan ke Dukcapil sehingga di catatan akta kelahirannya itu ada dibuat statementnya, catatan pinggirnya, bahwa anak sudah memilih menjadi WNI atau anak sudah memilih menjadi WNA. Sehingga data kependudukan dengan data dari imigrasi menjadi sinkron,” ujarnya. (Ruth)
Baca juga: Jumlah Pekerja Anak di Kota Kupang Terus Meningkat
